Lompat ke isi utama
beberapa aksesibilitas fisik di Balai Desa Rejosari Semin Gunungkidul

Aksesibilitas Fisik di Desa Terluar Kabupaten Gunung Kidul

Solider.id. - Gunung Kidul. Desa Rejosari, adalah sebuah nama desa di wilayah kecamatan Semin kabupaten Gunung Kidul. Sebuah desa terluar di Kabupaten Gunung Kidul. Desa yang merupakan perbatasan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Hanya terpaut jarak 500 meter untuk menuju Kabupaten Wonogiri.

 
Berada di daerah yang biasa menghadapi kekeringan, Kepala Desa Rejosari Paliyo, S.Pd, tidak melupakan kebutuhan warganya yang difabel. Tidak ingin membuat warganya yang terhambat mobilitasnya (difabel, lansia) kesulitan mengakses kantor balai desa, Paliyo membangun aksesibilitas fisik di areal kantornya.

Pada kunjungan Solider bersama Tim Komite MiW (Making it Work) Humanity Inclusion (HI), Senin (19/2/2018) blok pemandu (guiding block) bagi difabel netra dipasang di depan kantor kepala desa, staf, hingga menuju aula, juga kamar mandi. Bahkan bukan hanya blok pemandu, pegangan tangan (handrail) dan jalan miring (ramp) juga menjadi bagian aksesibilitas yang diperhatikan Paliyo.

Meski berada di daerah terluar, tidak membuat cara berpikir Paliyo tertinggal. Tanggung jawab sebagai pemimpin desa dipegangnya erat. Sehingga perhatian terhadap kemaslahatan warganya menjadi perhatian utamanya, terlebih kelompok rentan, salah satunya warga dengan difabilitas.

“Kesejahteraan kelompok rentan di antaranya anak, perempuan, lansia, dan difabel, menjadi hal utama, nomor satu bagi saya. Ini sebuah tanggung jawab, sebuah amanat bagi saya,” ungkap Paliyo kepada Solider siang itu (19/2).

“Responsif dengan masukan atas kebutuhan kelompok rentan, menjadi kepribadian Pak Paliyo. Bagaimana tidak? Sore saya memberikan masukan paginya sudah dibangun aksesibilitas yang dibutuhkan warga difabel di Rejosari.” Puji Lestari, warga Rejosari, seorang ibu dari anak Cerebral Palsy yang juga aktivis menyatakan pada Solider.

Butuh regulasi

Namun demikian Paliyo berharap adanya regulasi atau kebijakan semacam peraturan bupati bahwa kepala desa bisa mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak warga dengan difabilitas.

“Dengan adanya regulasi itu akan memudahkan kami bergerak dan melakukan penguatan kapasitas di berbagai sektor kehidupan terhadap warga kami yang difabel,” tutur Paliyo.

Guna terwujudnya regulasi sebagaimana harapan kepala desa, Tim Komite MiW yang hadir melakukan assesment dalam rangka replikasi praktik baik (good practices) memutuskan akan mendorong terwujudnya regulasi tersebut.

Menurut Nuning Suryatingsih Direktur CIQAL yang juga anggota Komite Miw mengutarakan, “Sikap responsif kepala desa merupakan modal utama dalam mereplikasi good pratices yang telah berhasil dilakukan daerah lain ke Desa  Rejosari,” ujarnya.

Lanjutnya, isu difabel merupakan isu sosial bukan lagi isu sektoral. Untuk itu dukungan dari berbagai SKPD dalam perwujudan regulasi semestinya dilakukan.

“Disabilitas bisa menimpa siapa saja, kapan saja, baik karena bawaan lahir maupun karena kecelakaan atau usia lanjut, demikian oleh sebab sakit.” Tandas Nuning.

Pada kesempatan itu, mewakili Tim Miw dia menyatakan bahwa Komite MiW mendukung progres positif kepala desa Rejosari. Fihaknya juga akan memberikan support semaksimal mungkin hingga terwujudnya regulasi yang mendorong pengalokasian anggaran bagi kelompok warga difabel. [harta nining wijaya].

The subscriber's email address.