Lompat ke isi utama
Komunitas difabel dalam acara Jalan Sehat bersama KPU di Malang

Kiat Mendulang Suara Pemilih Difabel Bagi Paslon Pilkada Jawa Timur

Malang, Solider.id- Nampaknya cukup panas situasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018. Pertarungan antar calon Gubernur, Gus Ipul- Puti Guntur dan Khofifah- Emil Dardak dengan jurus masing- masing. Mereka memperebutkan 32.408.738 suara yang tersebar di 38 kabupaten/kota dan 666 kecamatan di Jatim.

Sedikit mengulas, percaturan ketat dimulai dari Gus Ipul dan Khofifah yang berangkat dari basis yang sama yaitu sesama kader NU. Pertarungan lainya adalah Khofifah dan Puti yang berebut massa perempuan. Juga pertarungan Puti Guntur dan Emil Dardak yang berangkat dari kandang yang sama yaitu partai berlambang banteng moncong putih. Singkat kata kedua paslon ini berebut suara di lumbung yang sama.

Sementara di kota Malang, perhelatan politik pun tak kalah seru. Pesta demokrasi dalam rangka Pilwali 2018, melibatkan pertarungan tiga paslon masing-masing Yaqud Ananda Gudban- Ahmad Wanedi menghadapi dua paslon dari petahana M Anton- Syamsul Mahmud dan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko.

Mereka memperebutkan 629.390 orang, dengan rincian 308.304 berjenis kelamin laki-laki dan 321.086 perempuan, berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) KPU Kota Malang. Hal menariknya, jumlah pemilih muda atau usia 17 tahun memiliki potensi cukup tinggi, mencapai 49.751 orang atau 7,9 persen dari DP4. Sehingga masing-masing paslon kerap kali mengimbangi gaya milenial demi meraup suara para pemula.

Menghitung potensi suara kelompok difabel

KPU kota Malang menargetkan 70 persen partisipasi pemilih dalam Pilkada nanti. Dari parameter generasi, 48 persen pemilih pemula, 50 persen pemilih lanjut dan disabilitas 0,08 persen atau sekira 504 jiwa. Tidak begitu banyak memang, secara prosentase jika dibanding dengan kategori pemilih lainnya. Namun jika menengok potensi jaringan kelompok difabel, misalnya komunitas yang barang tentu menawarkan peluang perolehan suara yang signifikan.

Di kota Malang, komunitas-komunitas tumbuh subur dan berkembang, tak terkecuali komunitas difabel. Berdasarkan catatan Lingkar Sosial, di kota Malang setidaknya terdapat 10 organisasi yang berjejaring dalam satu forum dengan sekira 15 organisasi non difabel. Jadi total 25 organisasi. Jika masing-masing organisasi beranggotakan rerata 50 orang, maka jumlah potensi suara yang dihasilkan adalah 1.750.

Difabel berkaitan dengan masyarakat rentan lainnya, yaitu warga miskin di kota Malang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 berjumlah sekira 3,6 persen atau 37,03 ribu jiwa. Ini juga peluang bagi Paslon untuk meraup suara ketika difabel dan warga kurang mampu.

Mengukur minat Paslon terhadap isu difabel

Survei Lingkar Sosial dalam kasus pemberitaan difabel sebagai obyek kampanye melalui media massa. Dari belasan berita yang dikliping dan wawancara, terdapat beberapa indikator yang menarik untuk diungkap yaitu minat Paslon terhadap isu difabel, paradigma paslon tentang difabilitas, serta peran media dalam menyampaikan informasi pemilu. Indikator ini bisa menjadi landasan bagi paslon maupun Partai politik (Parpol) untuk menarik simpati difabel dalam Pemilu.

Indikator pertama minat paslon terhadap isu difabel. Sejak awal Desember 2017 tepatnya menjelang Hari Disabilitas Internasional (HDI) suasana kampanye mulai terasa. "Terdapat upaya-upaya timses pemenangan paslon Pilwali untuk masuk ke beberapa kelompok difabel, menunjukan isu difabilitas dinilai strategis," ungkap penggiat inklusi Malang, Antonius Esthi. Namun ia menyayangkan, para paslon secara umum lebih mengedepankan kampanye tanpa ada upaya pemberdayaan.

Esthi memaparkan pandangannya terhadap tiga Paslon Pilwali kota Malang. Paslon pertama, dari petahana, memanfaatkan kunjungan kerja ke beberapa kelompok difabel. Dalam sambutan-sambutannya paslon ini lebih mengedepankan masalah bantuan.

Paslon kedua, juga dari petahana. Terakhir bertemu di Universitas Brawijaya pada sebuah seminar nasional, kata Esthi. Terkait aksesibilitas saat itu Paslon cukup merespon pertanyaan audien meski tidak solutif.

Paslon ketiga, masih kata Esthi adalah non petahana. Pernah membantu memfasilitasi pemberian alat bantu dengar di Jalan Ijen. Pada suatu diskusi secara umum merespon baik persoalan aksesibilitas infrastruktur, namun perihal aksesibilitas pendidikan dan kesehatan belum terjawab.

Minat Paslon terhadap isu difabilitas juga ditunjukkan dengan masuknya salah satu komunitas difabel kedalam tim pemenangan salah satu Paslon.

Indikator kedua paradigma Paslon tentang difabilitas. Secara umum dari paparan Esthi para paslon belum memiliki langkah riil tentang pemenuhan hak difabel secara menyeluruh. Pandangan medis difabel sebagai obyek penderita dan belas kasihan masih digunakan untuk meraup suara.

