Lompat ke isi utama
Berbagai tandatangan di baner mewartai perjalanan RPP

Jalan Panjang RPP Akomodasi yang Layak bagi Difabel dalam Peradilan

Solider.id, Yogyakarta- Difabel di Indonesia seringkali terdiskriminasi dari segala sisi kehidupan. Salah satunya dari sisi hukum yang belum memberikan akomodasi layak bagi difabel.

Selain bersinggungan dengan masalah klasik seperti fasilitas lembaga peradilan yang tidak aksesibel, difabel juga mengalami hal krusial yang lagi-lagi tidak menguntungkan mereka: perspektif hukum yang diskriminatif.

Cara pandang yang belum akomodatif dari prosedur hukum yang ada di Indonesia serta, ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap difabel, menempatkan mereka dalam proses peradilan yang diskriminatif. Saat menjadi korban, saksi sampai pelaku. Di mana hal tersebut tidak sesuai dengan hak-hak yang diamanatkan dalam Undang-undang, khususnya di wilayah hukum.

Hampir dua tahun ini Indonesia sudah punya payung hukum yang menjamin hak-hak difabel dalam berkehidupan yakni, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun kenyataannya, hampir dua tahun berjalan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi acuan implementasi teknis dari Undang-Undang ini masih belum terbentuk dengan segala dinamika, di mana Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi inisiatornya.

Kementerian Hukum dan HAM diamanatkan untuk menjadi inisiator terkait Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam segala prosesnya yang hampir memakan waktu dua tahun, angin segar itu mulai muncul.

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) kemudian, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menghadirkan lokakarya RPP Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan yang dilaksanakan pada Senin (16/4) di Jakarta.

Lokakarya ini dihadiri oleh stakeholder terkait baik dari lintas kementerian, lembaga peradilan, aparat penegak hukum dan lembaga HAM, lembaga advokasi hukum dan organisasi penyandang disabilitas yang konsen mengadvokasi kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, mengakui bahwa ada keterlambatan dalam penyusunan RPP Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

“Sejatinya di Undang-Undang itu terkandung perintah. Oleh karena itu turunan dalam bentuk PP mempunyai batas waktu dua tahun,” dia membuka.

Menurutnya, UU No. 8 Tahun 2016 yang disahkan April 2016 memberi arti bahwa proses penyusunan PP turunan dari UU tersebut sudah berada di penghujung masa yang seharusnya diamanatkan Undang-Undang.

“Kita sudah masuk injury time bulan ini. Tapi, perlu diketahui bahwa PP itu kan sifatnya teknis. Jadi, tidak mudah memang untuk menyusun PP yang menjadi turunan Undang-Undang. Apalagi dengan adanya berbagai K/L (red: Kementerian atau Lembaga) yang menjadi penanggung jawab tujuh PP turunan,” ungkapnya.

Dia mengaku bahwa dengan banyaknya K/L yang menjadi inisiator, RPP yang sudah dibuat harus disusun kemudian diharmonisasikan antar K/L.

“Hal itu yang kemudian membuat prosesnya bisa memakan waktu lama. Meskipun begitu, kita harus tetap mendorong agar RPP ini bisa cepat selesai,” ucapnya.

Kerja semua pihak

Direktur SIGAB, Suharto, saat dihubungi oleh Solider menyatakan lokakarya RPP Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan ini memang melibatkan banyak pihak dalam proses dan dinamikanya.

Tim drafter RPP ini berasal dari berbagai pihak yang punya kepentingan dan kebutuhan terhadap proses peradilan yang mengakomodasi kepentingan difabel. Tim tersebut terdiri dari Sigab Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) Atma Jaya Yogyakarta, Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Majelis Hukum Hak Asasi Manusia Aisiyah Jawa Tengah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia sekaligus perwakilan dari POKJA Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 serta, paralegal yang sudah berpengalaman dalam mendampingi kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

Terkait pelibatan pihak-pihak tersebut, Suharto mengatakan bahwa masing-masing dari mereka sudah memiliki sudut pandang tentang difabilitas.

“Selain perspektif difabel yang sudah terbentuk pada berbagai pihak yang membantu penyusunan RPP ini, kerjasama dan kolaborasi yang sudah lama terbangun di antara kami membuat mereka langsung menyetujui ketika ada ajakan dalam menyusun RPP ini,” ujar Suharto.

Mereka yang terlibat itu, menurut Suharto, sudah banyak memiliki pengalaman dalam advokasi difabel, khususnya di Yogyakarta. Bahkan, tokoh personal seperti Widiyanto dari PSHD Atma Jaya sudah pernah terlibat dalam penelitian putusan peradilan bagi difabel di Yogyakarta yang menjadi salah satu pijakan dalam menyusun RPP ini.

“Baik tim drafter atau pihak Kemenkumham sama-sama punya kebutuhan dalam proses ini karena, semua itu adalah amanat dari Undang-Undang,” Suharto menekankan.

Suharto melanjutkan, ide untuk menyusun RPP seharusnya memang muncul dari pemerintah dan pelibatan difabel dalam prosesnya. Namun, dinamika yang terjadi akhirnya membuat RPP ini berasal dari difabel dan tim yang menyusunnya.

“Apapun itu, yang penting kami sudah mendapatkan respon yang positif dari Kemenkumham,” pungkas Suharto.

Sebuah proses yang panjang

Sebelum lokakarya ini dilakukan, ikhtiar panjang dalam menghadirkan RPP ini sudah diupayakan tim drafter. Di level lobbying, menurut Suharto, ikhtiar awal dimulai ketika SIGAB melakukan audiensi dengan Direktur Instrumen HAM, Dirjen HAM. Pada audiensi tersebut, SIGAB menyampaikan bahwa ada kebutuhan akan peraturan pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan.

“Setelah ada audiensi, kemudian kami di level DPO membentuk sebuah tim drafter yang terdiri dari berbagai organisasi dan orang termasuk difabel,” Suharto bercerita.

Menurut Suharto, dari situ kemudian tim drafter menghasilkan draf RPP yang kemudian pada 2 Februari 2018 diaudiensikan dengan Direktur Instrumen HAM yang baru dan mereka mendapatkan amanat dari Kemenko PMK untuk menyusun draf RPP tersebut.

“Ketika kami audiensi, mereka menyambut baik karena mereka belum mempunyai draf. Kemudian pihak Kemenkumham menggunakan draf RPP yang kami bawa draf ini untuk digunakan menjadi bahan pembahasan dengan tujuh kali pertemuan dan diskusi sebelum adanya workshop ini,” jelas Suharto saat menceritakan proses dan kebutuhan RPP.

Secara teknis, ikhtiar dimulai dengan penelitan 22 kasus difabel berdasarkan dengan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan DIM (Daftar Infentarisir Masalah) bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. DIM disusun dan diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu: aksesibilitas dan akomodasi yang dibutuhkan bagi difabel, hukum acara dan pelayanan peradilan.

Langkah selanjutnya adalah drafting RPP tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang dilanjutkan dengan final draf RPP.

Setelah itu, draft tersebut diserahkan kepada dua pihak: Direktorat Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian hukum dan HAM RI dan Biro Hukum BAPPENAS RI. [Yuhda]

The subscriber's email address.