Lompat ke isi utama
Mahasiswa tuli dan relawan sedang memperagakan bahasa isyarat di PLD UIN Sunan Kalijaga (Kredit foto: PLD UIN SuKa)

Pentingnya Peran Dosen dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi

Solider.or.id, Yogyakarta- Dalam konteks pendidikan inklusi, seorang dosen yang gagal memahamkan materi kepada mahasiswa tuli, dapat menjadi penghambat implementasi pendidikan inklusi itu sendiri.

Mendapatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi menjadi impian dan harapan sekaligus tujuan semua orang. Tak terkecuali bagi tuli. Di Yogyakarta, kini semakin banyak perguruan tinggi yang terbuka bagi calon mahasiswa tuli.

Seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Bahkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah dilabeli sebagai perguruan tinggi inklusi.

Namun, sudahkah mahasiswa tuli dapat menerima materi perkuliahan sebagaimana mahasiswa yang mendengar? Sudahkan para dosen memberikan pemenuhan hak bagi mahasiswa tuli dengan memahami perbedaan kemampuan (different able) mendengar, antara tuli dengan non tuli?

Tulisan ini bukan sedang menghakimi dunia pendidikan atau menyalahkan label inklusi yang telah dicanangkan pemerintah. Melainkan mencoba mencari simpul masalah dari hak yang semestinya dimiliki tuli untuk kemudian mengurainya. Sehingga tidak ada lagi istilah diskriminasi bagi tuli di perguruan tinggi.

Berbicara hak, adalah tentang bagaimana memenuhi kewajiban yang harus didapatkan seseorang. Setiap anak dilahirkan merdeka dengan seluruh martabat dan hak hidup yang melekat. Mereka berhak atas seluruh kebebasan tanpa perkecualian suku, ras, fisik, jenis kelamin, bahasa, agama, atau golongan.

Tidak semestinya diperlakukan berbeda atas dasar dan alasan apa pun.  Dengan demikian, mahasiswa tuli seyogyanya mendapatkan hak sama dengan mahasiswa lain. Hanya saja, dengan menggunakan cara yang berbeda.

Namun, apa yang terjadi pada tataran empirik dalam realitas kehidupan sosial? Ternyata, tuli masih tetap harus berjuang dengan berbagai cara agar dapat memahami materi yang disajikan dosen.

Sebagian besar dosen memiliki kebiasaan menyampaikan materi secara lisan dan minim sekali secara visual. Sedangkan mahasiswa tuli mengalami hambatan pendengaran, baik mereka yang kehilangan seluruh atau sebagian kemampuan pendengarannya.

Hambatan pendengaran membuat minimnya informasi yang dapat dipahami. Bagi beberapa tuli, sulit memahami pembicaraan dan berbicara dengan bahasa bibir. Sehingga mahasiswa tuli pada umumnya memiliki kesulitan dalam hal pemahaman.

Jika kebutuhan visualisasi tidak tersedia bagi tuli, dapat dipastikan bahwa proses belajar dan berkomunikasi bagi tuli akan terhambat. Hambatan bisa saja datang dari lingkungan yang tidak peka, tidak memahami atau bahkan lingkungan yang abai.

Bagaimana memenuhi hak?

Bahasa merupakan kunci utama dalam berkomunikasi. Bagi mahasiswa tuli, selain memiliki pemahaman bahasa yang kurang, mereka juga memiliki pemahaman yang berbeda terkait produksi bahasa (kosa kata) dan berbicara. Kejelasan berbicara pada tuli, dipengaruhi oleh tingkat gangguan pendengaran dan usia terjadinya gangguan pendengaran.

Terdapat dua istilah yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, apa yang diusebut dengan prelingual deafness, yaitu seorang yang mengalami tuli sejak dilahirkan atau pada masa sebelum ia bisa berbicara dan mengenali bahasa. Kedua, seorang tuli yang dialami setelah mengenal bahasa dan dapat berbicara, atau dikenal dengan istilah postlingual deafness.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar komunikasi dapat dipahami oleh tuli. Pertama, menggunakan bahasa yang akses bagi tuli. Itulah cara memenuhi hak atas informasi dan komunikasi bagi mahasiswa tuli. Kedua, menggunakan bahasa isyarat, merupakan salah satu bahasa yang akses bagi mahasiswa tuli.

Selanjutnya, lawan bicara dalam hal ini seorang dosen harus berbicara dengan gerakan bibir yang jelas. Apabila bahasa isyarat tidak dikuasai, maka visualisasi berupa teks atau tulisan merupakan bahasa lain yang akses bagi tuli. Adalah kenyataan bahwa masih banyak orang yang dapat berkomunikasi secara baik dengan tuli, bahkan orangtua mereka sendiri.

Metode, pendekatan dan perlakukan khusus sebagaimana yang dibutuhkan masih belum banyak digali. Bahkan kebutuhan akan visualisasi informasi tidak juga dengan mudah mereka dapatkan, utamanya bahasa isyarat. Demikian pula juru bahasa isyarat tidak serta merta ada di setiap sudut tempat, khususnya di dunia pendidikan.

Sejak 2011, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau dikenal dengan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Di dalamnya mengatur kewajiban negara untuk melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalamnya memandatkan pendidikan inklusi. Di level daerah, khsusnya DIY juga sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomer 4 Tahun 2012, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Namun, apalah arti produk hukum atau kebijakan jika tidak diimplementasikan. Kini masyarakat menanti hadirnya aksi nyata, karena kebijakan dan implementasi ibarat dua sisi mata uang. Tidak bisa terpisah satu sama lain.

Pendidikan inklusi baru sebatas pada pengertian terbuka, memberi kesempatan pada tuli. Tapi belum memberi pemenuhan, penghormatan, hak dan martabat bagi tuli. Diakui atau tidak, mahasiswa tuli masih terdiskriminasi, terkhusus di dunia pendidikan. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.