Lompat ke isi utama
Foto Kepala dinas sosial Kulon Progo

Surat Edaran Bupati Kulon Progo, Memastikan Replikasi Inklusi

Solider.id. Kulon Progo. Untuk memastikan replikasi inklusi sosial Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, ke seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Peraturan Daerah (PERDA) Nomer 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas perlu ditindaklanjuti dengan Instruksi Bupati, dalam hal ini Edaran Bupati.

Sebuah pernyataan dukungan yang mengemuka dari Eko Pranyoto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo pada sebuah dialog saat kunjungan Tim Evaluator Program Peduli dari Office of Development Effectiveness (ODE) Pemerintah Australia, di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo belum lama ini.  

“Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Kulon Progo masih memiliki pandangan bahwa instansi yang mengurusi masalah disabilitas hanyalah Dinas Sosial saja. Ini adalah fakta di Kabupaten Kulon Progo. Pandangan ini harus diubah, karena akan berpengaruh pada pengambilan kebijakan di berbagai institusi menjadi tidak inklusif.” Ujar Eko Pranyoto.

Dia berharap pada tiap-tiap instansi, kepala dinas  memiliki kemauan yang sama dalam memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada warga difabel. Pemahaman bahwa difabel adalah warga dengan hak yang sama persis dengan warga lainnya, penting dimiliki oleh setiap pemimpin, dalam hal ini kepala dinas di Kabupaten Kulon Progo.

Inklusi adalah ruh

Bagi Eko, aksesibilitas sarana-prasarana publik, merupakan hal penting yang harus dipenuhi. Demikian pula dengan kepemimpinan pada masing-masing instansi pun harus inklusif. Pada point tenaga kerja, dia mencontohkan, ada kemauan yang sama dengan kami untuk memberdayakan disabilitas.

Jadi, inklusi harus menjadi ruh para pengambil kebijakan baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Kebijakan yang keluar harus terbuka (inklusif) terhadap orang tua, anak-anak, perempuan, dan difabel. Semua harus dirangkum, sehingga kebijakan yang dikelurkan menjadi baik, dan inklusif.

Jika kebijakan tidak bisa mengakomodir inklusivitas, maka yang disabilitas adalah kebijakannya bukan orangnya.” Tegas Eko lebih lanjut.

Wakil Bupati menyatakan setuju

Sebuah draft edaran yang bersifat mengikat semua OPD akan segera disusun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo. Surat edaran tersebut memuat teknis-teknis implementasi dari Perda Pemenuhan dan Perlindungan Disabilitas pada semua instansi. Surat edaran nantinya juga akan mengatur sanksi bagi OPD yang tidak mampu dan tidak mau mengimplementasikannya.

Lanjut Eko, instruksi gubenur itu nantinya akan diikuti dengan indikator yang rinci. Dengan indikator yang rinci, maka mudah melakukan pengawasan dam pelaporan, ungkapnya. Pengawasan terhadap implementasi dari Perda, akan ditangani oleh Komite Perlindungan Penyanang Disabilitas.

“Tahun ini (2018) kami membentuk Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas yang beranggotakan Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), sebuah amanat dari Perda No. 3 Tahun 2016, jelas Eko.

Seketika itu, Sutedjo wakil bupati Kabupaten Kulon Progo menyatakan setuju atas usulan Kepala Dinas Sosial Kulon Progo, terkait Instruksi Bupati.

“Silahkan segera dibuat draft instruksi atau edaran bupati, kami akan dorongkan untuk segera ditanda tangani bupati dan segera disahkan,” ujarnya wakil bupati memastikan dukungan.

Pasalnya menurut Sutedjo, surat edaran bupati tersebut akan mendukung tercapainya target besar, Kulon Progo sebagai Kabupaten Inklusif. [harta nining wijaya].

The subscriber's email address.