Lompat ke isi utama
PErtemuan KPU di Makasar, foto diambil dari website KPU.

Soal SK KPU: Koalisi Organisasi Difabel dan KPU RI bakal Bertemu

Solider.id, Makassar- Sejumlah perwakilan Organisasi difabel di Indonesia bersepakat mengajukan merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 231 tahun 2017. Menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah 'disabilitas medis' yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

Istilah 'disabilitas medis' disebut pertama kali oleh komisioner KPU Sulawesi Selatan, Misna Attas saat memberi keterangan kepada sejumlah jurnalis usai pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu 13 Januari 2018, di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar.

April Kaisar, Manager Officer Pusat Pemilu Umum Akses (PPUA) Difabel mengatakan rapat yang digelar di Jakarta, pada Kamis 18 Januari 2018 yang dihadiri 10 perwakilan Organisasi Difabel  sepakat mengajukan usulan revisi SK KPU nomor 231 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota.

April yang menjadi notulensi dalam pertemuan koalisi Organisasi Difabel itu mengatakan usulan revisi terhadap penerbitan SK KPU Nomor 231/2017 itu terdapat pada isi lampiran pada Bab II, III dan V.

"Jadi, kita tidak merundingkan semuanya, hanya kata-kata tertentu, seperti disabilitas medik, standar kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari, itu kan tidak boleh terjadi. " kata April, dalam siaran pers Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Sabtu, 20 Januari 2018.

Difabel netra ini mengatakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menjadi lembaga penafsir sehat jasmani dan rohani tidak boleh mengintervensi kewenangan KPU dalam menentukan standar kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas.

"Intinya, IDI hanya memberikan pernyataan atau keterangan mengenai bidang yang dia pegang yakni kesehatan. Mereka tidak boleh mengintervensi wewenang KPU. Dan ini masih sementara kami proses, " jelasnya.

Karena itu, koalisi organisasi difabel ini akan memberikan masukan kepada IDI, bahwa tidak menggunakan kata-kata disabilitas medik. Apalagi dalam SK KPU Nomor 231/2017 itu, menurut April, terdapat kata-kata yang sangat tidak enak dicerna dan bisa dikatakan tidak manusiawi, mendiskreditkan para difabel.

"Jangan sekali-kali menganggap bahwa disabilitas itu sama dengan orang sakit, seperti disabilitas medis, disabilitas motorik, disabilitas sensorik. itu kan sangat tidak bijak. sangat mendiskreditkan para disabilitas. " ungkap April.

Meski demikian lanjut April, koalisi ini belum bisa mengeluarkan usulan revisi SK KPU Nomor 231/2017 secara rinci karena pihaknya memang belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam koalisi untuk tidak mempublikasikan. "Ini untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan.”

Menurutnya, usulan revisi hingga Sabtu siang (20/1) masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksi. Pastinya kata April, pihak KPU akan menerima PPUA Difabel dan organisasi koalisi difabel pada Senin 22 Januari 2018 di Media Center KPU RI. "Itu hasil komunikasi kita melalui telepon saat rapat kamis lalu. Kita tunggu nanti, apakah KPU akan melakukan konferensi pers atau tidak, " tambahnya.

April berharap revisi SK KPU segera dilakukan mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171  provinsi, kabupaten/kota pada 27 Juni 2018. "Pada awal Februari sudah dilakukan penyerahan dokumen kandidat."

Kurang peran IDI

April mengimbau pada KPU untuk tidak menggunakan standar intervensi yang diberikan IDI. Selain itu, koalisi ini akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan pihak IDI memberikan masukan agar tidak sekali-kali intervensi kepada KPU. "Dalam hal ini yang disebut 'standar kemampuan menjalankan tugas', istilah 'disabilitas medis', supaya tidak dipakai," kata dia.

Sementara itu, ketua PerDIK Ishak Salim mengatakan, negara ini tidak bisa mengandalkan IDI sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan kemampuan seorang warga negara. Atau pun Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang menentukan "waras" atau "gila"-nya seseorang. Menurutnya yang mau diukur kemampuan jasmani dan rohani. Ia menegaskan lagi yakni; kemampuan!

"Jadi jangan cuma ganti istilah tapi ubah juga tim penilainya. Masukkan institusi non-medik sebagai tim penyusun standar kemampuan dan juga tetap masukkan tim non-medik dalam penilaian kemampuan itu. Rezim medik mesti dikurangi perannya dalam hal ini supaya standar kemampuannya tidak diskriminatif," tegasnya.

Sebelumnya, komisioner KPU Misna Attas yang pertama kali mempopulerkan di media ini mengakui bila pengunaan kata disabilitas medis itu berasal dari bahasa dari IDI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan HIMPSI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah.

"Sebenarnya di sini penggunaan artian kata saja, kata disabilitas itu kan bahasa dari IDI, BNN dan HIMSI. Saya tidak mau permasalahkan (kata disabilitas medis) itu lagi, kita liat mampu atau tidaknya seseorang memimpin, biarpun orang cacat kalau dia mampu kenapa tidak," kata Misna. [Nur Syarif Ramadhan]

The subscriber's email address.