Lompat ke isi utama
Ilustrasi pengguna kursi roda dan kruk

Mempertanyakan KPU dan Pemahamannya Tentang Difabilitas

Solider.id, Malang- Dari pemilu ke pemilu difabel secara umum masih dalam perkembangan yang stagnan. Berada dalam konteks obyek penderita, sehingga perannya dianggap lemah dan kurang penting.

Namun peraturan perundangan yang menjamin hak politik difabel memaksa siapapun wajib melaksanakan hal tersebut. Pahitnya, paradigma sesat pikir para pemangku kebijakan masih mewarnai setiap keputusan, bahkan melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan UU Disabilitas.

Seperti belum lama dan masih viral hingga saat ini, pernyataan kontroversial anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Misna Attas yang menyebut istilah ‘Disabiltas Medik’ saat diwawancarai sejumlah jurnalis (13/1) di Private Care Center (PCC) RSUP Wahidin Sudiro Husodo, Makassar.

Pernyataan Misna berdasarkan Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Hal ini sontak memicu reaksi keras sejumlah organisasi difabel di Indonesia. Keputusan KPU dinilai diskriminatif karena memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani, sehingga penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Dalam konteks lokal di kabupaten dan kota Malang, difabel dari pemilu ke pemilu pun masih meninggalkan persoalan.

Pertama, hambatan mobilitas fisik dan aksesibilitas menuju TPS. Pemerintah wajib menfasilitasi difabel untuk dapat memberikan hak suaranya. Namun prakteknya, sistem pendataan KPU belum mendeteksi seseorang memiliki hambatan atau tidak. Sehingga tidak ada upaya serius pemenuhan fasilitasi mobilitas dan aksesibilitas. Persoalan pendataan bahkan dimulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), belum memaksimalkan instrumen pendataan melalui Whasington Group.

Kedua, pemahaman petugas pemilu tidak berspektif difabilitas. Akibat kurang adanya sosialisasi baik bagi staf KPU sendiri, petugas TPS maupun elemen terkait seperti RT, RW, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan ulama. Dengan alasan klasik persoalan waktu dan biaya. Tanpa pemahaman berspektif difabilitas dalam pelaksanaan pemilu di daerah tak akan pernah ada pengalokasian waktu maupun penganggaran kegiatan sosialisasi, pelatihan, simulasi dan sebagainya. Kalaupun ada hanya sebatas formalitas.

Pada suatu kesempatan, berdiskusi dengan seorang petugas KPU di Kota Malang, tentang layanan mobilitas dan aksesibilitas difabel dalam pemilu.

"Asal penderita difabel itu terdaftar sebagai pemilih dan terkonfirmasi sebagai difabel pasti kami layani. Bahkan mendadak pun bisa tetap dilayani untuk didata dan memberikan hak suara," paparnya. Bisa kami jemput atau panitia yang datang ke rumah untuk pemilihan di rumah warga.

Diskusi singkat ini membuktikan urgensi dua hal, yaitu persoalan pendataan dan pemahaman petugas tidak berspektif difabilitas. Persoalan pendataan, statmen asal terdaftar kami layani dan terkonfirmasi sebagai difabel, memungkinkan adanya difabel yang tidak terdaftar dan tidak terkonfirmasi.

Faktanya beberapa kasus difabel berat di Kota Malang tidak pernah memberikan hak suara karena hambatan mobilitas fisik dan aksesibilitas menuju TPS. Padahal yang bersangkutan memiliki Kartu Pemilu maupun undangan pencoblosan. Dalam prakteknya memang pendataan difabel di Indonesia masih bermasalah. Beberapa penyebabnya adalah perbedaan kerangka identifikasi difabel, ketidakpahaman petugas tentang disabilitas serta yang pokok adalah belum adanya instrumen khusus untuk pendataan difabel.

Selanjutnya, istilah "penderita difabel" menunjukkan petugas tidak paham masalah disabilitas. Penyandang Disabilitas menurut UU No 8 Tahun 2016 Pasal 1 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

UU Disabilitas tahun 2016 tidak mengisyaratkan sebuah kesakitan maupun penderitaan bagi yang mengalami. Melainkan keterbatasan dan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh. Maka penggunaan kata ‘penderita’ dalam hal ini tidak bisa dibenarkan. Istilah lain yang salah namun kerap kali digunakan adalah ‘pengidap difabel’ dan penyandang cacat. Mudahnya secara nalar, sebelum bergerak melayani masyarakat petugas KPU sudah gagal paham.

Difabel sebagai Obyek Pencitraan

Sebut saja W, gadis difabel daksa yang tinggal tak jauh dari Balai Kota Malang. Pada diskusi di grup Whatsapps yang beranggotakan 99 orang dari tujuh organisasi difabel di Malang. Ia mengaku belum pernah menggunakan hak suara dalam pemilu apapun.

"Sudah lama saya punya Kartu Pemilu, tapi tidak pernah saya gunakan, nggak pernah nyoblos karena kondisi fisik," kata Wulan sambil menunjukkan kartu yang dimaksud. Ia lupa sejak kapan memiliki kartu itu. Yang pasti dari usianya kini 48 tahun sekitar 30 tahun sudah ia memiliki hak pilih.

Wulan mengaku terkesan ketika pernah sekali ada kunjungan, meski setelah itu tak ada kabar. Tak ada pula program-program semacam pemberdayaan khusus bagi difabel yang ia dapat. Hingga saat ini menjelang Pilkada. Ia berharap ada perubahan Pemilu yang aksesibel.

Dari pemilu ke pemilu, ia tetap menjalani keseharian di dalam kamar. Terhitung sekitar 31 tahun ia tak keluar rumah. Sebelum terakhir di Hawai Waterpark, Desember lalu bersama 350 difabel lainnya dalam kegiatan wisata edukasi Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2017.

Pesta politik bagi Wulan hanya menjadi tontonan di televisi. Sambil sehari-hari ia membuat kerajinan tangan kristik, berbahan benang dan strimin untuk mengisi waktu luang. Ia adalah salah satu anggota kelompok kerja difabel Lingkar Sosial.

Kembali pada hambatan mobilitas fisik dan aksesibilitas serta pemahaman petugas tidak berspektif difabilitas. Mengakibatkan minimnya peran aktif difabel dalam kegiatan politik khususnya hak pilih. Peneliti dari Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, Rachmad Gustomy mengungkapkan pada Pemilu 2014, hanya 87 persen difabel menggunakan hak pilihnya, selebihnya 13 persen tidak menggunakan hak suaranya.

Jumlah ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi Pemilu secara masif dan inklusif terhadap masyarakat, khususnya bagi para difabel. Mayoritas masyarakat berkebutuhan khusus menganggap bahwa Pemilu merupakan sarana penting untuk mewujudkan kepentingan mereka.

Aktifitas dalam pemilu juga dianggap penting, karena melalui pemilu diharapkan isu disabilitas dapat teradvokasi secara politik oleh pemimpin yang telah dipilih. Lebih luas lagi partisipasi politik bukan hanya soal pemilu-turn out voter- namun sebagai keterlibatan dalam perubahan kebijakan.

Tren di era millenial, TPS dan penyelenggaraan pemilu ramah difabel banyak diberitakan melalui internet. Pemerintah dan penyelenggara pemilu seakan berlomba menciptakan image ramah dan peduli difabel. Namun ingat, ketika fakta di lapangan tak sesuai, sejumlah ormas difabel yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia kini makin galak dan kritis, yang siap mengawal hak aksesibilitas pemilu. [Ken]

The subscriber's email address.