Lompat ke isi utama
deklarasi FOMI terhadap netralitas pilkada

FOMI Nyatakan Sikap Netral dalam Pilkada 2018

Solider.id, Malang- Forum Malang Inklusi (FOMI) menyatakan sikap netral dalam Pilkada 2018, khususnya saat ini menghadapi pemilihan walikota (pilwakot) Malang. Hal ini didasari fungsi dan peran FOMI sebagai organisasi independen yang berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.

"FOMI dibentuk sebagai sebuah wadah yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik apapun sehingga menyatakan netral dan tidak memihak salah satu paslon dalam Pilkada 2018," tegas Hari Kurniawan (14/2) salah satu pendiri FOMI di Taman Cerdas Trunojoyo kota Malang dalam rapat koordinasi pembina.

Hari Kurniawan memaparkan terdapat lima poin pernyataan Forum Malang Inklusi. Pertama, sikap netral FOMI terhadap semua pasangan calon (paslon) yang maju di Pemilihan Walikota Malang 2018, Hal ini mengingat FOMI adalah organisasi independen yang berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan publik. Kedua, menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akses dan terpenuhinya hak-hak politik difabel sebagai amanah UU RI No 8 Tahun 2016.

Selanjutnya ketiga, FOMI terbuka terhadap semua paslon untuk bersama membuat gerakan paslon peduli difabel dan inklusi di Kota Malang. Keempat, Forum Malang Inklusi sebagai organisasi yang beranggotakan semua elemen difabel dari semua ragam disabilitas di Malang Raya menegaskan apabila terdapat seseorang maupun kelompok yang mengatasnamakan mewakili difabel Malang Raya adalah bukan bagian dari FOMI.

Kemudian yang kelima, Forum Malang Inklusi menyatakan dukungan terhadap siapapun paslon yang nantinya terpilih sebagai Walikota Malang dengan tetap menempatkan diri sebagai organisasi independen yang berperan sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.

Dalam kesempatan itu, direktur LBH Disabilitas ini juga menyampaikan tiga pesan penting, masing-masing ditujukan kepada paslon, KPU dan masyarakat difabel. Kepada paslon agar lebih mengedepankan disability mainstreaming dalam semua kebijakannya dan tidak hanya memanfaatkan secara sesaat difabel untuk kepentingan politiknya.

"Untuk para paslon selama ini masih mengedepankan program- program kerja karitatif artinya masih dalam ranah charity atau amal," ungkap pria yang akrab dipanggil Wawa ini. Mereka belum memahami konsep disabilitas secara menyeluruh, kata Wawa bahkan terkesan hanya menjadikan difabel sebagai obyek kepentingan politik.

Kepada KPU Wawa juga berpesan agar menyediakan template bagi difabel netra, pemandu berbahasa isyarat di tiap TPS dan juga bilik suara yang aksesibel serta lokasi TPS yg aksesibel untuk difabel fisik.

Kepada masyarakat difabel Wawa berpesan agar tidak mengabaikan hak-haknya sebagai difabel karena kepentingan politik sesaat.

"Memilih pemimpin yang punya integritas dan peduli kepada difabel melalui program-program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan jaman, bukan memilih pemimpin yang hanya bisa dan mampu melakukan kerja-kerja charity," pungkasnya. (Ken)

The subscriber's email address.