Lompat ke isi utama
ilutrasi perayaan hari pendidikan dan refleksi pendidikan inkusif

Refleksi Hari Pendidikan Nasional dan Pendidikan Inklusi bagi Difabel

Solider.id, Yogyakarta - 2 Mei 2018 yang lalu sudah diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Berbagai cara dilakukan untuk memaknai pesta perayaan pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memilih merayakan Hardiknas dengan mengadakan upacara serta pawai peragaan busana tradisional daerah karena tema peringatan yang diangkat adalah ‘Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan.’

Peringatan Hardiknas kali ini juga menjadi pengingat betapa tantangan pendidikan inklusi di Indonesia masih ada dan belum  terselesaikan. Sudah banyak tulisan dan artikel yang mengulas tentang pentingnya pendidikan inklusi serta kisah difabel yang ada di dalamnya. Namun, tantangan masih tetap nyata.

Peringatan Hardiknas bisa dilakukan dengan apa saja. Saya akan merefleksikan Hardiknas kali ini dengan menyajikan sebuah intisari tulisan dari Antoni Tsaputra yang berjudul Inclusive Education for Children with Disabilities in Indonesia: Dilemma and Suitable Framework for Indonesian Context. Ia adalah seorang difabel kandidat PhD dari University of New South Wales Australia dan tulisan ini diunggah pada laman buletin Australia Award Indonesia.

Tulisan Antoni menjadi menarik karena ia mencoba untuk merefleksikan transisi pendidikan luar biasa sampai ke pendidikan inklusi di Indonesia. Selain itu, ia juga menyajikan dilema yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Ia juga melengkapi tulisannya dengan beberapa praktik terbaik (best practice) sederhana dari pengimplementasian pendidikan inklusi yang ada di negara lain baik dari negara berkembang atau dari negara maju dan dapat dipraktikkan dalam kerangka Indonesia.   

Dalam tulisannya, pendidikan luar biasa untuk difabel di Indonesia pertama kali diperkenalkan saat masa kolonial Belanda di tahun 1900an. Pada awalnya sekolah luar biasa ini hanya diperuntukkan bagi difabel netra dan Tuli saja. Sekolah ini dijalankan dan dibiayai oleh pengajar Belanda yang menaruh perhatian pada pendidikan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sendiri mulai berinisiatif untuk membentuk sistem pendidikan luar biasa untuk difabel saat merancang sistem pendidikan nasional di tahun 1954. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1954 tentang pendidikan yang diperkenalkan untuk mengatur regulasi pendidikan luar biasa bagi difabel.

Sebelum tahun 1980an, sekolah luar biasa didesain untuk masing-masing jenis difabel. Sekolah-sekolah ini begitu mahal dan tidak terjangkau bagi semua orang tua yang punya anak difabel. Ada perbaikan pada sistem pendidikan luar biasa di tahun 1984 saat pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar enam tahun yang mengharuskan semua anak termasuk difabel untuk mengenyam pendidikan minimal di bangku sekolah dasar.

Upaya tersebut terlihat dengan semakin diperbanyaknya pendirian Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). SDLB ini dijalankan oleh pemerintah dan semua jenis difabel masuk dalam sekolah ini. Ada sekitar 200 SDLB yang ada di seluruh Indonesia pada saat itu.

Menilik sedikit dari data yang didapatkan dari hasil penelitian Mata Pencaharian dan Partisipasi Difabel di Desa yang mengambil tempat di enam desa di Lendah, Kulon Progo dan dua desa di Sleman, rata-rata responden difabel yang lahir pada tahun 1980an memang sebagian besar bersekolah di SDLB sebagaia hasil dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada saat itu. Meskipun begitu, dilihat dari konteks perkembangan sejarahnya, pada saat itu bergulirnya sekolah luar biasa juga hanya ditujukan untuk difabel netra, Tuli dan daksa. Pendidikan luar biasa untuk difabel intelektual misalnya tidak disediakan. 

Lebih dari 20 tahun setelah itu, tepatnya pada medio 2001, istilah ‘pendidikan inklusi’ mulai menarik perhatian saat Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi sebuah projek percobaan pendidikan inklusi di Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. Semenjak itu, diskusi dan penelitian tentang pendidikan inklusi mulai banyak bermunculan dan konsep tersebut dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menggantikan pendidikan luar biasa.

