Lompat ke isi utama
sumer: http://medanheadlines.com/2017/12/04/lindungi-penyandang-disabilitas-mensos-minta-pemda-terbitkan-perda/

Raperda, Pelibatan Difabel dan Implementasi yang Gagal Fokus

Solider.id Bangka - Makin hari makin keladi. Begitu ulah segelintir anak negeri yang selalu cari celah perkaya diri lewat rasuah disana-sini. Mereka tak tahu betapa negeri merugi karena ulah mereka yang tak cinta negeri. Urat malu putus, yang penting uang korupsi ngalir terus. Parahnya, segelintir oknum DPR, ngeri-ngeri sedap ikutan tilep uang rakyat. Giliran ditangkap, sekuat tenaga mengelak sampai-sampai tiang listrik pun ditabrak. Ujung-ujungnya, negeri ini jadi negeri dagelan dengan oknum pejabat yang jadi pemeran.

DPR memang kerap jadi sorotan. Di lapangan, banyak yang ujung-ujungnya kasak-kusuk gemas dengan apa yang oknum DPR lakukan. Katanya bela rakyat, bikin undang-undang demi sejahterakan rakyat, tapi kenapa banyak yang justru jadikan senayan tempat maksiat? Aspirasi mereka yang diwakili akhirnya basi sebab tak jarang pasal justru jadi alat transaksi korupsi. Mana yang butuh, mana yang mau beli, mana yang perlu diberi realisasi, mana yang perlu diberi jalan demi muluskan proyek sana-sini, kesemua itu kabur campur tertukar.

Potret memalukan itu memang tak semua anggota DPR yang buat. Segelintir saja, hanya oknum saja yang jadikan senayan tempat perkaya diri. Sementara sebagian yang lain, beruntungnya masih ada juga yang peduli pada rakyat.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) difabel, itulah salah satu produk yang juga lahir atas kerja dewan perwakilan di daerah. Mereka ikut menginisiasi, bahkan tak jarang ada yang jadi aktor kunci. Ada pula yang tak percaya diri dan gandeng pihak lain untuk ikut kontribusi. Semua itu mereka lakukan demi penuhi aspirasi difabel yang masih hidup dengan banyak diskriminasi.

Peraturan daerah (Perda) sebagai dasar perlindungan dan pemenuhan hak difabel memang mutlak untuk dilakukan, lebih-lebih dengan adanya undang-undang No. 8 tahun 2016 yang memang ada untuk menjamin hak para difabel. Lewat Perda, realisasi atas pemenuhan hak difabel seolah makin dekat di pelupuk mata. Tak hanya itu, Perda pun seolah jadi bukti bahwa pemerintah daerah peduli atas hak difabel yang harus dipenuhi.

Contoh nyata daerah di Indonesia yang telah melahirkan raperda adalah pemerintah daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Di penghujung tahun 2017 lalu, raperda perlindungan hak difabel telah lahir disana. Anggota DPR beserta dinas terkait lainnya, itulah aktor pencetus lahirnya peraturan daerah  tersebut. Mereka mengaku berkaca dari daerah lain yang telah lebih dulu menghadirkan raperda perlindungan difabel di daerah masing-masing.

Berani betul pemerintah daerah Bangka tersebut. Luhur betul cita-cita yang dituangkan lewat peraturan daerah tersebut. Namun, tanda Tanya besar mulai muncul, sudahkah pelibatan difabel dimunculkan dalam proses pembuatan maupun pembahasan raperda perlindungan difabel?

Pertanyaan itu tentu tak hanya dilemparkan pada pemerintah daerah Bangka saja. Pemerintah daerah lain yang telah atau tengah koar-koar tentang raperda perlindungan dan pemenuhan hak difabel pun nyata-nyata harus tengok kanan kiri dan memastikan sudahkah ada difabel yang dilibatkan. Jangan sampai cita-cita luhur bela hak difabel justru salah alamat karena kekhilafan tak libatkan difabel. Ibarat beli pakaian, haruslah kita tahu ukuran yang pas untuk mereka yang hendak memakai. Ukuran yang kita gunakan pastilah ukuran sang pemakai dan bukan ukuran kita yang membelikan, bukan?

