Lompat ke isi utama
 Suasana audiensi antara Disabilitas Bergerak dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (7/3)

Disability Goes To Parliament : Upaya Advokasi Kepada Legislatif Dalam Pemenuhan Hak Difabel

Solider.id – Bandung, Sebanyak delapan organisasi difabel Jawa Barat yang tergabung dalam Disabilitas Bergerak melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dan stake holder Kota Bandung (7/3). Langkah ini merupakan implementasi dari program advokasi Disability Goes To Parliament. Para wakil difabel tersebut menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan difabel yang hingga kini masih terabaikan. Mereka mempertanyakan sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengakomodir pemenuhan hak-hak difabel, terutama setelah adanya UU No. 18 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari UNCRPD.

 “Selama ini segala sesuatu yang berhubungan dengan difabel selalu dilimpahkan ke Dinas Sosial, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab bersama  lintas sektoral” tutur Kustini, ketua HWDI Jabar, yang juga mengeluhkan sulitnya masyarakat difabel mengajukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka.

“Berbicara difabel maka yang dibutuhkan adalah aksesibilitas dalam berbagai aspek. Maka sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat difabel duduk bersama untuk mendiskusikan apa saja kebutuhan masyarakat” ujar Iwan Fauzi (anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Kota Bandung dan Cimahi), menanggapi keluhan yang disampaikan.

Selain menyampaikan berbagai permasalahan difabel dalam berbagai aspek di wilayah Prov. Jawa Barat, audiensi yang dipimpin oleh Syarif Muhammad dan beranggotakan Cucu Sugiyati, Tati Noviyanti dan Iwan Fauzi, serta dihadiri pula oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut, Disabilitas Bergerak pun mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membentuk Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk mengawal implementasi dari UU No.8 Tahun 2016 tersebut.

Pernyataan Sikap Pimpinan Komisi V DPDRD Provinsi Jawa Barat

Menutup agenda audiensi yang dilaksanakan di Sekretariat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,  Muhammad Syarif, Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan difabel, serta memberikan empat butir pernyataan sikap, membawa aspirasi ini ke rapat internal komisi; melakukan koordinasi dengan dinas-dinas instansi terkait; dalam rapat anggaran, akan mencoba meningkatkan jumlahnya; dan melakukan pengawasan terkait implementasi perda tentang disabilitas. (Maya Aimee)

The subscriber's email address.