Lompat ke isi utama
Pembangunan Halte Trans Jogja yang tidak tepat (Kredit Gambar: Tribun News)

Penempatan Halte Trans Jogja yang Tidak Tepat, Persempit Ruang Pubilk Bagi Pejalan Kaki

Solider.id, Yogyakarta- Hak publik pejalan kaki dan difabel atas trotoar semakin dipersempit dengan adanya pemasangan halte Trans Jogja yang tidak tepat. Pemerintah menempatkan halte Trans Jogja hampir di semua halte Trans Jogja. Bahkan baru-baru ini dua halte bus Trans Jogja di Gambiran, tepat berada di atas trotoar, di mana guiding block bagi difabel netra juga dipasang di sana.

Trotoar merupakan salah satu fasilitas atau layanan publik yang penting, sehingga kenyamanan dan keamanan trotoar bagi publik pejalan kaki, terutama masyarakat difabel. Namun hingga saat ini fasilitas penting itu tidak diseriusi pemerintah kota (Pemkot) Jogja. Sedangkan, tolok ukur kesejahteraan sebuah negara ialah ketika masyarakatnya hidup aman dan nyaman.

Hal tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik (KP4) Kota Yogyakarta dengan para perempuan di Kota Yogyakarta dan sekitarnya, di kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Selasa (23/1/2018). Forum diskusi tersebut berharap kembalinya fungsi trotoar sebagaimana mestinya.

Pertanyakan komitmen pemerintah

Widi Haryanti, seorang difabel penguna brace yang juga aktivis perempuan merasa prihatin dengan tindakan pemerintah tersebut. Menurutnya, peletakan halte di atas trotoar yang ada guiding blocknya tidak bisa dibiarkan. Meski haltenya portable tetap saja salah, karena dipasang di atas trotoar, apalagi ada blok pemandu bagi difabel netra,” ungkapnya.

Bagi Widi, bagaimanapun hal itu telah menyalahi aturan karena mengambil hak pejalan kaki. Mewakili masyarakat difabel di kota Yogyakarta, ia berharap trotoar dikembalikan sebagaimana peruntukannya. Memberikan kenyamanan dan menjamin keselamatan pejalan kaki, terlebih masyarakat difabel.

“Bagi yang bisa melihat saja kesulitan, dan mereka harus turun ke jalan, ini bahaya. Bagaimana kalau yang menggunakan trotoar difabel netra, lebih berbahaya lagi,” lanjut Widi.

Menanggapi pemasangan halte yang bermasalah tersebut, Kepala UPT Trans Jogja Dinas Perhubungan DIY, Sumariyoto menjelaskan, bukan pihaknya yang menentukan penempatan halte Trans Jogja. Ia mengaku tidak terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan tentang penempatan halte tersebut.

"Trans Jogja itu programnya pemerintah, bukan program saya. Saya nggak tahu, saya bukan pelaku sejarah Trans Jogja. Dan penempatan halte sudah sesuai dengan izin pemerintah," tuturnya, Selasa (23/1).

Namun bila dirasa mengganggu pengguna jalan, ia meminta tawaran solusi bagi pemerintah agar halte tetap bisa diakses masyarakat umum, dan trotoar dapat diakses masyarakat, terlebih difabel.

Di sisi lain Komite Disabilits DIY, Winarta mengutarakan hal itu persoalan lama yang sudah pernah disampaikan kepada Dinas Perhubungan, terkait adanya sejumlah halte yang tidak aksesibel bagi difabel.

“Mereka beralasan lahan terbatas. Menurut saya tinggal kemauan Dishub saja, karena keterbatasan lahan itu bisa diatasi. Yang jelas, fakta ini menunjukkan Dishub belum sepenuhnya bersungguh-sungguh dalam menyediakan dan memfasilitasi aksesibilitas terkait transportasi umum,” ungkapnya. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.