Lompat ke isi utama
lustrasi Pekerjaan Difabel. Sumber: disabilityhorizons

Peringatan Hari Buruh dan Realitas Ranah Pekerjaan bagi Difabel

Solider.id, Yogyakarta - Hari Buruh telah diperingati dengan berbagai macam aksi kemarin (1/5). Di Jakarta, peringatan Hari Buruh dipusatkan di Istana Merdeka dan Gedung DPR RI di kawasan Senayan Jakarta. Dalam tuntutannya, buruh meminta beberapa hal seperti penurunan harga sembako, harga BBM dan tarif listrik, tolak upah murah dan tenaga kerja asing (TKA). Di Yogyakarta, aksi peringatan Hari Buruh bahkan sampai menimbulkan kericuhan. Massa yang menamakan diri sebagai Gerakan 1 Mei menggelar aksi demo di pertigaan kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berakhir dengan kericuhan setelah sebelumnya berlangsung dengan damai.

Peringatan Hari Buruh di Indonesia telah terjadi jauh semenjak Indonesia merdeka tahun 1945. Pada tahun 1918, Serikat Buruh Kung Tang Hwee menggelar perayaan hari buruh di Hindia Belanda pada saat itu. Tiga tahun kemudian, HOS Tjokroaminoto dan Sukarno berpidato mewakili serikat buruh di bawah pengaruh Serikat Islam. Wapres Moh. Hatta dan Jendral Sudirman pun pernah mengikuti peringatan Hari Buruh pada tahun 1948. Lalu, tahun 2013, SBY bahkan menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Berbagai isu yang diangkat saat peringatan Hari Buruh biasanya berkisar seputar kenaikan upah dan kemudahan kesempatan kerja. Setidaknya, ini juga yang juga dirasakan oleh para buruh difabel.

Sumadi (39) adalah seorang difabel daksa yang bekerja pada sebuah pabrik tahu di Kulon Progo. Ia masuk setiap hari dari Senin sampai Sabtu dan libur pada hari Minggu.

“Saya sudah bekerja sebagai buruh di pabrik tahu ini sejak tahun 2001, jadi sudah sekitar enam belas tahun,” ia memulai cerita.

Pabrik tahu tempat ia bekerja memang belum berskala besar karena hanya mempekerjakan dua belas karyawan termasuk dirinya. Ia adalah satu-satunya difabel yang bekerja di pabrik tersebut. Menurutnya, ia bekerja di pabrik tahu itu memang karena pengalaman di masa lalu saat ia juga membantu mengembangkan pabrik tahu punya saudara. Karena alasan keluarga, ia akhirnya menjadi karyawan pabrik tahu tempatnya bekerja sekarang.

“Upah yang saya dapatkan masih susah jika harus digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Saya perhari hanya dapat lima puluh ribu. Padahal kebutuhan sekarang banyak, untuk pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

Dengan upah dari pabrik tahu yang tidak terlalu tinggi, ia akhirnya mencari tambahan penghasilan dengan membuat batako di depan rumahnya.

“Usaha tambahan ini alhamdulillah bisa memberikan tambahan penghasilan selain dari pabrik tahu tadi,” ucapnya.

Berjarak ratusan kilometer dari Kulon Progo, Yasmi (37), seorang difabel daksa bekerja di sebuah pabrik pembuatan rambut palsu di Banjarnegara.

“Saya sudah lama bekerja di sini. Dulu sempat merantau di Jakarta waktu belum menikah tapi tidak betah akhirnya balik ke kampung dan bekerja di sini,” ia bercerita.

Menurutnya, ia ikut saudara yang juga bekerja di pabrik yang sama. Rumahnya yang ada di kecamatan Karang Tengah berjarak 30 menit menggunakan sepeda motor. Ia bekerja dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore.

“Saya bekerja di pabrik ini karena tidak ada kesempatan bekerja di tempat lain. Jika bicara penghasilan, tentu tidak besar. Hanya 1 juta perbulan,” ungkapnya.

