Lompat ke isi utama
Beberapa orang sedang menyusun Hazard ramp atau peta bahaya

Melibatkan Difabel dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Solider.or.id, Malang. Apa yang bisa dilakukan difabel dalam hal kebencanaan? Selintas barangkali Anda berpikir, mengurus diri sendiri saja repot bagaimana akan berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Dalam konteks Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, satu pertanyaan dan kekhawatiran di atas sudah tidak lagi relevan. Di mana pada pasal 20 tercantum tentang Hak Perlindungan dari Bencana untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi lima poin rincian.

Dari pasal tersebut, UU tidak memposisikan difabel dalam keterbatasan dan kelemahan, sebagaimana perlakuan cara pandangan medis. Melainkan menempatkan difabel sebagai subyek sosial yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Maka, dalam pengurangan resiko bencana, difabel berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan bahkan turut serta di garis depan dengan kapasitas dan kemampuan yang didukung dengan aksesibilitas. Dalam kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semisal, pun demikian. Melalui Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pengurangan resiko bencana (PRB) yang di dalamnya mengintegrasikan peran difabel dalam managemen kebencanaan, yang selanjutnya disebut sebagai PRB Inklusi. Kebijakan tersebut dimandatkan dalam Deklarasi Surakarta, pada 2015. Selain itu pada tahun yang sama di level internasional, penguatan kapasitas kerentanan orang dengan difabilitas terhadap bencana menjadi agenda World Conference on DRR (WCDRR).

Meski demikian, kebijakan-kebijakan di atas tidak dibarengi dengan implementasi di lapangan. Hasil survei Lingkar Sosial Indonesia pada Desember 2017 menunjukkan, dari 135 responden yang diambil dari 10 organisasi difabel di Malang Raya dan panti rehabilitasi. Mayoritas menyatakan tidak pernah mengikuti pelatihan dan tidak tahu tentang PRB Inklusi. Hanya dua orang yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan.

Pelatihan dan bimbingan untuk melibatkan difabel dalam upaya pengurangan resiko bencana menjadi hal yang mutlak. Pelibatan kedalam sistem dan proses penanggulangan bencana bisa tercapai atas kerjasama dari semua pihak. Mulai dari masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Dalam hal ini difabel setara dengan non difabel, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya memungkinkan menjadi kader PRB Inklusi maupun bagian dari Tim SAR.

Semua terlibat, semua selamat

Peran aktif difabel dalam PRB Inklusi meliputi tiga tahap, pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Efektifitas dan efisiensi peran aktif ini hanya dapat diwujudkan dalam kegiatan PRB yang bersifat multisektoral, aksesibel dan inklusif. Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan menanggulangi bencana menjadi penting karena difabel lebih tahu kebutuhan mereka sendiri.

"Pada situasi bencana, difabel kerap kali dipinggirkan sehingga rentan menjadi korban. Untuk itu perlu dan penting adanya PRB Inklusi yang pada prinsipnya mengintegrasikan disabilitas dalam managemen kebencanaan," tutur Hari Kurniawan, direktur Lembaga Bantuan Hukum disabilitas (21/12).

Saat pra bencana, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran difabel terhadap risiko yang mereka hadapi dan cara menghadapinya. Sosialisasi bisa dilakukan dari rumah ke rumah atau melalui forum diskusi dan simulasi bersama. Upaya lain, bagaimana meningkatkan keamanan bangunan rumah dan tempat kerja dan merencanakan tempat yang aman saat terjadi bencana. Setelah itu dilanjut dengan pemenuhan kebutuhan khusus usai keadaan darurat berlalu.

"Pelatihan PRB Inklusi adalah tanggungjawab pemerintah, difabel melalui komunitas bisa mengajukan ke BPBD untuk mendapatkan pelatihannya," pungkas Wawa.

Selain mengadakan pelatihan untuk staf dan pegawai dalam menghadapi dan menangani warga berkebutuhan khusus. Sejak dini diperlukan sebanyak mungkin desain bangunan dengan prinsip-prinsip bangunan dengan desain universal. Misalnya, jalan landai di perumahan, perkantoran dan fasilitas umum seperti terminal, bandara, stasiun dan jalan umum.