"Partisipasi difabel dalam pemilu juga peran aktif Parpol dalam pemberdayaan sangat minim," senada diungkap Luki. Pria pengguna kursi roda ini mengungkapkan pandangannya terkait Paslon. "Ada paslon yang dinilai peduli, saat itu ada difabel mau daftar SMP umum tidak bisa, berkat bantuannya anak tersebut bisa diterima di sekolah umum."

Namun belum ada rekam jejak selanjutnya yang bersifat pemberdayaan berkelanjutan, seperti pendampingan kelompok kerja, menetapkan regulasi dan memastikan implementasi hak aksesibilitas pendidikan dan kesehatan serta lainnya.

Dari internal difabel tentang peran aktif juga masih minim. Partisipasi dan hak politik diartikan sebatas menjadi panitia Tempat Pemungutan Suara (TPS), menjadi bagian dalam Tim sukses (Timses) pemenangan, serta hadir dalam gerak jalan sehat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara pemahaman terhadap hak politik yang lebih krusial seperti mengkritisi KPU dalam penyediaan aksesibilitas, sistem Pemilu serta kontrak politik dengan para Paslon juga masih sangat minim.

"Sepakat jika organisasi difabel tidak terlibat dalam politik praktis, namun perlu membuat even yang mendatangkan tiga Paslon tersebut untuk kemudian membuat kontrak politik tertulis yang ditandatangani masing-masing Paslon," kata Hari Kurniawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas.

Teknisnya menurut salah satu pendiri Forum Malang Inklusi ini, tiap paslon diminta pidato untuk menyampaikan wawasannya tentang difabilitas, juga menandatangi draft deklarasi Paslon untuk pembangunan dan kebijakan berperspektif difabel.

Indikator ketiga peran media dalam menyampaikan informasi pemilu. Nyaris dalan semua pemberitaan meletakkan difabel sebagai obyek penderita yang harus dibantu dan dikasihani atau sekedar obyek pendukung. Serta menempatkan politikus sebagai subyek penolong yang digambarkan sebagai sosok penuh kepedulian yang layak dipuji.

Contoh dikutip dari judul berita pada media massa: Peduli dan Baik Hati Orang ini Menyumbang Kursi Roda pada penderita Difabel, dan Lihat Ekspresi Wajah Difabel ketika Menerima Bantuan. Satu sisi sangat jelas menempatkan difabel pada obyek penderita. Di mana semestinya, media menyediakan ruang untuk mendukung visi-misi, tujuan ataupun harapan dari masyarakat difabel.

Dalam temuan lainnya adalah pemberitaan melebih-lebihkan fakta. Seperti pada kasus yang baru terjadi, sekelompok kecil difabel mendukung salah satu Paslon Pilwali kota Malang 2018. Dalam suatu even yang dihadiri tak lebih dari 20 orang diberitakan mewakili difabel Malang Raya, yaitu kabupaten Malang, kota Malang dan kota Batu. Jumlah difabel di tiga kota tersebut dari akumulasi data yang masuk berkisar 14.000 jiwa. Jurnalis sudah semestinya cerdas dalam membaca fakta.

Dalam pandangan bisnis berbasis media, liputan profil atau adventorial termasuk dalam iklan. Terlebih di masa kampanye kolom adventorial dinilai strategis mendatangkan keuntungan. Namun sangat disayangkan ketika media harus meninggalkan peran sebagai tangan kanan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka peran media berspektif difabel seperti Solider penting untuk mempertahankan nilai-nilai pers.

Mengubah paradigma Politikus

Saatnya politikus merubah cara pandang terhadap difabel. Setidaknya berangkat dari dua alasan, pertama secara konstituen adalah amanah UU tentang kesamaan hak sebagai warga negara. Kedua secara politik perolehan suara dalam masa kampanye, meningkatnya kesadaran inklusi kelompok difabel memberikan nilai negatif pada politikus yang masih menempatkan difabel sebagai obyek penderita.

Dampaknya jelas yaitu menurunnya elektabilitas politikus di mata kelompok difabel. Terlebih ketika aktivis bergerak untuk menyebarkan pengaruh penyadaran sehingga menghambat kerja Timses pemenangan Paslon dan menurunkan kemungkinan perolehan suara.

Khususnya di kota Malang, pergerakan inklusif kelompok difabel makin masif, termasuk perkembangan pola pikir yang makin maju karena pangaruh. Mereka bergabung dalam satu forum dan berkegiatan lintas organisasi. Meski demikian masih ada satu atau dua kelompok kecil difabel yang belum bergabung karena persoalan paham tentang inklusi yang masih terbatas.

Politikus wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan dan cara pandang terhadap difabel. Harapannya, bukan lagi soal teknis untuk menarik suara simpati difabel di masa kampanye, melainkan refleksi dari tujuan dan tekad untuk duduk di kursi kepemimpinan daerah.

Tak hanya bagi politikus, difabel wajib meningkatkan kapasitas pengetahuan politik. "Sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak berpolitik," tutur Ferdinan Paulus Anyab. Namun yang menjadi catatan penting bagi kita, menurutnya adalah jika panggung politik ini telah menjadi mesin kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Maka dapat dipastikan akan menimbulkan perpecahan, terutama bagi kaum difabel.

Pria pengguna kruk yang menjabat sebagai anggota Bidang Kebijakan Publik dan Hukum Forum Malang Inklusi ini juga berpesan bahwa upaya difabel menuntut kesetaraan masih terus diperjuangkan hingga hari ini. "Jika perjuangan ditunggangi politik hitam dan difabel hanya menjadi objek kampanye pencitraan, dampaknya negatif dan akan kembali kepada kaum difabel itu sendiri," pungkasnya. [Ken]

The subscriber's email address.