Pendidikan inklusi di Indonesia sebenarnya sudah mempunyai payung hukum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa semua warga negara difabel wajib mendapatkan pendidikan inklusi. Bahkan, pada tahun yang sama, Menteri Pendidikan mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pendidikan Inklusi bagi Difabel Fisik dan Kognitif. Surat Keputusan ini menjadi regulasi agar semua anak difabel berhak memperolah akses pendidikan yang sama dengan nondifabel.

Dilema yang dihadapi

Menurut Antoni, pendidikan inklusi kemudian dianggap sebagai solusi paling ideal untuk mengakomodasi pendidikan untuk semua. Namun, ada dilema-dilema yang dihadapi saat menuju proses ideal ini. Harus diakui tidak semua sekolah mau untuk menerima difabel. Kebanyakan sekolah ini menolak difabel jenis intelektual.

Salah satu contoh adalah Faiz (8), seorang difabel netra dari Kebumen yang harus mengalami beberapa kali penolakan sekolah saat mendaftar ke SD. Selain itu, kebanyakan sekolah menolak difabel karena alasan tidak adanya guru yang terlatih maupun fasilitas untuk menunjang difabel menimba ilmu di sekolah tersebut.

Dilema selanjutnya adalah kebanyakan sekolah inklusi bahkan sekolah luar biasa ada di pusat-pusat kabupaten dan jarang yang ada di desa-desa. Temuan awal penelitian Mata Pencaharian dan Partisipasi Difabel di Desa juga memperlihatkan beberapa difabel yang bekerja serabutan dulunya putus sekolah karena tidak adanya sekolah luar biasa di desa mereka serta sekolah reguler setempat yang tidak bersedia menerima siswa difabel dan banyak dari mereka adalah difabel intelektual.

Statistik menyebutkan bahwa hanya 29.104 difabel intelektual usia anak yang bisa mengenyam pendidikan di 32 provinsi. Ini hanya jumlah kecil dari keseluruhan difabel intelektual usia anak yang berjumlah 1.460.333 di seluruh Indonesia. Ironinya adalah jumlah ini juga menyiratkan bahwa difabel intelektual mempunyai jumlah yang paling besar jika dibandingkan dengan jumlah difabel jenis lainnya.     

Belajar dari negara lain

Dalam tulisan yang dibuat oleh Antoni, ia memang tidak menampilkan secara lengkap sistem pendidikan negara lain yang bisa diadaptasi di Indonesia. Dari berbagai negara maju dan berkembang, ia hanya menampilkan cuplikan sederhana dari sistem pendidikan yang negara-negara tersebut implementasikan.

Negara yang bisa Indonesia lihat dari rencana strategis nasionalnya dalam mendukung pendidikan inklusi adalah Albania, Armenia, Azerbaijan, Macedonia, Kosovo dan Serbia. Selain itu, untuk melihat reformasi pada kurikulumnya adalah Bosnia, Kosovo dan Georgia. Untuk hal-hal seperti inisiatif pembentukan sekolah Indonesia bisa belajar dari Azerbaijan, buku teks dari Georgia dan Moldova dan usaha untuk pelatihan terhadap guru dalam jumlah besar dari Serbia. Semua data itu diambil dari data USAID tahun 2010.

Pendekatan yang dipakai dalam sistem pendidikan inklusi bisa berupa tiga hal berikut: (1) pendekatan satu jalur dimana semua ABK ditempatkan dalam satu sekolah yang umum; (2) pendekatan dua jalur dimana layanan pendidikan untuk ABK berupa sebuah sistem pendidikan terpisah seperti sekolah luar biasa namun berfungsi secara paralel dengan sekolah umum dan berada dalam tempat yang sama; (3) pendekatan multi-jalur dimana ABK bisa berpindah secara bebas diantara sekolah luar biasa maupun umum dalam satu tempat tergantung dengan kebutuhan dan prestasi mereka.   

Sebagai penutup, menurut Antoni, program pendidikan inklusi harus fleksibel dan menawarkan kesempatan kepada siapa saja. Penempatan difabel bersekolah dalam sistem pendidikan inklusi harus berkonsentrasi pada rangkaian layanan yang beragam dimana difabel bisa ditempatkan pada sekolah yang paling tidak membatasi dan paling memiliki lingkungan inklusi yang akan mendukung kebutuhan belajar mereka. (Yuhda)   

The subscriber's email address.