"Pra bencana yang harus dilakukan adalah membuat peta bahaya (Hazard Map). Di mana selain memuat jalur evakuasi, juga harus mencantumkan posisi difabel di rumah dan siapa care giver yang akan handling disabilitas," lanjut Wawa-panggilan akrab Hari Kurniawan.

Wawa mencatat kasus gempa yang terjadi di Jogja pada November lalu. Sebanyak 5.000 warga difabel menjadi korban dan 30 persen kondisi difabilitasnya semakin berat, karena mereka tidak masuk dalam peta bahaya yang dibuat pihak desa.

Persiapan pra bencana adalah landasan utama PRB Inklusi, selebihnya reaksi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana tinggal mengikuti prosedur yang telah dibuat sebelumnya. Kesalahan memahami situasi dan gangguan komunikasi membuat difabel lebih rentan saat situasi bencana. Pada saat tanggap darurat difabel tinggal menjalankan prosedur penyelamatan dan evakusi yang telah disiapkan.

"Siapkan tas darurat yang berisi bahan makanan siap saji dan tahan lama serta obat-obatan, juga surat-surat berharga yang dimiliki seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Rumah dan lainnya," pesan Wawa.

Selanjutnya adalah tahap tanggap darurat. Beberapa tindakan bisa dilakukan sesuai jenis bencana. Misalnya ketika terjadi gempa, Wawa menyarankan agar tidak panik dan berlarian, melainkan berlindung di bawah meja dan berpegangan pada kaki meja. Jika keadaan sudah aman pergilah ke tempat aman yang di sekitarnya tidak terdapat bangunan.

"Di Jepang setiap hari gempa, namun masyarakatnya sudah siap sehingga korban hanya sedikit. Mereka untuk gempa melakukan evacuation drill hampir tiap hari, teknik evakuasi ketika terjadi gempa," tutur Wawa mencontohkan.

Wawa mengingatkan, Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. "Termasuk di Malang Raya, semua lokasi rawan bencana karena dilalui pula oleh patahan, seta dikelilingi oleh gunung dan pegunungan serta laut.”

Badan Meteorologi Indonesia menyebutkan Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup kedalam lempeng Eurasia. Sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Di mana jalur pertemuan lempeng berada di laut, sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami.

Di tempat terpisah, anggota Pusat Pemberdayaan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (PPRBM) Bakti Luhur, Antonius Esthi menekankan pentingnya persiapan pra bencana untuk memudahkan evakuasi di tahap tanggap darurat dan peran aktif difabel pasca bencana. Peran aktif difabel berguna untuk mengkaji hambatan-hambatan yang beragam. “Mengingat juga difabilitas yang beragam, maka dalam teknik bagaimana menanggapi bencana juga berbeda,” pungkasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam persiapan tahap tanggap darurat, penting disediakan tempat atau jalur evakuasi yang akses bagi difabel. Upaya evakuasi juga harus disesuaikan dengan hambatan yang dialami, baik dalam penyediaan fasilitas fisik dan non fisik. "Untuk pasca bencana tentu mengalami trauma, setelah dievakuasi di tempat aman dulu diberikan konseling psikologi," tambah Esthi.

Rekondisi dan rehabilitasi bisa melalui kegiatan dan permainan- permainan yang menghibur sesuai ragam disabilitasnya. Esthi mencontohkan, misalnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus bisa melalui kegiatan menggambar, menyusun puzzle, main tangkap bola dan sebagainya. Difabel juga sepenuhnya dapat terlibat aktif dalam bidang apapun, mulai dari pencarian, pengobatan, logistik, konseling dan lainnya.

Basuki, wakil Seketariat Bersama Relawan Bencana (SRPB) Jawa Timur, menekankan pentingnya pejabat daerah memadukan rencana pembangunan dengan mandat inklusi difabilitas untuk pengurangan resiko bencana. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 3 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

"Ada lima mandat inklusi yang harus dilaksanakan dalam pengurangan resiko bencana yang melibatkan para penyandang disabilitas, yaitu data terpilah, aksesibilitas, peningkatan kapasitas, prioritas perlindungan, dan partisipasi," kata Basuki dalam workshop Pengendalian Strategi Pelayanan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota untukPelayanan Penanggulangan Bencana Inklusif di Surabaya (24/11). [Ken]

The subscriber's email address.