Lompat ke isi utama
reker penyususnan petunjuk bagi pasien tuwi

Rakor Penyusunan Pedoman Pengembangan Akses Pelayanan Jaminan Kesehatan TUWI

Description: https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-0/p280x280/29134599_1806505682713366_1424149951_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_ad=z-m&_nc_cid=0&oh=8c62b212255794c6db64d786aa613d93&oe=5AB86725Solider.id.Yogyakarta. Dalam rangka pengembangan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat DIY, khususnya tuli dan tuna wicara (TUWI), Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan rapat Koordinasi (Rakor) tentang penyusunan pedoman pengembangan akses pelayanan jaminan kesehatan bagi Tuwi.

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (22/3/2018) di Aula Kantor Bapel Jamkesos DIY, dengan menghadirkan stake holder terkait di DIY. Mereka di antaranya Dinas Kesehatan, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD), Dinas Sosial, Puskesmas, Sekolah Luar Biasa (SLB), dokter keluarga, terapis, Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), LSM SIGAB, serta Staf Bapel Jamkesos DIY.

Perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 63 Tahun 2016 menjadi Pergub Nomor 12 Tahun 2017, tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta), melatarbelakangi penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut.

Tuli tak butuh pendamping

Rakor menghadirkan seorang narasumber tuli, yakni Ketua Gerkatin Sleman, Dwi Februarti. Dwi sapaan akrab sang narasumber memaparkan beberapa kebutuhan tuli  dalam mengakses layanan medis di Puskesmas. Menurut Dwi, tuli tidak butuh pendamping, tidak juga butuh juru bahasa isyarat.

Hal tersebut mengingat tuli yang harus mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Namun untuk mendukung kemandirian dan mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, pasien tuli butuh dukungan pihak lain. Dokter harus menguasai bahasa isyarat, meskipun dasar. Demikian pula dengan para tenaga medis lainnya, bagian adminstrasi, pengambilan obat, bahkan front office dan satpam.

Selama ini tuli masih didampingi keluarga atau orangtua saat memeriksakan kesehatannya. Kondisi tersebut tidak mendukung kemandirian tuli, dan kemampuan dokter menggali sakit dan riwayat penyakit yang dialami tuli. “Jadi untuk kebutuhan menggali tentang sakit apa, sudah berapa lama, sudah minum obat apa, dan pertanyaan dasar media lainnya, harus dilakukan oleh dokter dengan bahasa isyarat dan dijawab pasien tuli.” Tandas Dwi.

Dwi juga menyampaikan bahwa berkomunikasi dengan tuli hendaknya menggunakan kalimat yang pendek (sederhana). Selain pendek-pendek, dokter dan tenaga medis lainnya harus berhadap-hadapan dan bicara pelan. Harapannya, kata Dwi, dengan penguasaan bahasa isyarat oleh dokter dan segenap perangkat kesehatan di Puskesmas, maka akses layanan kesehatan bagi tuli menjadi terpenuhi.

Selain pelayanan kesehatan di Puskesmas, Dwi juga memaparkan pentingnya tenaga kesehatan di apotik yang juga harus mampu memberikan penjelasan terkait jenis obat dan manfaatnya, petunjuk penggunaan (harus habis - tidak harus habis, Sebelum – susdah makan), obat sirup, kaplet, pil, dan lain sebagainya.

Kesepatan hasil rakor

Beberapa kesepakatan diperoleh dalam rakor. Di antaranya, dokter di Puskesmas harus belajar bahasa isyarat dasar agar dapat memberikan layanan kepada pasien tuli, berikutnya pembelajaran bahasa isyarat bagi perangkat lain Puskesmas, yakni: front office, perawat, hingga tenaga administrasi. Kesepakatan laiinya, dokter dan tenaga media lain di Puskesmas memahami dan menerapkan tata cara berinteraksi dengan tuli, serta aksesibilitas di puskesmas menyesuaikan dengan kebutuhan tuli.

Aksesibilitas yang dimaksud di antaranya: panggilan antrian pasien menggunakan kartu angka atau layar digital, tepukan pada pundak tuli jika dibutuhkan, dan ruang khusus bagi pasien tuli berkonsultasi dengan dokter, mengingat banyaknya pasien lain di Puskesmas.

Dilema membuka masker

Pada kesempatan tersebut, Drg. Muhammad Luthfi sebagai pemandu kegiatan menyampaikan adanya sebuah dilema yang belum terpecahkan. “Dokter harus membuka penutup mulut (masker) saat memeriksa pasien, ini sebuah dilema,” ujarnya.

Lanjut Luthfi, penggunaan masker merupakan etika wajib kedoteran yang tidak boleh dilanggar.  “Jika seorang dokter didapati tanpa masker, maka dokter tersebut akan dikenakan sanksi,” terangnya.

Dan terkait dengan dilema membuka masker, akan menjadi pembahasan lanjut oleh yang berkepentingan.

Terakhir, hasil pembahasan dalam rakor akan ditindaklanjuti dalam sebuah buku pedoman teknis pengembangan akses pelayanan jaminan kesehatan bagi Tuwi. Dengan tindak lanjut berikutnya ialah pelatihan bahasa isyarat bagi 30 tenaga medis Puskesmas, yang terdiri dari para dokter, psikolog, dan terapis. [harta nining wijaya].

The subscriber's email address.