Lompat ke isi utama
pertemuan di balai desa Sidoejo Kulonprogo

Tim Evaluator ODE Australia Belajar Proses Inklusivitas Desa Sidorejo (1)

Solider.id.Kulon Progo. Tim Evaluator Program Peduli dari Office of Development Effectiveness (ODE) Pemerintah Australia, melakukan kunjungan di Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Sebuah rintisan desa inklusi (RINDI) yang diorganisir oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), sejak bulan Mei 2015.

“Belajar bagaimana Desa Sidorejo berproses menjadi desa inklusi, menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Tim Evaluator ODE. Selanjutnya, bagaimana pemerintah desa hingga kabupaten membangun komitmen, sehingga inklusi sosial dapat dibangun di Desa Sidorejo, menjadi tujuan lainnya.” Direktur SIGAB, Suharto mengemukakan pada sesi membuka  kegiatan yang dilangsungkan pada Selasa (13/3/2018), di Aula Balai Desa Sidorejo.

“Di mana, tahap demi tahap proses membangun inklusivitas dan faktor-faktor yang mendorong komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Kulon Progo khususnya di Desa Sidorejo, menjadi catatan baik yang nantinya akan direplikasi di tempat lain. Apakah itu di Indonesia sendiri maupun di negara lain,” lanjut Harto-sapaan Direktur SIGAB.

Didampingi Tim RINDI SIGAB, Konsultan Program Peduli Pilar Disabilitas The Asia Foundation, dan perwakilan kedutaan besar Cambera-Australia untuk Indonesia, dua evaluator dari ODE yakni DR. Karen Ovington dan Anne Roche diterima oleh Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo, Kepala Dinas Sosial Kulon Progo Eko Pranyoto, Camat Lendah Sumiran, Kepala Desa Sidorejo Sutrisno, dan berbagai elemen masyarakat difabel maupun nondifabel Desa Sidorejo.

Catatan proses inklusivitas

Pada sesi tanya jawab, diperoleh catatan proses berupa faktor-faktor terbangunnya inklusivitas di Desa Sidorejo. Bahwa tidak serta merta inklusivitas itu terbangun, melainkan melalui tahapan proses dan butuh waktu.

Adanya kesamaan perspektif antara warga dengan pemerintah bahwa difabel tidak butuh dikasihani menjadi faktor utama yang merupakan proses awal. Berikutnya lahirnya komitmen pemerintah memberikan kesempatan dan fasilitasi kepada warga difabel sehingga berdaya menjadi faktor berikutnya.

Catatan penting lain yakni tumbuhnya pemahaman pemerintah dan warga, bahwa pelibatan difabel dalam setiap pembangunan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan inklusif Desa Sidorejo.

Serta, dibentuknya kelompok difabel desa yang kedudukannya sama dengan kelompok-kelompok lain seperti PKK, Karang Taruna, menjadi catatan baik komitmen pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo.

Berlandaskan UUD 45

Dari Sumiran, Camat Lendah diperoleh catatan bahwa proses atau tahapan inklusivitas tersebut tidak lepas berkat adanya intervensi positif dari SIGAB. Intervensi berupa sosialisasi, pemdampingan, bantuan penganggaran dari SIGAB mampu membuka cara pandang pemerintah terhadap kelompok masyarakat difabel.

Sebagai camat, Sumiran menggunakan wewenangnya untuk memantau setiap pagu anggaran yang diajukan pemerintah desa. “Jika ada pos-pos kegiatan yang tidak mengalokasikan anggaran bagi difabel, tidak akan saya tandatangani,” ujarnya.

Langkah Sumiran cukup berani, meskipun belum ada “Surat Edaran Bupati” sebagai payung hukum dirinya mengalokasikan anggaran melalui APBDES. Dan surat edaran dari bupati penting, kata Sumiran. Dengan adanya surat edaran tersebut, maka legalitas penganggaran kepada kelompok rentan, dalam hal ini difabel akan lebih mudah.

“Berlandaskan pada UUD 1945, pasal 34, (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Itulah yang jadi pedoman saya,” tandasnya. [harta nining wijaya].

The subscriber's email address.