Lompat ke isi utama
 Sosialisasi program RSBI di Dinsos Karanganyar

Sosialisasi RSBI, Kepala BBRSBD Prof.Dr Soeharso Ingatkan Para Kades tentang ADD untuk Penuhi Aksesibilitas

Solider.id, Karanganyar-Bambang Sugeng, Kepala BBRSBD (BBRSBDBalai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof. Soeharso mengemukakan bahwa penting untuk diperhatikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi difabel di desa dengan mengakomodasi Alokasi Dana Desa (ADD) setempat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat. Dan daerah yang diterima kabupaten. Nyaris 70% pengalokasian ADD pada bidang infrastruktur, maka dari itu pembangunan fisik ramah difabel misalnya aksesibilitas balai desa/kelurahan dan fasilitas umum lainnya seperti puskesmas  penting untuk diperhatikan. Demikian dikatakan Bambang Sugeng di hadapan pemangku kebijakan seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bapelitbang, Dinas Sosial, Camat Kebakramat dan delapan kepala desa di Kecamatan Kebakkramat, TKSK serta Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) di Aula Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Kamis (15/3).

Menurut Bambang Sugeng pada acara sosialisasi program Rehabilitasi Sosial Berbasis Inklusif (RSBI), permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kurangnya pemahaman baik dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan keluarga serta privat (individu) terhadap difabilitas. Terkait dengan akomodasi anggaran negara, Bambang Sugeng tak hanya menyinggung tentang ADD tetapi juga Dana Desa (DD) dari Kemendes, bahwa peruntukannya adalah bagi pemberdayaan warga rentan termasuk kelompok difabel.

Pentingnya Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk Usung Inklusivitas

Pada program inklusivitas yang diusung oleh BBRSBD Prof. Dr Soeharso, perlu dibentuk suatu kelompok mandiri di tingkat kecamatan agar tema difabilitas dan inklusivitas terusung. Program ini juga mengakomodir para relawan sebagai kader, dan menyasar kepada difabel sebagai subjek mandiri. Kelompok ini idealnya dilegalkan dengan payung hukum dan direkomendasi oleh dinas sosial supaya jangkauan lebih luas dalam mengakses anggaran. Kelompok ini adalah kelompok yang bermuara kepada pemberdayaan dengan pembekalan pelatihan-pelatihan untuk mengawali program.

Menyinggung tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang telah diamanatkan oleh Undang-undang noor 8 Tahun 2016, Bambang Sugeng menghimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk di tempat masing-masing. Gayung bersambut, Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar lewat salah satu perwakilan yang hadir mengemukakan untuk bersiap menganggarkan pembentukan ULD di dinasnya untuk anggaran tahun 2019. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.