Lompat ke isi utama
Panduan akses pemilu sosialisasi KPU Cimahi

Mutlak, Ciptakan Pemilu Akses untuk Semua

Solider.id, Cimahi – Jelang pemilihan umum, minimalisir hambatan di tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilih difabel, ibu hamil dan lanjut usia.

Pesta demokrasi sudah diambang mata, pemilihan calon Gubernur Jawa Barat tinggal sesaat. ‘Mari mempersiapkan TPS yang akses bagi para peserta pemilihnya.’

Pesta rakyat, demikian diistilahkannya setiap kali pemilihan umum digelar. Pada 27 Juni 2018 mendatang, masyarakat Jawa Barat akan memilih pemimpin baru di tingkat provinsi. Empat pasangan calon Gubernur pun telah siap dengan program kerjanya. Siapa yang akan menang, masyarakat Jawa Barat lah yang menentukannya.

Setiap kali pemilu akan digelar, selain diadakan pengenalan pasangan calon kandidat, pasangan calon kandidat mengadakan proses kampanye, hingga sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakatnya. Salah satu yang tidak luput didalamnya adalah edukasi untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang akses bagi para peserta pemilih.

Lalu, seperti apakah akses pemilu yang terus diupayakan?

Dasar Hukum Pemilu Akses

Ada beberapa dasar hukum pemilihan umum (Pemilu) yang akses, yang sudah diatur menjadi sebuah ketentuan. Diantaranya berdasarkan:

Undang-Unadng Dasar 1945 pasal 28 H ayat 2 dan pasal 28 I ayat 2

Pasal 28 H (2): “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28 I (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Surat Edaran Komisi PemilihanUmum / SE KPU No 7 Tahun 2016

Tentang penyampaian formulir alat bantu periksa pelaksanaan pemilihan akses bagi pemilih difabel.

Keputusan KPU No. 145/kpts/KPU/Tahun 2016

Tentang disain surat suara dan disain alat bantu coblos (Templet) bagi pemilih difabel netra pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang No 8 Tahun 2016

Tentang penyandang disabilitas (Pasal 2, mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak difabel)

Pemilu Yang Aksesibel

Keberagaman pemilih difabel bukanlah sebuah alasan untuk menelantarkan hak politik mereka. Tentu saja, akan ada warna tersendiri dari keaksesibilitasan yang mesti dipersiapkan di lokasi tempat pemungutan suasa (TPS).

Berbicara aksesibilitas untuk difabel Netra, tentunya akan berbeda dengan aksesibilitas untuk difabel Tuli. Pun, begitu bagi difabel Daksa, Down Syndrome dan difabel lainnya. Meski demikian, mereka tetap memiliki hak yang sama dalam ikut menyumbangkan suaranya setiap kali proses pemilihan umum digelar.

Wujud dari pemilihan umum yang akses bagi semua ragam difabel, dilihat dari tahapannya, fasilitasnya, dan alat maupun bahan yang disediakan merupakan sesuatu yang mudah dipahami dan digunakan oleh semua peserta pemilih.

Setiap peserta pemilih bebas untuk memilih atau memberikan hak suaranya. Dan kerahasiaan pilihan dari peserta pemilih betul terjamin.

Tidak ada persyaratan yang membatasi hak seseorang untuk memilih, dipilih dan atau menjadi penyelenggara pemilihan umum.

Pemilu yang aksesibel tersebut berlaku untuk semua masyarakat umum, termasuk masyarakat difabel yang berada di dalamnya.

Jenis Aksesibilitas Pada Pemilu

Aksebilitas dapat dikelompokan menjadi dua yaitu dapat berupa fisik dan non fisik. Kedua akses tersebut sangat mempengaruhi proses kegiatan pemilu di TPS.

Aksesibilitas Fisik

Usahakan menempatkan TPS di lokasi yang rata dan datar. Hindari medan yang bertangga-tangga, berbatu, berumput tebal atau melompati parit. Akses lokasi yang baik, akan mempermudah peserta pemilih difabel, lansia dan ibu hamil.

Perhatikan lebar pintu masuk TPS. Pintu yang terlalu kecil akan mempengaruhi akses gerak pengguna kursi roda. Lebar pintu masuk TPS minimal 90 cm.

Tinggi meja bilik suara sekitar 75 cm dan memiliki rongga. Sedang, untuk tinggi meja kotak suara bisa dikisaran 35 cm agar mudah dijangkau oleh para pemilih yang menggunakan kursi roda.

Di setiap TPS hendaklah menyediakan alat bantu coblos pemilih bagi difabel Netra. Serta menyediakan formulir C3 atau form pendampingan untuk pemilih difabel yang memerlukan pendamping.

Aksesibilitas Non Fisik

Ketersediaan akses informasi yang tepat sesuai kebutuhan di lokasi TPS, akan menghambat terjadinya miskomunikasi antar pihak penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu khususnya difabel dan lansia.

Bahasa isyarat, bahasa tulisan dan atau tulisan berjalan (Running Teks) akan sangat membantu peserta pemilih difabel Tuli.

Ketersediaan informasi pemilu dalam bentuk audio dan atau huruf braille, akan mempermudah bagi peserta pemilih difabel Netra.

Begitu pula untuk difabel lainnya seperti Daksa dan Down Syndrome dapat difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya.

Bentuk Layanan Ramah Difabel

Pelayanan yang ramah dan santun tentunya diharapkan oleh seluruh peserta pemilu tanpa terkecuali.

Pihak penyelenggara pemilu yang di tempatkan di TPS hendaknya mempersiapkan diri untuk melayani segala bentuk kepribadian peserta pemilih.

Untuk peserta pemilih difabel Netra, sentuh pundak atau tangannya saat hendak memulai pembicaraan. Berikan tawaran terlebih dahulu tentang bantuan yang diperlukannya. Misal: Apakah membutuhkan pendampingan atau membutuhkan alat bantu untuk pencoblosan.

Untuk peserta pemilih difabel Tuli, tepuk bahunya, tatap wajahnya, berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan perlahan. Difabel Tuli dapat membaca gerak bibir lawan bicaranya, dan tidak perlu berteriak untuk mengajak mereka berbicara.

Berikan sebuah kode atau isyarat, semisal dengan melambaikan tangan pada saat gilirannya menuju bilik suara tiba.

Untuk difabel Daksa, bentuk pelayanan masih mudah mengikuti semua aturan yang ada. Terkecuali yang membutuhkan bantuan untuk mendorong kursi rodanya menuju bilik suara.

Sementara untuk Down Syndrome, memberikan pendampingan bila dibutuhkan. Namun, bila mereka merasa mampu memahami secara mandiri hanya perlu pengawasan saja.

Ciptakan pemilu akses bagi para peserta pemilih difabel, ibu hamil dan lansia di TPS. Keberhasilan sebuah pesta rakyat adalah sebuah kondisi yang dapat dinikmati kenyamanan dan keamanannya oleh semua lapisan masyarakat.

Pesta demokrasi tidak lagi diskriminasi. TPS yang akses dapat dipilih dan dibuat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Satu suara dari peserta pemilih difabel akan membantu menciptakan sebuah perubahan, serta turut menentukan ‘Siapakah’ pasangan calon pemimpin yang layak untuk memimpin di wilayahnya.

Penuhi hak politik masyarakat difabel dengan menciptakan akses yang tepat menuju TPS. (Srikandi Syamsi)

The subscriber's email address.