Lompat ke isi utama
aktivis difabel sedang menandatanganai petisi

Sebuah Refleksi: Peran Media dan Masyarakat Difabel untuk Mendorong Isu PP Implementasi UU Disabilitas

Solider.id, Malang - Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 atau dikenal sebagai UU Disabilitas mengatur pemenuhan hak dan perlindungan difabel untuk sama dan setara dengan warga negara. Namun untuk implementasinya, sebagaimana peraturan lainnya memerlukan regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) dan sebagainya.

Rilis Pokja Implementasi Undang-undang Penyandang Disabilitas menyebutkan Pemerintah sudah berkomitmen untuk membentuk 7 PP sebagai bentuk implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

UU Penyandang Disabilitas pada dasarnya mengamanatkan ada 15 ketentuan pembentukan PP. Namun, dalam perkembangannya, Pemerintah mengelompokan 15 PP menjadi 7 PP berdasarkan sektor yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga.

Komitmen pembentukan 7 PP merupakan inisiatif dari Pemerintah melalui kesepakatan internal yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK) pada Juli 2017.

Namun sampai saat ini belum ada satu pun PP yang disahkan, padahal UU telah memberikan batas pengesahan sampai April 2018. Bahkan ada dua Kementerian yang belum menyatakan kesanggupanya untuk menjadi inisiator pembentukan PP.

Kondisi ini patut disayangkan mengingat pembentukan 7 PP adalah amanat langsung dari UU Penyandang Disabilitas, dan juga cerminan dari komitmen Pemerintah terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sampai saat ini baru ada 4 Kementerian yang sudah menindaklanjuti tugasnya sebagai inisiator pembentukan PP sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Satu Kementerian baru saja menyatakan kesiapan sebagai inisiator pembentukan PP, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan dua Kementerian lain belum memberikan kepastian, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pokja menyesalkan Kementerian yang masih ragu untuk menindaklanjuti perintah dari UU Penyandang Disabilitas, sehingga mencerminkan komitmen yang lemah terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak difabel.

Namun begitu, Pokja juga mengapresiasi kepada Kementerian yang sudah melakukan tindak lanjut sebagai inisiator pembentukan PP, dan mendorong agar proses pembahasan di internal Pemerintah dapat berjalan dengan segera, dengan tetap melibatkan masyarakat difabel.

Perlu dipahami bahwa 7 PP ini tidak bisa hanya dimaknai sekadar jumlah, tetapi peluang besar mendorong pemenuhan hak difabel dalam berbagai sektor.

Dengan 7 PP berarti akan ada 7 Kementerian yang menjadi inisiator pembentukan dan membahas isu difabel sesuai dengan bidang kerja masing-masing secara intensif. Dalam kesempatan itu pula dapat tercipta interaksi yang inklusif antara pembentuk kebijakan dengan masyarakat difabel.

Keberadaan 7 PP ini juga menjadi penegasan bahwa isu difabel terkait terkait dengan berbagai isu seperti pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan bahkan hukum dan keuangan, tidak hanya terkait dengan bidang sosial.

Peran media dan partisipasi aktif difabel

Pantauan Solider, desakan kelompok difabel kepada Pemerintah tentang pentingnya PP Implementasi ini cukup kuat atas peran media. Seperti pada awal penolakan berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak PP Sapu Jagat yang menolak tegas inisiatif Pemerintah meringkas 15 Peraturan Pemerintah amanat UU Disabilitas menjadi 1 PP atau disebut PP “sapu jagat” oleh Pemerintah.

Penolakan masyarakat dibarengi dengan upaya blow up di media mainstream dan media sosial adalah tekanan tersendiri bagi Pemerintah sehingga mempengaruhi langkah berbagai pihak mengubah inisiatif PP Sapu Jagad menjadi 7 PP. Meski hingga kini pengesahannya masih tarik ulur sehingga terkesan Pemerintah kurang komitmen dalam upaya pemenuhan hak difabel sebagai warga negara.

Kasus penolakan PP Sapu Jagad ini bagi media ketika itu tepat untuk diangkat, bebarengan dengan kasus Dewi Ariyani difabel yang berhadapan dengan diskriminasi maskapai Etihad. Serta menuju peringatan Hari Disabilitas Internasional 2017.

Hingga Desember 2017 isu difabel masih menguat di media mainstream maupun media sosial. Namun menginjak tahun 2018 fokus liputan media beralih pada isu Pilkada Serentak, juga Pilpres 2019. Isu difabel kembali tenggelam, hanya beberapa menjadi sorotan yang berkaitan dengan pemilu.

Survei Lingkar Sosial dalam kasus pemberitaan difabel sebagai obyek kampanye melalui media massa, dari belasan berita yang dikliping dan wawancara, menunjukkan minat media meliput difabel lebih banyak pada trend pemberitaan untuk peningkatan rating dan liputan bisnis. Kecuali media- media tertentu seperti Solider, Gerak Inklusi dan Kartunet yang mengusung misi advokasi difabilitas. Hal ini menyebabkan isu difabel timbul tenggelam dalam pemberitaan media.

