Lompat ke isi utama
Ilustrasi gambar logo yayasan LKiS

Pers Rilis: Perumusan Menuju Kabupaten Kulon Progo Inklusi

Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) akan menyelenggarakan Workshop Perumusan Menuju Kabupaten Inklusi, di Gedung Kacam Kulon Progo pada Selasa, (6/1). LKIS dengan dukungan Satunama dan The Asia Foundation berharap, worksop menjadi pendorong lahirnya aparatur yang memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam mewujudkan Kabupaten Inklusi.

Hal tersebut berangkat dari latar belakang perkembangan inklusi sosial yang menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup ideal. Sebagaimana sejalan dengan misi LKIS, mewujudkan tatanan Islam transformatif yang berpihak pada keadilan, kesetaraan dan kemajemukan, serta berbasis ke-Indonesiaan untuk kelompok agama  minoritas dalam segala aspek kehidupan.

Melalui Program Peduli, LKIS mendorong Inklusi Sosial agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.

Program Peduli adalah program Pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang menggunakan pendekatan Inklusi Sosial sebagai usaha untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan.

Program Peduli menggarisbawahi asumsi bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terpinggirkan memerlukan perubahan dalam struktur sosial yang akan membuka akses ke sumberdaya dan kesempatan ekonomi.

Dimana hal itu terdapat pada mandat-mandat di beberapa UU terkait seperti, UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga UU Keistimewaan dan UU Desa sebagai basis konstitusional inklusi sosial mampu dirasakan denyutnya dalam setiap tahapan pembangunan.

Kedua UU tersebut secara umum menjadi spirit terwujudnya pembangunan inklusif di tingkat desa dan kabupaten. Sekaligus menjadi pemutus matarantai eksklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal dan minoritas dalam proses pembangunan nasional.

Eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dan kampung dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh. Eksklusi sosial bukan semata-mata konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah. Namun juga merupakan dampak dari faktor diskriminasi yang terjadi pada kelompok tertentu karena identitas yang disandangnya.

Jika merujuk pada UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, ada tiga kategori diskriminasi yang dapat dicatat. Pertama, diskriminasi kebijakan. Kebijakan di tingkat desa sejatinya mampu mengakomodir seluruh kepentingan kelompok masyarakat, tak terkecuali bagi mereka yang berbeda keyakinan, jenis kelamin, maupun kemampuan fisik.

Proses pengambilan kebijakan, mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, kontrol dan evaluasi kebijakan selama ini seringkali hanya didominasi kelompok tertentu yang memiliki kekuatan modal, politik dan lain-lain. Sementara kelompok terdiskriminasi tidak diberi saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Diskriminasi kedua di level layanan publik. Pengalaman LKiS melakukan pendampingan kelompok minoritas agama, aliran dan kepercayaan di Yogyakarta menemukan beberapa bentuk diskriminasi yang selama ini dialami adalah soal pendirian rumah ibadah, pelaksanaan hari raya keagamaan, layanan kartu identitas kependudukan dan lain-lain.

Sementara dalam konteks lain, tidak sedikit kelompok masyarakat  minoritas yang tidak mendapatkan akses bantuan pemerintah, baik akibat dari lemahnya jaringan politik dengan penguasa desa atau akibat dari tekanan kelompok mayoritas atas penguasa desa setempat. Aspek-aspek yang banyak ditemukan, seperti hak-hak kelompok penghayat, hak-hak difabel, perempuan minoritas etnis dan lain-lain.

Diskriminasi ketiga yakni diskriminasi sosial yang biasanya terjadi akibat dari kecurigaan dan penolakan atas perbedaan identitas di masyarakat. Dalam catatan Yayasan Deny JA Selama era reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Yayasan Denny JA mencatat, dari jumlah itu paling banyak kekerasan terjadi karena berlatar agama/paham agama sebanyak 65 persen. Sisanya, secara berturut-turut adalah kekerasan etnis (20 persen), kekerasan gender (15 persen), dan kekerasan orientasi seksual (5 persen). [Redaksi]

 

Dari penjelasan latar belakang diadakannya workshop di atas, kami membutuhkan dukungan dari kawan-kawan media untuk turut meliput acara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tgl           : Selasa, 6 Februari 2018

Tempat            : Gedung Kaca, Kabupaten Kulon Progo, DIY

 Acara tersebut mengadirkan narasumber:

  • RM. Astungkoro (Sekda Kulon Progo)
  • Iranda Yudhatama (Direktur Swara Nusa Institute)
  • Aspiyah (Camat Wates)
  • Hairus Salim (Direktur Yayasan LKiS)
The subscriber's email address.