Lompat ke isi utama
Aliansi di aksi kamisan, dengan membawa atirbut payung hitam menuntut pelaku penganiayaan SatPol PP terhadap Andi Takdir.

Aksi Kamisan di Makassar: Adili Oknum SatPol PP yang Menganiaya Ketua PPDI Bone

Solider.or.id, Makassar. Perwakilan Amnesty Internasional Indonesia dan sejumlah elemen perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sulawesi Selatan, menggelar Aksi Kamisan atau Aksi Payung Hitam di depan Monumen Mandala, Kota Makassar, Kamis sore (27/12). Aksi Kamisan menyoroti kasus yang menimpa Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kabupaten Bone, Andi Takdir (30).

Andi Takdir dianiaya sejumlah oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone. Pemukulan itu terjadi di depan anaknya yang masih berusia 4 tahun, di Lapangan Merdeka Watampone, pada Sabtu malam, 23 Desember 2017.

Merujuk pers rilis dari akun Facebook Abdul Rahman direktur Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK), mengecam tindakan sejumlah anggota Satpol PP Bone yang membubarkan aktivitas menari yang dilakukan salah satu komunitas di Lapangan Merdeka Watampone. Takdir yang kebetulan melihat aksi pengusiran itu, ikut membela. Namun sejumlah oknum Satpol PP datang mengerumuninya. Lalu menendang dan memukuli bagian tubuhnya.

Pada Aksi Kamisan yang keempat ini melalui kordinator lapangan (Korlap) aksi, Humaerah Jaju menyatakan sikap :

  1. Mengecam keras tindakan arogansi oknum Satpol PP Bone kepada Andi Takdir yang merupakan seorang difabel daksa kinetik.
  2. Meminta Polres Bone memproses para pelaku hingga berkas dan pelaku dilimpahkan ke Kejari Bone untuk diteruskan ke pengadilan setempat.
  3. Meminta Bupati Bone untuk mengevaluasi Satpol PP Bone dan memberi sanksi tegas kepada para penganiaya Andi Takdir.
  4. Mendesak Satpol PP Bone bertindak profesional dan mengedepankan langkah-langkah yang menghargai HAM dalam penegakan hukum.
  5. Stop kekerasan dan diskriminasi terhadap para difabel di manapun.

Aliansi yang tergabung dalam aksi kamisan juga akan mengawal proses hukum, hingga para pelaku divonis di pengadilan dan korban mendapatkan keadilan. Humaerah dalam orasinya mengatakan, apa yang dilakukan oknum Satpol PP telah melanggar hak asasi.

"Pelanggan ham bisa saja terjadi di sekitar kita meskipun tidak heboh namun kasus ini tetap harus kita perjuangkan," ungkap Humaerah. Ia mengajak segenap aliansi untuk terus berjuang mendampingi orang-orang yang merasa telah dilanggar haknya.

Orator lain, Abdul Rahman-atau akrab disapa Gus Dur menjelaskan bahwa kawan-kawan difabel masih terampas haknya. Bukan hanya kasus yang ada di Bone, namun di Makassar masih banyak yang di rampas hak asasinya. Ia mencontohkan, bahkan sampai saat ini banyak ruang publik yang belum ramah terhadap difabel.

"Pemerintah saat ini masih belum bisa memenuhi hak masyarakatnya, khususnya para difabel," tegas Rahman.

Lebih lanjut Gus Dur menganggap tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum satpol PP tidak sejalan dengan tugasnya sebagai pengawal rakyat. "Kami bukan anti satpol PP tetapi kami anti penindasan!," serunya.

Perlindungan LBH Makassar

Sebelumnya, pada Kamis pagi, Takdir mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di Jalan Pelita Raya 6 Makassar. Ia didampingi oleh beberapa pengurus PerDIK serta pengurus Gerkatin SulSel.

Direktur LBH Haswandi Andy Mas yang menerima langsung Takdir mengatakan, laporan Andi Takdir akan segera ditindaklanjuti, demi kepentingan dan kepastian perlindungan hukum terhadap korban.

"Yang pertama yang kita lakukan adalah angkat kuasa untuk mendampingi korban, apa lagi kasus ini sudah masuk dan resmi dilaporkan dan ditangani kepolisian," ujar Wawan, sapaann Haswandi Andy Mas, di Kantornya.

Wawan mengatakan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mendampingi Takdir hingga proses ini bergulir dan vonis di Pengadilan Negeri Bone. Ia menilai dengan adanya kasus ini, mesti menjadi bahan perhatian dan evaluasi pemerintah selaku perpanjangan tangan dari oknum Satpol PP itu. Di mana kemungkinan kasus ini bisa menjadi pemantik rentetan catatan panjang sikap yang represif dan arogan yang dilakukan oknum Satpol PP.

"Bukan hanya kepada para difabel bahkan kalau yang seperti ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum maka akan menjadi tradisi terus-menerus, langgeng,” pungkasnya. Selanjutnya, LBH akan berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk mendampingi proses hukum sedang berjalan. [Nur Syarif Ramadhan]

The subscriber's email address.