Lompat ke isi utama
Sesi diskusi terkait isu difabel antara para wakil organisasi difabel Jawa Barat dengan Ahmad Syaikhu, cawagub Jabar 2018-2023, di Hotel The Kartipah, Bandung.

Jelang Pilgub Jabar, Perwakilan Organisasi Difabel Sampaikan Persoalan Pemenuhan Hak

.id, Bandung – Jelang Pemilihan Gubernur Jawa barat yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang, perwakilan organisasi difabel sampaikan berbagai persoalan terkait pemenuhan hak difabel jawa barat. Penyampaian tersebut dilaksanakan pada kegiatan diskusi dan silaturahmi organisasi difabel bersama Ahmad Syaikhu, salah satu cacwagub  yang dilaksanakan pada (15/2). Pertemuan yang dihadiri oleh ketua DPD Gerkatin Jawa Barat, Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) Jawa Barat,  Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jawa Barat, Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Jawa Barat, dan Yayasan Mata Hati Indonesia (YMHI) Jawa barat tersebut, berlangsung di The Kartipah Hotel, Jalan Ir H Juanda No. 318B, Kota Bandung.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan organisasi ini menyampaikan keluh kesah difabel terkait implementasi dari kebijakan pemerintah, yang dinilai belum memiliki keberpihakan dalam pemenuhan hak-hak difabel. Mereka berharap, paslon (pasangan calon) terpilih nantinya dapat memberikan ruang bagi difabel untuk turut terlibat, baik dalam pembuatan kerangka program kerja, hingga mengimplementasikannya dalam berbagai aspek sektoral.

Adapun permasalahan yang disampaikan diantaranya, sulitnya mengakses lapangan kerja dan pendidikan, pelecehan seksual terhadap difabel, hingga sarana dan prasarana yang belum aksesibel. Meskipun UU No. 8 Tahun 2016 tentang Pemenuhan hak difabel dan UNCRPD telah menjamin untuk itu, namun hingga kini kebijakan daerah yang ada belum dapat diimplementasikan dengan optimal.

Berdasarkan data dinas sosial provinsi Jawa Barat pada 8 November 2017, jumlah pemilih difabel tercatat sebanyak 102.000 suara atau 19.20% dari jumlah pemilih difabel nasional (530.976, Siaran Pers Hasil Analisis DP4 2018, PPUA Disabilitas), dan 0.31% dari total suara pemilih se-Jawa Barat, 32.532.229 suara berdasarkan data pemilih dari PPUA Disabilitas Indonesia. Tentunya angka tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan calon pemimpin daerah dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur) Jawa Barat, yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang.

Keluh Kesah Difabel Jawa Barat

“Persaingan kerja bagi netra antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta hampir 100%. Padahal kebijakan sudah mengatur kuota SDM (Sumber Daya Manusia) difabel untuk mengakses 2% lapangan kerja di pemerintahan dan 1% di bidang swasta” ujar Undang Permana, wakil ketua PPUA Disabilitas Jawa Barat.

Lebih lanjut, Undang memaparkan, jika di Jakarta, difabel netra dapat bekerja di bagian informasi pada lembaga perbankan dan stasiun televisi. Sedangkan di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung sebagai pusat aktivitas DPO (organisasi difabel) se-Jawa Barat, baru beberapa saja yang diterima bekerja di lembaga milik pemerintah. Itupun atas desakan dari sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) milik asing.

Ia pun tak memungkiri, hal ini terjadi karena banyaknya difabel netra yang belum dapat mengakses pendidikan, serta pemberian pelatihan yang hingga kini masih berfokus pada massage (pijat) sebagai profesi. Ia berharap dengan pemimpin baru, kebijakan terkait kuota SDM bagi difabel tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, tak hanya bagi difabel netra saja, namun merata bagi semua jenis kedifabilitasan di Jawa Barat.

Hal senada pun disampaikan oleh Billy Birlan Purnama, ketua DPD Gerkatin Jawa Barat. Bagi Tuli, permasalahan aksesibilitas yang paling besar adalah bidang pendidikan. Ketersediaan guru yang paham dan dapat berbahasa isyarat, serta tidak adanya juru bahasa isyarat sebagai pendamping Tuli, membuat banyak Tuli hanya memiliki ijasah SD dan SMP, sehingga banyak Tuli yang berprofesi sebagai juru parkir.

“Di luar negeri, sekolah-sekolah umum difasilitasi dengan penerjemah isyarat oleh pemerintah” ujar Billy, melalui juru penerjemah isyaratnya.

Kemampuan Tuli berkomunikasi memang berbeda, ada yang dapat berkomunikasi secara oral, namun banyak pula yang hanya dapat berkomunikasi dengan isyarat. Ia berharap, dengan adanya pemimpin baru, pemerintah memiliki kebijakan yang berpihak dalam pemenuhan hak-hak difabel sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016. Difabel dapat mengakses hak-hak nya, tidak ada diskriminasi, sehingga kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan dapat terwujud.

Selain isu pendidikan dan lapangan kerja, isu pelecehan seksual pada difabel pun menjadi salah satu isu utama yang disampaikan dalam pertemuan ini. salah satu kasus pelecehan seksual yang hingga kini penanganannya dinilai lamban adalah kasus pencabulan yang dialami oleh seorang Tuli di Kab. Bandung. Korban bahkan melahirkan dua orang anak (1 perempuan berusia 4 tahun dan 1 laki-laki berusia 2 bulan), tanpa ayah. Berbagai pihak pun telah dilibatkan, namun hingga kini pelaku tersebut masih bebas berkeliaran.

“Selain pendampingan berupa konseling untuk memulihkan kondisi psikologis korban, juga diperlukan dukungan dari lingkungan sekitar, serta tindak lanjut dari pihak-pihak terkait untuk segera menangkap pelaku dan memberikan sanksi tegas atas perbuatannya. Sehingga tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari” ujar Irpan Rustandi, ketua YDMI Jawa Barat.

Melengkapi pemaparan dari rekan difabel lainnya, Dudi N Rahimi, selaku perwakilan dari YMHI mengatakan, dengan adanya kebijakan nasional dan internasional yang menjamin hak difabel, sudah seharusnya pemerintah mengubah paradigma dengan memisahkan isu difabilitas dari kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

“Difabel itu bukan orang yang layak disantuni. Kami bisa berkarya dan mandiri, jadi, tolong beri kami kesempatan untuk mengakses hak-hak kami, sama seperti  anggota masyarakat lainnya. Mari ubah mind set dari charity based menjadi right based” tutur pria dengan difabilitas low vision tersebut.

Dengan beragam permasalahan difabel yang terjadi, para wakil organisasi difabel ini menghendaki jika paslon Asyik (Sudrajat-Ahmad Syaikhu) atau siapapun paslon yang terpilih kelak, dapat segera melegalkan pembentukan KND (Komisi Nasional Disabilitas) atau KDD (Komisi Daerah Difabel). Sehingga ada lembaga khusus yang memayungi gerakan difabel untuk melakukan perlawanan atas diskriminasi, demedikalisasi, dekolonisasi disabilitas, stigmatisasi dan sebagainya.

“Dengan adanya komisi difabel ini, tentunya dapat mengoptimalkan upaya kami dalam mendampingi dan memperjuangkan rekan difabel lainnya di daerah” ujar Kustini, ketua HWDI Jawa Barat, mengakhiri paparan permasalahan difabel. (Maya Aimee)

The subscriber's email address.