Lompat ke isi utama
Kumpulan ilustrasi dari google tentang politik dan disabilitas

Merayakan Pesta Politik dengan Memahami Daulat Difabel

Solider.id, Surakarta- Pada 2018 ini, Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan pesta politik Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak ke 13 dan merupakan ke tiga sejak sistem tersebut dimulai pada 2015 lalu.

Pilkada sendiri akan digelar di 171 daerah yang meliputi; 17 propinsi untuk gubernur/wakil gubernur, 115 kabupaten untuk bupati/wakil bupati dan 39 kota untuk walikota/ wakil walikota.

Pilkada langsung dipilih rakyat yang diadakan mulai 2005, setelah keluar UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai Negara demokratis, Pilkada langsung diselenggarakan untuk memilih pemimpin  yang  berkapasitas, akuntabilitas, integritas  dan tanggungjawab dalam mewujudkan kehidupan sosial politik, berkeadilan dan bermartabat.

Salah satu tolok-ukur pemilu menjadi pesta demokrasi yang demokratis adalah mampu merepresentasikan politik, baik isu, kebutuhan dan partisipasi penuh dari pelakunya. Salah satunya warga difabel sebagai warga yang berdaulat.

Namun beberapa fenomena di lapangan, masih sering demokrasi justru “menyudutkan’ warga difabel sebagai bagian dari warga Negara. Di mana prosesntase WHO mencatat sekira 15% dari jumlah penduduk. Keadaan ini ditunjukkan dengan beragam diskriminasi yang terjadi. Kita sering menjumpai dan tentu menjadi ancaman serius atas kedaulatannya di tengah ruang demokrasi dan pembangunan berkelanjutan yang partisipatoris.

Sebagai warga berdaulat semestinya hak-hak mereka dihormati, dipenuhi dan difasilitasi Negara sesuai UU, peraturan dan ketentuannya. Demokrasi bagi warga difabel bahkan mempunyai dasar hukum mendasar yaitu, UUD 45, pasal 28H, ayat 2 yang dengan tegas menyatakan:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Hak yang sama pula dalam pesta politik Pilkada mulai dari tahap pendataan, sosialisasi/simulasi, kampanye hingga pencoblosan.

Menghadapi pesta demokrasi lima tahun sekali, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) pernah menyerukan agar KPU/KPUD sebagai penyelenggara menerapkan aturan Pemilu yang aksesibel dan harus memberi kemudahan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Semisal, transparansi pendataan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT),  dilakukan tidak hanya dari rumah ke rumah keluarga. Tapi juga di rumah sakit, panti dan tempat rehabilitas perawatan netra, daksa, rungu dan jenis difabilitas lainnya yang ada. Verifikasi dan mencocokkan data yang dimiliki penyelenggara terkait pemilih difabel di setiap kalurahan hingga RT, kalau perlu menanyakan keberadaannya di wilayah tersebut. Sehingga akan diperoleh data yang akurat dan akuntabel.

Sedangkan untuk meminimalisir dan mengantisipasi keengganan, ketidakmengertian, terlewatkan bahkan penolakan petugas untuk datang atau dalam menghadapi, memperlakukan dan melayani. Selain itu perlu kiranya  sedari awal penyelenggara menggandeng organisasi/LSM difabel-karena mereka yang tahu pendekatannya-atau pihak terkait sebagai pendamping pendata. Misal penerjemah saat mendata pemilih difabel rungu.

Keikutsertaan difabel pendamping, disamping bermakna sebagai saksi bahwa difabel yang dituju telah didata (karena difabel dan atau pendamping  juga berhak untuk mendata). Dengan catatan, semata membangun kemandirian difabel.

Tapi lebih dari itu adalah legalitas hukum dan kedaulatannya sebagai warga atas hak yang dimiliki selanjutnya yaitu menerima sosialisasi, simulasi hingga pencoblosan yang akses, mudah dan inklusif.

