Lompat ke isi utama
diskusi strategi pengawasan pemilu di Karanganyar

Panwaslu Karanganyar Siap Fasilitasi Difabel dan Monitoring Tingkat Aksesibilitas TPS

Solider.or.id, Karanganyar- Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Karanganyar siap memfasilitasi difabel dan memonitor Tempat Pemungutan Suara (TPS) jika ada yang belum ramah difabel. Demikian dikatakan oleh Sudarsono, anggota panwaslu Kabupaten Karanganyar menjawab pertanyaan Subadri, relawan difabel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar.

Sudarsono dalam paparannya di sesi diskusi yang berjudul strategi pengawasan pemilu efektif untuk meminimalisair pelanggaran juga menyampaikan tentang paradigma baru terkait rekomendasi atau keputusan bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Termasuk didalamnya adalah bahwa TPS harus ramah difabel. Sosialisasi pengawasan partisipasif di Kabupaten Karanganyar diikuti oleh relawan yang terdiri dari elemen masyarakat dari berbagai organisasi seperti Nasyiatul aisyiyah, Fatayat NU,RAPI, ORARI, Persatuan Pemuda Lereng Lawu, Mudika, MDMC, dan beberapa organisasi kepemudaan berbasis agama diselenggarakan di Hotel Lor In, Selasa (19/12).

Kustawa Esye, Ketua Panwaslu Kabupaten Karanganyar dalam sambutannya mengatakan bahwa dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk pelaksanaan pemilu yang berasas luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). Kustawa mengemukakan juga perbedaan undang-undang kepemiluan yang baru dan lama. Jika Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang baru menyebutkan bahwa panitia pengawas di setiap desa sekarang hanya ada satu personil setiap desa (UU lalu mensyaratkan 3-5) itu bukan berarti ada pengurangan sistem pengawasan. Jika pada Undang-Undang yang lama panwas sebagai lembaga ad-hoc, maka dalam payung hukum yang baru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sudah sebagai lembaga tetap. “Saat ini baru ada 3 komisioner, bulan Agustus nanti bertambah dua orang,” ujarnya di hadapan para peserta sosialisasi.

Kustawa Esye berharap jika ada pelanggaran maka dilaporkan, dan itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Menurutnya berjuang tidak hanya menjadi penyelenggara tetapi juga menjaga agar pemilu terlaksana dengan baik. Menurutnya beberapa potensi pelanggaran adalah politik uang, kampanye hitam, konflik horisontal, TPS rawan pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara dan kampanye di luar jadwal.(Puji Astuti)

The subscriber's email address.