Pembangunan Infrastruktur Menjadi Prioritas Kabupaten Sukoharjo

Solider.id, Sukoharjo- Hampir 100 persen penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sukoharjo digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk pemberdayaan kelompok difabel dan pemenuhan hak difabel diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Di Kecamatan Tawangsari bahkan telah mengalokasikan anggarannya untuk difabel. Demikian dikatakan Edy Supriyanto, Ketua Paguyuban Sehati Sukoharjo pada pertemuan rutin yang dihadiri 60 anggota Sehati di Loka Bina Karya (LBK), Minggu (1/4).

“Situasi di Sukoharjo sedikit berbeda dengan kabupaten lain. Kita berusaha pembangunan fisik tetap kita advokasi dengan perspektif difabilitas,” ujar Edy Supriyanto.

Sedangkan di Kecamatan Polokarto telah ada enam kelompok difabel desa serta di Kecamatan Kartasura dan Grogol saat ini tengah diinisiasi dengan berdirinya kelompok-kelompok difabel desa.

Edy juga mengatakan bahwa anggaran untuk difabel tidak harus secara langsung ke difabel, tetapi juga ke kelompok masyarakat rentan lainnya, termasuk difabel. Sebagaimana gerakan inklusi yang sedang dikembangkan di desa.

Terkait Basis Data Terpadu (BDT), hasil diskusi antara Sehati dan Bapelbangda/Bappeda Kabupaten Sukoharjo, ada 6.754 difabel tercatat di BDT. Namun demikian, 772 difabel tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Edy, ada dua hal yang perlu disikapi, yakni data tersebut perlu perbaikan dengan merujuk pada Kartu Keluarga (KK) lama. Ia berharap, warga difabel disarankan aktif mencari informasi ke kantor balai desa atau pemerintah desa, atau melaporkan kepada komunitas. [Puji Astuti]