Potret ketiadaan perwakilan difabel dalam proses perancangan peraturan bukanlah isapan jempol belaka. Di daerah lain, di Jawa Tengah misalnya. Keabsenan perwakilan difabel di awal proses pembahasan raperda sempat terjadi. Entah lupa atau pura-pura lupa, difabel ditinggal begitu saja. Untungnya organisasi difabel di Jawa Tengah enggan melongo dan diam. Mereka meminta  untuk dilibatkan. Coba bayangkan, apa jadinya jika sebuah aturan dibuat tanpa ada dengar pendapat dari mereka yang jadi lakon? Salah-salah peraturan yang dibuat bisa ‘Kedodoran’.

Tak ada yang sulit sebetulnya jika ingin sedikit niat untuk melibatkan difabel. Mereka ada disitu, di daerah  raperda itu akan dibuat. Cobalah undang dan biarkan mereka keluarkan ingin dan butuh demi raperda yang berimbang dan tepat sasaran. Belajarlah untuk tidak antipati pada difabel yang kadang lantang. Begitu pun dengan difabel, janganlah pasang tameng kala mereka butuh masukan. Cobalah duduk bersama agar saling tahu apa yang hendak disediakan dan apa yang memang dibutuhkan.

Titik lain yang perlu diperhatikan dari niat luhur pembuatan raperda difabel adalah ‘Ketepatan implementasi’. Jangan sampai implementasi raperda hanya menyoal tentang pembuatan lift di gedung DPRD atau pemerintah daerah. Ingat, mengimplementasikannya di ranah aksesibilitas gedung pemerintah memang perlu, tapi jangan sampai ‘Gagal fokus’.

Kerap sekali di media masa terdengar ucapan, “Kami  akan bangun lift di gedung kami”. Yang mengucapkan statement itu tentu saja mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Tak jarang, bahkan sering sekali terlempar ke udara ucapan semacam itu. Tak salah memang, tapi jangan sampai kehilangan fokus. Sejatinya masih banyak elemen penting dan mendasar lainnya yang perlu dipenuhi terkait aksesibilitas maupun pemenuhan hak difabel lainnya.

Sekali lagi, tak salah mengimplementasikan pengadaan lift di gedung pemerintah karena itu adalah bentuk konkret dari pemenuhan aksesibilitas fisik untuk difabel. Namun, berimbang kah jika lift dengan mudah dijumpai di gedung pemerintah sedangkan halte bus masih angkuh berdiri tanpa ada ramp (bidang miring) bagi pengguna kursi roda? Berimbang kah jika lift bisa bertengger di gedung pemerintah sedangkan di pusat pelayanan kesehatan hanya ada anak tangga yang sulitnya minta ampun untuk dilalui oleh difabel?

Mengenai implementasi raperda memang tidak hanya berfokus pada lift. Yang jadi soal bukanlah tentang dimanakah lift harus dibangun. Yang jadi perkara justru persepsi tiap-tiap stake holders akan ‘Main goal’ dari peraturan yang dibuat. Persepsi kita harus terang bahwa pemenuhan hak, itulah yang perlu ditonjolkan. Jika kita sudah faham bahwa difabel harus mendapatkan haknya, maka betapapun sulitnya mengimplementasikan peraturan yang dibuat tidak lagi jadi soal. Jika gedung pemerintah saja bisa dirombak demi adanya lift, kenapa halte dan fasilitas kesehatan yang akses masih nihil?

Pemerintah daerah yang rela berpeluh demi wujudkan hak lewat raperda difabel sangatlah perlu diapresiasi, lebih-lebih mereka yang sudah melibatkan difabel di dalam prosesnya. Namun, implementasi juga penting agar proses yang telah dilalui itu tidak hanya berujung pada tumpukan kertas yang menggunung di meja pemerintah tanpa ada guna. Kepada mereka yang tengah atau akan merancang peraturan daerah tentang difabel, cobalah tengok kanan kiri dan pastikan kehadiran difabel serta kuatkan persepsi bahwa pemenuhan hak difabel bukan sekedar wacana di atas kertas. (Eka Pratiwi Taufanti)

The subscriber's email address.