Penghasilan yang hanya satu juta perbulan sedikit di bawah UMR Banjarnegara yang senilai Rp. 1.370.000. Ia tak terlalu mempermasalahkan upahnya yang berada di bawah UMR karena tujuannya bekerja adalah mendukung keuangan keluarga yang juga dipenuhi oleh suaminya yang bekerja sebagai supir truk.

Kesempatan kerja yang minim bagi difabel

Difabel memang mengalami tantangan dalam menghadapi tantangan kerja yang tak seluas nondifabel. Hal ini disampaikan oleh Rubby Emir seperti dikutip dari bbc.com. Rubby adalah CEO Kerjabilitas, sebuah situs pencari kerja bagi difabel yang berbasis di Yogyakarta.

Peran Rubby dan timnya adalah menghubungkan difabel pencari kerja dengan perusahaan pembuka lowongan untuk difabel. Setiap harinya, ia dan timnya akan menghubungi berbagai perusahaan untuk menanyakan lowongan yang dibuka dan bisa diakses oleh difabel. Setelah itu, ia dan timnya akan mengumumkan di situs Kerjabilitas.

Sejak tahun 2015, sudah ada sekitar 7000 pencari kerja yang mendaftar di Kerjabilitas dengan 1000 perusahaan yang terdaftar. Sebuah jumlah yang tidak seimbang tentunya.

"Kisaran dari persentase tingkat kesadaran perusahaan terhadap aturan Undang-Undang (kewajiban mempekerjakan difabel) sangat kecil, mungkin kurang dari lima persen," kata Rubby.

Padahal UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah disahkan meskipun Peraturan Pemerintah (PP) turunan tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan juga belum ada. Dalam UU ini, permasalah tentang ketenagakerjaan difabel diatur sebagai: (1). Didasarkan pada hak (human right); (2). Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 2 % dari total pegawai; (3). Swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas 1 % dari total pegaria; (4). Terdapat insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

"Jumlah rata-rata job aktif harian sekitar 4.000 (lowongan). Kita di sini volumenya sangat kecil, satu hari, untuk peluang pekerjaan aktif yang sudah dipastikan bisa diakses oleh teman-teman difabel, paling banyak 50 per hari," kata Rubby lagi.

Hak bekerja bagi difabel

Dalam sebuah artikel yang dikeluarkan oleh independent.co.uk, penelitian menunjukkan bahwa difabel harus melamar pekerjaan 60% lebih banyak dari nondifabel yang juga melamar pekerjaan.  

Sebuah survey dari Opinium terhadap 2000 difabel menemukan bahwa sekitar 51% lamaran dari difabel berhasil mencapai tahapan wawancara, berbanding dengan sekitar 70% lamaran dari nondifabel. Temuan ini seakan menunjukkan bahwa difabel “tertutup dari bursa kerja.”

Temuan selanjutnya adalah lebih dari sepertiga (37%) dari difabel yang tidak merasa percaya diri untuk mendapatkan kerja yakin bahwa pemberi kerja tidak akan merekrut mereka karena faktor kedifabelan mereka.

Hasil di atas adalah temuan secara global, lalu bagaimana dengan Indonesia? Tidak banyak penelitian yang mengukur seberapa besar pangsa pasar kerja bisa diserap oleh difabel.  Meskipun begitu, temuan awal penelitian tentang Mata Pencaharian dan Partisipasi Difabel di Desa menemukan bahwa sebagian besar masyarakat difabel yang ada di desa di Kecamatan Lendah Kulon Progo dan dua desa di Sendangtirto dan Sendangadi memiliki mata pencaharian nonformal dan lebih dari satu pekerjaan yang sama pentingnya alias serabutan. 

Keputusan mengambil berbagai pekerjaan nonformal bisa memberikan arti tentang betapa sulitnya difabel dalam mengakses pekerjaan yang formal seperti bekerja di perusahaan atau bahkan dalam ranah pemerintahan. Padahal jika menilik pada Pasal 27 (2) Undang-Undang 1945, jelas disebutkan bahwa ‘Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.’ Jika menilik pada realitas yang terjadi sekarang, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? (Yuhda)

The subscriber's email address.