Mempromosikan dan mengkampanyekan pemilu yang akses, mudah serta inklusif difabel bisa melalui sosialisasi, simulasi dan media baik cetak atau elektronik di setiap kesempatan dan tempat baik formal ataupun informal.            

Sebagai pemilu yang aksesibel, penyelenggara juga harus menyediakan bilik suara yang rendah dan terjangkau pengguna kursi roda. Menyiapkan minimal 2-3 template surat suara braille untuk memudahkan disabilitas netra dalam mencoblos. Termasuk menyediakan formulir C3 yang dibutuhkan pemilih guna memberikan kuasa kepada seseorang untuk mencoblos.

Bagi warga difabel juga dapat menggunakan pendamping saat pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 10 Tahun 2015.  Membangun TPS di sekitar RS, panti dan bangsal-bangsal perawatan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoblos lebih dulu. Hal itu bisa diterapkan karena, disamping untuk  meningkatkan kualitas dan kuantitas  partisipasinya. Lebih dari itu, bernilai wujud dari etika dan moralitas yang mengedepankan   pembangunan inklusif.

Tuntutan penegakan hukum, aturan dan kaidah  untuk menjaga kedaulatannya,  sinergitas kerjasama KPU/KPUD, Bawaslu , stakeholder; LSM/organisasi difabel dan aktifis kemanusiaan/ HAM,  serta masyarakat perlu dibangun, dikembangkan dan ditindaklanjuti melalui pengawasan dan pemantauan. Ini untuk memastikan segalanya berjalan  sesuai peran dan fungsi dalam satu pemahaman dan pelaksanaan.

Setiap pelanggaran terkait diskriminasi,  stakeholder berhak melaporkannya ke Bawaslu. Pers, disamping sebagai penyebar berita tentunya juga berperan besar  dalam mengawal pelaksanaannya.

Pendidikan Politik dan Etik

Sebagai momen pendidikan dan praktek politik bagi difabel, stakeholder yang berkepentingan memberikan arahan dan saran terbaik melalui sosialisasi, simulasi, kampanye hingga diskusi internal mengenai calon pemimpin daerah, terutama visi misi dan program kerjanya.

Mendorong difabel agar menjadi pemilih yang cerdas, berani dan mempunyai sikap serta tidak ragu untuk datang ke TPS tentunya perlu ditekankan terus-menerus. Sehingga memilih calon kepala daerah yang memperhatikan kebutuhan difabel bukan semata-mata sebagai objek tapi subjek dalam pembangunannya menjadi penilaian yang utama.

Sementara bagi masyarakat, disamping sebagai pendidikan dan praktek politik tapi juga etika dan moral kemanusiaan. Masyarakat diajak untuk menghargai dan menghormati keberadaannya. Mengetahui sekaligus memahami kebutuhan dan hak difabel sebagai warga berdaulat dalam politik.

Pada akhirnya, diharapkan pula masyarakat mengetahui bagaimana harus memperlakukan mereka nanti dalam  lingkup yang lebih  luas.  Ajakan dan harapan ini harus ditekankan karena “ketidakmengertian” masyarakat pada konsep kedisabilitasan secara benar dan tepat, sehingga tidak adil, ramah dan inklusif difabel.

Politik bukanlah sekedar gegap gempita pesta pemilu. Politik adalah keseharian kita sebagai rakyat yang mempunyai kesempatan dan kemampuan melakukan perubahan terhadap jalannya pemerintahan. Politik, juga kemauan dan kemampuan kita melakukan tawar-menawar dengan segala bentuk kekuasaan baik keluarga, masyarakat dan Negara.

Namun yang harus disadari bahwa politik dalam arti sebenarnya dan keseharian, sama sekali tidak boleh menutup hak para difabel. Kesempatan, kemauan dan kemampuan dalam berpolitik membutuhkan sistem politik yang adil bagi difabel, sebagai  cita-cita  dalam mewujudkan  keadilan sosial dan bermartabat. [Saifuddin Hafiz]

The subscriber's email address.