Lompat ke isi utama
 Kritik di medsos tentang sosialisasi tak akses tuli.

Saran bagi KPU untuk Sosialisasi Pemilu yang Efektif

Solider.id, Malang- Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) mengapresiasi kegiatan-kegiatan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai upaya mengakomodasi hak difabel dalam politik dan pemilu. Namun terdapat beberapa hal yang KPU wajib tahu untuk diperbaiki bersama-sama demi pemenuhan dan penghormatan hak politik dan pemilu warga kebutuhan khusus.

"Saran atau koreksi ini penting mengingat melalui pemilu diharapkan isu difabel dapat teradvokasi secara politik oleh pemimpin yang telah dipilih," tutur Pembina Lingkar Sosial Indonesia, Kertaning Tyas (6/5) di sekretariat Malang. Lebih luas lagi partisipasi politik bukan hanya soal pemilu-turn out voter- namun sebagai keterlibatan dalam perubahan kebijakan.

Menurut Kerta, terkait sosialisasi setidaknya terdapat dua hal yang perlu diperhatikan KPU yaitu lokasi dan layanan sosialisasi yang tidak aksesibel serta minimnya keterlibatan aktif difabel dalan proses sosialisasi.

Saran yang pertama berkaitan dengan lokasi dan layanan yang tidak aksesibel, gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi standar aksesibilitas. Ketika sosialisasi tidak aksesibel maka bisa dipastikan pelaksanaan pemilu juga tidak aksesibel. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena sosialisasi adalah salah satu bentuk persiapan pemenuhan hak pilih.

Ketika di awal atau persiapan sudah tidak memuat penghargaan dan pemenuhan hak difabel, tentu dalam pelaksanaan pemilu juga memberikan situasi yang sama.

Sosialisasi pemilu wajib memperhatikan pemenuhan hak aksesibilitas empat ragam difabilitas, yaitu fisik, mental, intelektual dan sensorik. Selama ini kita masih melihat bagaimana teman-teman difabel daksa merangkak menaiki tangga-tangga atau undakan untuk dapat duduk dalam ruangan sosialisasi.

Masukan dari beberapa difabel netra, untuk masalah sosialisasi tak mengalami banyak hambatan ketika ada pendamping dari keluarga menuju lokasi sosialisasi, namun undangan sosialisasi tata cara pencoblosan dengan braille tidak menjangkau semua difabel netra, hanya perwakilan atau sebagian saja dari organisasi yang ditunjuk.

 Sedangkan dari masyarakat tuli, mereka masih terkendala dengan persoalan bahasa. Seperti diungkap Ketua Gerkatin Kota Malang, Sumiati saat menghadiri debat publik calon walikota Malang periode 2018-2013 (5/5) di Harris Hotel Kota Malang. Panitia sudah berupaya mengakomodasi tuli dengan juru bahasa isyarat, hanya saja mereka menggunakan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesiia) bukan Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia). Trend tuli di kota Malang saat ini menggunakan Bisindo, penggunaan SIBI  tidak lagi banyak dipahami tuli kecuali mereka yang sekolah di SLB.

"Juru Bahasa Isyarat atau JBI dalam debat calon walikota menggunakan SIBI yang tidak begitu kami pahami, harusnya menggunakan Bisindo," ungkap Sumiati. JBI saat itu menggunakan pakaian bebas dan muncul di layar monitor maupun televisi dengan latar belakang putih.

Seharusnya kata Sumiati, JBI menggunakan pakaian hitam-hitam dengan latar belakang layar biru. Pakaian hitam merupakan kode etik juru bahasa isyarat yang juga standar internasional. Untuk ketersediaan JBI KPU bisa koordinasi dengan Gerkatin atau organisasi tuli lainnya.

Lingkar Sosial menilai upaya penghormatan dan pemenuhan hak difabel di bidang politik adalah jalan panjang yang harus dilalui bersama KPU dan masyarakat luas. Terlebih ketika menyangkut hak difabilitas mental dan intelektual yang masih sarat diskriminasi. Syarat utamanya KPU sebagai pemangku tanggungjawab terhadap pelaksanaan pesta demokrasi harus melek difabilitas. Harus ada disability awarness di lembaga KPU, supaya stafnya tahu persoalan difabilitas, ragam, hak dan sebagainya.

