Lompat ke isi utama
Diskusi Layanan Publik Trotar, KP 4 Kota Yogyakarta berkerja sama dengan ORI DIY. Selasa (23/1)

KP4 Kota Yogyakarta Soroti Pengalihfungsian Trotoar

Solider.id, Yogyakarta- Komunitas Perempan Peduli Pelayanan Publik (KP4) kota Yogyakarta, bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY, menyelenggarakan diskusi guna menyoroti salah satu layanan publik berupa trotoar di kota Yogyakarta.

Mengambil tema Kompleksitas Permasalahan Trotoar di Kota Yogyakarta, diskusi diselenggarakan di Kantor ORI perwakilan DIY, Yogyakarta. Perwakilan KP4 Kota Yogyakarta, Sri Hartaning Sih dalam paparan materinya menayangkan hasil pantauannya terkait aneksasi atau alih fungsi layanan publik trotoar. Di mana alih fungsi tersebut terjadi pada setiap ruas jalan, di  beberapa trotoar berada yang menurutnya sangat disayangkan.

Menurut Sri, trotoar yang notabene merupakan layanan publik yang menjamin keselamatan pejalan kaki telah berubah fungsi. Berbagai aktivitas telah mengalihfungsikan trotoar. “Tidak hanya aktivitas perekonomian, bahkan halte trans jogja pun dipasang di atas trotor. Kita semua tahu, hampir semua trotoar di sana terdapat guding block (jalur pemandu) bagi difabel netra,“ paparannya memantik diskusi, Selasa (23/1).

Mengutip info grafis yang dinfokan media Tirto.id, Sri menyampaikan 90 persen layanan publik trotoar di Indonesia bermasalah. Salah satunya, hal tersebut juga terjadi pada trotoar di kota Yogyakarta. Dari pantauannya di Jalan Suroto Kotabaru, mulai dari perempatan Gramedia hingga kantor Telkom DIY, ia mendapati 17 titik trotoar bermasalah.

“Sebanyak 17 titik trotoar bermasalah, terdapat tumpang tindih kepentingan atas trotoar, di sepanjang jalan yang tidak sampai 1,5 kilo. Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan di Kota Yogyakarta?” katanya.

Menurut Sri, perempuan harus mulai mengambil peran kritis atas layanan publik trotoar. Mulai menyadari fungsi trotoar, bertindak benar atas trotoar, beraksi melakukan penyadaran publik tanpa konfrontasi atau berhadapan langsung.

Lanjut Sri, penyadaran dapat dilakukan dengan cara mendokumentasikan berbagai ruas trotoar yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dapat pula melaporkan kepada pihak terkait,serta berjejaring dengan KP4 kota Yogyakarta, atau melaporkan kepada ORI.

Ada sanksi bagi pelanggar

Menanggapi hal itu, Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri menyampaikan sesungguhnya Undang-undang lalu-lintas memberlakukan sanksi terhadap penyalahgunaan trotoar. Yakni diberlakukannya sanksi denda hingga pidana penjara. Sanksi tindak pidana ringan (tipiring),  minumum 10 hari dan maksimum 20 hari kurungan penjara. Dan sanksi berupa denda sebesar 100 ribu rupiah hingga 20 juta rupiah.

Adapun langkah yang dapat dilakukan, menurut Budhi antara lain membuat laporan kepada polisi. Mengajukan permohonan perbaikan layanan trotoar kepada pekerjaan umum (PU) atau dinas perhubungan. Jika tidak juga ada tanggapan, dapat berjejaring dengan KP4 dan Ombudsman.

“Advokasi dapat dilakukan sesuai dengan letak pelanggarannya. Bisa advokasi terkait kebijakan, pelaksana (implementator) kebijakan, atau budaya masyarakat,” tandasnya. Dari diskusi yang berlangsung tiga jam bersama 45 perempuan dari kota Joga, Sleman, Bantul dan Kulon Progo itu didapati berbagai masukan, strategi penanganan dan aksi gerakan atas trotoar yang dialihdungsikan. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.