Peningkatan rating. Terdapat upaya penggunaan berbagai istilah untuk menaikkan rating pengunjung berdasarkan google searching atau mesin pencari berita. Misal untuk satu kasus diberitakan dengan tiga judul yang berbeda namun dengan konten yang sama.

Seperti judul satu: Difabel suarakan inklusi dalam acara HDI, judul kedua: Penyandang disabilitas suarakan inklusi dalam acara HDI, Judul ketiga: Penderita difabel suarakan inklusi dalam acara HDI. Ini memprihatinkan, terlebih aktivitis yang diliput tidak melakukan upaya pelurusan terhadap istilah yang salah.

Media seakan ingin melayani siapapun dalam berbagai ragam latar belakang yang mengetik di seacrh enggine. Terlepas dari benar atau salah tentang pemahaman difabilitas yang penting setiap tag pencarian akan masuk ke website mereka.

Liputan bisnis. Dalam pandangan bisnis berbasis media, liputan profil atau adventorial termasuk dalam iklan. Terlebih di masa kampanye kolom adventorial dinilai strategis mendatangkan keuntungan. Namun sangat disayangkan ketika media harus meninggalkan peran sebagai tangan kanan penegakan HAM.

Nyaris dalam semua pemberitaan meletakkan difabel sebagai obyek penderita yang harus dibantu dan dikasihani atau sekedar obyek pendukung. Serta menempatkan politikus sebagai subyek penolong yang digambarkan sebagai sosok penuh kepedulian yang layak dipuji.

Contoh dikutip dari judul berita pada media massa: Peduli dan Baik Hati Orang ini Menyumbang Kursi Roda pada penderita Difabel. Atau pemberitaan lainnya: Lihat Ekspresi Wajah Difabel ketika Menerima Bantuan. Satu sisi sangat jelas menempatkan difabel pada obyek penderita (medical model) dan belas kasihan (karikatif), sisi lainnya penempatan difabel sebagai subyek seutuhnya dengan harkat dan martabatnya (social model) masih jauh dari harapan.

Dalam temuan lainnya adalah pemberitaan melebih-lebihkan fakta. Seperti pada kasus yang baru terjadi, sekelompok kecil difabel mendukung salah satu paslon Pilwali Kota Malang 2018. Dalam suatu even yang dihadiri tak lebih dari 20 orang diberitakan mewakili difabel Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Jumlah difabel di tiga kota tersebut berkisar dari akumulasi data yang masuk berkisar 14.000 jiwa. Jurnalis sudah semestinya cerdas dalam membaca fakta.

Peran aktif difabel dalam penguatan isu

Trend media sosial menjadi pilihan terbaik untuk tetap menghangatkan isu. Harapannya setiap difabel mampu menjadi agen informasi. Terlebih saat ini media sosial terbilang paling akses bagi difabel, baik sebagai sarana mendapatkan informasi, menyebarkan maupun menuliskan apa yang difikirkan yang kerap kali berlanjut dengan diskusi.

Namun sangat disayangkan, terkait isu PP Implementasi UU Disabilitas sedikit difabel yang mengetahui. Survei Lingkar Sosial bulan Maret ini, dalam polling yang melibatkan 96 difabel dari 12 organisasi difabel di Jawa Timur menunjukkan hanya 8 orang yang menjawab tahu dan paham tentang 7 PP Implementasi UU Disabilitas, selebihnya menjawab pernah mendengar tapi tidak paham dan tidak tahu sama sekali.

Dalam polling berikutnya tentang UU Disabilitas, mereka yang dalam polling sebelumnya menjawab pernah mendengar tapi tidak paham dan tidak tahu sama sekali ternyata sebagian besar belum pernah membaca UU Disabilitas dan tidak memiliki salinannya. Ada pula yang memilih jawaban lainnya dengan keterangan: tidak pernah baca karena tidak suka politik, lagi sibuk bisnis dan pernah baca tapi cuman di PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Artinya, pengetahuan difabel tentang hak-hak sebagai warga negara masih minim. Berkaitan kemampuan dalam menyuarakan isu pun lemah. Nampak pula dalam penggunaan media sosial, masih minim peran aktif difabel dalam penyebarluasan isu PP Implementasi. Demikian pun diskusi masih minim dalam medsos. Beberapa juga mengaku tidak tahu cara menandatangani petisi online.

Penguatan partisipasi penguatan difabel melalui pendidikan jurnalistik

Lingkar Sosial mengapresiasi langkah Sigab Indonesia untuk program media Solider yang memberikan pelatihan advokasi dan pelatihan dasar jurnalistik kepada sejumlah difabel dan penggiat inklusi yang diikuti peserta dari beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini dinilai cukup efektif membuka kran aspirasi difabel dari seluruh wilayah Indonesia. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan.

Media sosial adalah media yang paling akses saat ini bagi difabel. Namun tanpa pengetahuan komunikasi rasanya belum berdampak penting bagi penyebaran isu- isu difabilitas. Lingkar Sosial menyarankan pada setiap wilayah terdapat kontributor Solider penting diadakan pelatihan jurnalistik bagi difabel. Dengan demikian agen informasi agar lebih menyebar hingga lapisan grass root dan penyebaran isu tak lagi bergantung pada media maintream. (Ken)

The subscriber's email address.