Satu contoh pada KPUD Kabupaten Malang, yang telah melibatkan dua orang laki-laki dan perempuan mewakili difabel dalam jaringan Forum Malang Inklusi menjadi anggota Relawan Demokrasi. Mereka bertugas memberikan sosialisasi Pilgub 2018 kepada masyarakat. Persoalannya ketika dari tuli ingin menjadi relawan demokrasi mereka belum bisa mengabulkan karena kendala penguasaan bahasa isyarat di tubuh KPUD.

Idealnya, perwakilan difabel dalam Relawan Demokrasi minimal empat orang yang mewakili masing-masing ragam difabilitas yaitu fisik, mental, intelektual dan sensorik untuk mempermudah sosialisasi kepada masing-masing ragam. Atau relawan difabel yang ada difasilitasi mengkader relawan-relawan dari berbagai komunitas, sehingga sosialisi akan lebih menyebar hingga lapisan akar rumput.

Saran yang kedua berkaitan dengan keterlibatan aktif difabel dalam proses sosialisasi. Beberapa kali informasi dan undangan sosialisasi di kota dan kabupaten Malang nampak minim direspon kelompok difabel, bahkan tawaran sosialisasi pemilu khusus difabel KPUD Kota Malang kepada jaringan Forum Malang Inklusi nampak sepi peminat sehingga masih urung dilakukan. Tak hanya undangan KPU, undangan dari lembaga lainnya untuk diskusi, seminar, sosialisasi dan lainnya dinilai kecil antusiasnya. Jikalaupun datang personnya hanya itu-itu saja, tak jauh dari lingkup ketua, pengurus dan anggota tertentu.

Dulang Suara Difabel melalui Entertaiment

Kasus yang berbeda ketika Lingkar Sosial Indonesia (Linksos) mengadakan acara bernuansa  hiburan. Seperti acara Hari Disabilitas Internasional tahun 2017, sekira 350 peserta difabel memenuhi jalan Ijen Kota Malang dengan berbagai atraksi yang memamerkan kebolehan mereka, dari musik, tarian, kostum hingga pawai sepeda motor.

Acara lainnya, yang tengah berlangsung saat ini, tim Metamorphose Home Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggandeng jaringan Lingkar Sosial Indonesia dalam program difabel movement, sarat dengan peminat. Hingga dua bulan kedepan pada setiap minggunya difabel akan melakukan berbagai aktivitas menarik seperti social action, memasak, berlatih kerajinan tangan, memancing, berkunjung ke home industry dan sebagainya.

Acara yang baru saja usai adalah pelatihan aplikasi android bagi difabel netra di Universitas Ma Chung. Acara yang yang diselenggarakan oleh Lingkar Sosial Indonesia dan Adi Gunawan Institut bekerjasama dengan Universitas Ma Chung, Harmoni Cinta dan Agrowisata Petik Madu ini menyedot antusias masyarakat. Ketika informasi pembukaan pendaftaran dishare ke media online, tak lebih dari 10 jam kuota 50 orang difabel netra langsung terpenuhi.

Belajar dari pengalaman ini, Lingkar Sosial Indonesia menyarankan kepada KPU untuk mengubah model sosialisasi pemilu dan melibatkan peran aktif difabel dalam proses sosialisasi dan tak kalah penting penerapan disabillity awareness dalam tubuh KPU.

Model sosialisasi berupa ceramah yang mendudukkan difabel sebagai pendengar tak lagi relevan. Namun sosialisasi dalam bentuk entertainment akan lebih menarik. Untuk keterlibatan difabel KPU bisa menggandeng organisasi yang berkompeten seperti Lingkar Sosial Indonesia sebagai even organizer, juga memanfaatkan organisasi berjejaring luas seperti Forum Malang Inklusi untuk menggerakan massa difabel. Tanpa keterlibatan ini, ketika difabel hanya diundang sebagai penonton entertainment maka acara akan kembali sepi peminat.

Berikutnya adalah penerapan disabillity awareness dalam tubuh KPU. Komisi yang konsen dalam urusan pemilu ini harus upgrade pengetahuan difabilitas serta menjalin koordinasi secara intensif. Kasus JBI dalam debat calon walikota yang dinilai melanggar kode etik oleh Gerkatin Kota Malang semoga bisa menjadi cambuk untuk peningkatan pengetahuan dan koordinasi. Bukan hanya bagi KPU tapi kita semua, atas dasar persoalan difabilitas adalah masalah kemanusiaan. (Ken)

 

The subscriber's email address.