Lompat ke isi utama
Trotoar, di areal Toilet Akses Titik Nol Malioboro. (Gambar oleh I Made Sudana, SAPDA Yogyakarta)

Trotoar dalam Indikator Kota Lestari

Solider.id, Yogyakarta- “Layanan publik bagi pejalan kaki yaitu trotoar, merupakan salah satu indikator atau kunci sebuah kota lestari. Setiap orang, apakah dia naik pesawat, naik mobil, atau apa pun, ujung-ujungnya jalan kaki. Jalan kaki tentu saja menggunakan trotoar. Sehingga trotoar itu merupakan sebuah indikator penting, sebuah kota yang livable. Kota di mana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang.”

Pendapat di atas dikeukakan peneliti dari Pusat Studi Transportasi dan Lingkungan (PUSTRAL), Arif Wismadi di ruang rapat PUSTRAL UGM, Sleman. Usai gelar seminar dan peluncuran simbol kendaraan difabel, kepada Solider, Rabu (31/1), dia mengemukakan pendapat terkait layanan publik trotoar bagi pejalan kaki.

Menurut Arif, trotoar menjadi indikator penting sebuah kota lestari. Jika trotoar tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan jika indikator penting trotoar tidak dapat dipenuhi dengan baik, artinya ada masalah yang dimulai pada kebijakan, pelaksana kebijakan (organisasi), maupun individu.

“Sebuah kota dikatakan lestari, salah satu indikatornya ialah walk ability. Segala sesuatunya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Ini adalah gerakan new urbanmism. Jika kota tidak livable atau tidak nyaman ditinggali,  berarti tidak menjawab kota lestari¸” jelas Arif.

Lanjut Arif, ruang publik (public space) di kota yakni trotoar, idealnya memiliki komposisi yang seimbang antara tiga macam ruang atau space. Pertama trotoar sebagai tempat bertemu (meeting space), sebagai tempat berhubungan atau bertraksaksi (transaction space), dan market place.

“Agar bisa bertemu, syaratnya sama-sama berjalan kaki. Meeting place, indikatornya adanya ruang pejalan kaki yang nyaman. Sehingga dari pertemuan akan muncul transaksi (budaya, ilmu, ekonomi), itu akan menghasilkan market place,” Arif berikan gambaran.

Sedang, untuk menuju lokasi butuh sirkulasi transportasi. Menurut Arif, sayangnya banyak kota yang tidak proporsional, di mana lebih didominasi transportasi. Sebagai contoh Maliboro sebelum pedestrian. Proporsi trotoar sebagai meeting place sangat kecil, kurang dari lima persen. Kondisi tersebut berdampak pada kecilnya transaksi dan market place.

Market place sangat terbatas, karena sebagian besar pedestrian dalam hal ini trotoar didominasi sirkulasi transportasi. Antara lain untuk parkir, bus dan kendaraan serta kendaraan pribadi.  Kota semacam itu menurut Arif tidak lestari.

“Kembalikan proporsi sepertiga meeting place, market place, dan berikan akses untuk sirkulasi pejalan kaki. Market place hidup saat meeting place hidup. Dan toko-toko lebih seneng ketika banyak orang yang lewat,” ujar Arif.

Pedestrian di suatu kota juga memungkinkan sirkulasi ekonomi. Dari berjalan kaki, dapat bertemu orang, dari bertemu menjadi transaksi, hingga muncul market atau pasar yang juga membentuk sosial-budaya di dalamnya.

Soroti ketertiban

Menurut Arif, penyalahgunaan trotoar yang terjadi untuk berbagi kepentingan dan berbagai alasan disebabkan ketidakketertiban. Terkait market place, semestinya dekat dengan pejalan kaki. Tapi jika market place sudah menekan pejalan kaki, maka daya dukungnya menjadi emah.

Selama ini pengguna market place tidak sadar, bahwa mereka telah mengeskpoitasi pedestrian sehingga justru menutup market place. “Proporsi seperti pada tiga komposisi itu adalah kunci. Jika salah satunya lebih, maka pedestrian atau kotamenjadi tidak sehat,” tandas Arif.

Soal guiding block

Salah satu pendukung adanya Market Place yakni Guiding Block atau jalan pemandu bagi difabel netra yakni terpasang. Jadi level sistem sudah mengenali perlunya ada akses tersebut bagi difabel netra. Namun di level bawah, yakni organisasi dan individu yang bertanggung jawab tidak mempunyai kesadaran akan hal tersebut.

Sedangkan jika sistem sudah terbuka terhadap pengenalan adanya guiding block maka tentunya akan membutuhkan uang atau anggaran. Artinya organsiasi  yang sudah ada item terkait difabilitas, dapat dikatakan organsiasinya sudah sadar (aware).

Tapi yang terjadi, level sistem tidak sesungguhnya aware tapi hanya melaksanakan. Organisasi tidak menempatkan diri sebagai pelaksana kebijakan melainkan pelaksana proyek. Demikian juga dengan individu yang hanya melaksanakan proyek dan membangun guiding block sesuai gambar.

Di mana perencanaannya tidak dalam kendali organisasi dan tidak menjalankan kebijakan atau bahkan program sekalipun, hanya berorientasi pada proyek (project oriented). “Mindset ini harus diubah” di akhir perbincangan Arif menyampaikan. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.