Lompat ke isi utama
Ilustrasi kumpulan undang-undang

Menimbang SK KPU dari Segi Perundang-undangan

Solider.id, Yogyakarta- Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 menuai protes dari para aktivis dan pegiat isu difabel. Bagaimana tidak? SK KPU tersebut dinilai berpotensi mengancam hak politik kelompok difabel dalam perhelatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada tahun ini.

Pada Bab II di lampiran menerangkan para pegiat difabel mengkritik bahwa calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tidak harus harus mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.

Difabel yang mencalonkan diri masih bisa melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan dalam lima tahun kedepan. Difabel mampu dalam melakukan obserfasi; menganalisis membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Sedangkan pengertian SK KPU tersebut berbanding terbalik. Disabilitas medik menurut keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 adalah suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya kondisi yang disebut dengan Disabilitas-medik ini dibagi kedalam dua kategori yaitu : Dsabilitas-medik dalam kesehatan jiwa dan Disabilitas-medik dalam kesehatan jasmani. Kemudian Disabilitas-medik dalam kesehatan jasmani masih dibagi lagi dalam lima kategori yaitu, disabilitas-medik sistem saraf, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, bidang pengelihatan, serta bidang telinga, hidung dan tenggorokan.

Jika diperhatikan, disabilitas-medik dalam kesehatan jasmani yang tertera di atas mengkategorikan orang dengan hambatan pengelihatan dan orang dengan hambatan pendengaran sebagai orang yang tidak mampu secara jasmani dan rohani.

Terdapat dua kesalahan fatal yang dapat di temui dalam ketentuan yang tertera dalam keputusan SK KPU. Pertama, keputusan KPU ini membatasi hak difabel untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam kontestasi pilkada serentak 2018. Kedua, keputusan SK KPU mengkategorikan difabel sebagai orang yang tidak mampu secara secara umum.

Membatasi hak politik difabel

Menurut Joni Yulianto, direktur eksekutif Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab), SK KPU merupakan bentuk kemunduran dari KPU. Hal ini mengingat pembahasan mengenai hak politik difabel yang meliputi hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk terwakili kepentingannya yang telah dimulai sejak tahun 2004.

Perjuangan mengenai pemenuhan hak politik difabel juga ditandai dengan berdirinya Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA Disabilitas) pada tahun yang sama. Namun, menurut Joni Yulianto jika berbicara mengenai Pemilu bukan hanya berbicara mengenai akses. Tetapi, juga mengenai perlindungan dan pemenuhan hak politik difabel secara hukum.

Menurut Joni Yulianto, kasus yang terjadi ini serupa dengan kasus pemilu 2004. KH. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur yang merupakan seorang difabel gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden RI, karena menurut rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Gus Dur tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani. Hal itu sebagaimana tertuang dalam SK KPU Nomor 26 tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

Joni melanjutkan, dalam kasus ini KPU bukan hanya harus meninjau kembali SK KPU. Tetapi, KPU harus merevisi keputusan yang dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok difabel untuk turut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2018. Ia menambahkan, apabila ditinjau pada level undang-undang, regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hak politik terhadap difabel.

Contohnya Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal (5) tertulis bahwa Penyandang Disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu perlindungan terhadap hak politik bagi difabel secara tegas telah diatur dalam pasal 75 sampai pasal 77 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam pasal 75 ayat 2 UU no. 8 tahun 2016, dicatat bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SK KPU bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Difabel dan syarat sehat jasmani dan rohani

Ketentuan mengenai persyaratan sehat jasmani dan rohani sudah sejak lama menjadi ketentuan ‘karet’ bagi difabel. Ketentuan ini seringkali digunakan untuk menghambat difabel dalam mengakses haknya di berbagai sektor. Bentuk hambatan yang dilabelkan kepadadi difabel karena dianggap tidak mampu secara jasmani dan rohani, atau memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan orang non difabel.

Hal itu terjadi karena adanya ketidakpahaman mengenai konsepsi bahwa difabel bukanlah ketidak mampuan secara jasmani dan rohani. SK KPU merupakan wujud nyata ketidakpahaman KPU mengenai konsepsi itu.

Jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan, difabel memang sering diposisikan sebagai orang yang tidak sehat jasmani dan rohani. Dapat dilihat dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 yang menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani.

Keputusan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, yang kemudian pada penjelasan pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani.

Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama[1]. Kemudian ketentuan bahwa difabel tidak termasuk dalam kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani dipertegas juga oleh Undang-ndang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam penjelasan pasal 72 huruf (G) bahwa cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

Maka SK KPU bisa dibilang produk gagal dan cacat jika dikaji melalui undang-undang lainya. Pertama KPU tidak memperhatikan ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai difabel atau penyandang disabilitas. Kedua, KPU tidak melibatkan kelompok difabel yang terdampak oleh keputusan ini dalam proses pembuatan keputusan.

Satu-satunya langkah yang harus ditempuh oleh KPU saat ini adalah melakukan revisi dan melibatkan masyarakat difabel dalam proses, agar tidak lagi mengeluarkan produk kebijakan yang cacat. [Tio Tegar Wicaksono]

 

Catatan referensi:

[1] Fajri Nursyamsi, DKK. Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (Jakarta : 2015) HLM 48-49

The subscriber's email address.