Lompat ke isi utama
Ilustrasi Pemilu 2019 berbentuk kotak surat suara

Jemput-bola bagi Pemilih Difabel Terkait e-KTP

Solider.id, Yogyakarta- “Pelaksanaan pemilu serentak 2019, mengundang tantangan baru baik bagi penyelenggara maupun pemilih, utamanya pemilih difabel,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan saat dihubungi Solider, Minggu (29/4).

Tantangan yang perlu diperhatikan bagi penyelenggara pemilu menurut Hamdan, ialah bagaimana merawat hak pilih difabel. Hal itu terkait dengan kewajiban penggunaan elektronik KTP (e-KTP) dalam pendataan pemilih.

Terkait jumlah data difabel dan jenis difabilitas, Ketua KPU mengaku saat ini belum memilikinya, karena pemutakhiran data pemilih masih dalam proses.

“Saya memang belum ada data pasti berapa jumlah difabel yang tercatat, karena saat ini sedang proses pemutakhiran data. Namun, yang perlu dicermati lebih jauh, apakah seluruh difabel sudah melakukan perekaman e-KTP?” Hamdan menyangsikan.

Solusi yang perlu dilakukan menurut Hamdan, ialah upaya jemput-bola untuk merekam mereka yang kesulitan akses dan mobilitas. Beberapa petugas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sudah melakukan upaya jemput-bola. Agar warga difabel dan masyarakat di daerah minim akses dapat tercatat sebagai penduduk. Sehingga data base tercatat sebagai pemilih.

“Upaya jemput bola sebaiknya serentak pula dilaksanakan, sehingga data base seluruh warga tanpa kecuali warga difabel, tercatat. Data base ini juga sangat penting untuk mempersiapkan pemilu serentak yang aksesibel, ramah bagi semua,” terang Hamdan.

Lima surat suara

Hamdan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 direncanakan akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, ungkap dia, pemilu serentak tahun 2019 akan menggunakan lima surat suara. Yakni surat suara  untuk memilih DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, serta surat suara untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Jumlah parpol bertambah, jumlah calon legislatif (caleg) mungkin juga akan bertambah. Teknis memilih saya pikir teman-teman difabel punya pengalaman pada Pemilu 2014, jumlah caleg juga banyak. Hanya di tahun 2019 akan ditambah surat suara pilpres,” jelas Ketua KPU DIY.

Partisipasi aktif difabel

Pada kesempatan itu, Ketua KPU DIY menghimbau partisipasi aktif pemilih difabel. Ditegaskannya bahwa partisipasi aktif difabel dalam pemilu akan menentukan nasib bangsa Indonesia di masa mendatang. Beserta itu partisipasi aktif muncul atas kesadaran pentingnya membangun negeri yang inklusif.

Baginya, Pemilu merupakan salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Menempatkan pemimpin yang menjadi wakil rakyat baik di eksekutif maupun legislatif. Manakala masyarakat secara cerdas dan kritis memilih calon pemimpin berkualitas, maka cita-cita membangun negeri dapat terwujud.

Pemilu tidak hanya selesai menunaikan hak memilih semata, melainkan difabel dapat pula mengontrol para wakil rakyat atas mandat yang telah diberikannya dalam pemilu, pasca terpilih.

Bagi masyarakat yang telah memiliki informasi dan memiliki kesadaran berbuat demi baiknya negara, partisipasi aktif tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Adapu di luar itu, menurut Hamdan, ialah masih adanya sebagian masyarakat yang perlu diketuk kesadaran kritisnya, didorong untuk terlibat aktif tidak hanya memilih. Namun juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan membangun demokrasi. “Sebagai contoh: turut memberi masukan terhadap aturan teknis pemilu, menjadi penyelenggara, turut melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan masih banyak lagi.”

Di akhir perbincangan, Hamdan menekankan agar masyarakat difabel menjadi masyarakat yang cerdas dan kritis. Adapun KPU, pemerintah, parpol, kampus, organisasi difabel dan stakeholder lain perlu terus merawat, agar setiap masyarakat tumbuh kesadaran kritisnya melalui pendidikan pemilih, pendidikan politik dan demokrasi. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.