Lompat ke isi utama
Salah satu ABK pengguna kursi roda didampingi seorng ibu sedang berinteraksi dengan masyarakat lainnya

PSPHKUB Malang: FGD RPP Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Difabel

Solider.or.id, Malang. Setelah beberapa FGD dalam rangka mengawal dan menampung aspirasi masyarakat terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kini, Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya (PSPHKUB) Malang menyelenggarakan Focus Group Diskcussion atau Diskusi Kelompok Terarah tentang aspek Akomodasi yang layak untuk peserta didik Difabel, pada Selasa (19/12).

Dikutip dari Gerak Inklusi, FGD tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 - 12.00 WIB di Swiss-Bellin Hotel Malang. FGD, berangkat dari latang belakang bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Di mana tertuang dalam konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 31 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

FGD juga bisa disaksikan melalui live streaming atau siaran langsung dengan mengklik tautan di Sini.

Selain itu pada Pasal 28 C ayat 1 UUD NRI 1945 lebih lanjut mengejawantahkan bahwa setiap orang tidak hanya berhak memperoleh pendidikan semata, tetapi juga berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang didapat melalui pendidikan.

Melaui pendidikan sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap orang juga berhak untuk mengembangkan dirinya, dengan demikian diharapkan dapat menimbulkan suatu kesejahteraan umat manusia. Frasa “setiap orang”, menandakan bahwa termasuk pula di dalamnya, difabel.

Sebagai fakta yang sering dijumpai, persoalan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seringkali mengalami penolakan ketika mendaftar di sekolah umum, dan diminta untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Alasan yang juga seringkali disampaikan pihak sekolah adalah keterbatasan tenaga pendidik serta sarana dan prasarana.

Padahal para ABK sudah selayaknya memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam hal pendidikan. Maka dari itu perlu upaya untuk melahirkan pendidikan inklusif dengan menjadikan sekolah umum sebagai penyedia layanan pendidikan inklusif (sekolah inklusif). Di samping itu, untuk membentuk sekolah inklusif diperlukan penyesuaian dan modifikasi terhadap standar pendidikan umum. Sehingga mampu menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyadang disabilitas.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Diharapkan Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk mampu untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas. Berlatar belakang hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Studi Perancangan Hukum dan Kebijakan Publik menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap pemikiran ke dalam bentuk pengaturan akomodasi yang layak dan tepat sasaran.

Tujuan FGD

Adapun tujuan dari FGD ini adalah mendiskusikan dan menyerap aspirasi serta masukan mengenai materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Masukan tersebut datang dari berbagai peserta FGD seperti, ABK, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Guru SLB, Pusat Kajian-Studi Disabilitas dan Aktivis Pemerhati Disabilitas.

Sementara untuk poin-poin dalam FGD akan mengacu pada beberapa ketentuan umum di dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di mana akan mengatur definisi dan pengertian istilah-istilah penting dan sering digunakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), antara lain:

Akomodasi yang Layak, Penyandang Disabilitas, Peserta Didik, Fasilitasi, Penyediaan, Sarana Prasarana, Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan, Menteri, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Materi selengkapnya dari FGD yang berlangsung tentang Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang layak untuk peserta didik difabel, bisa diundung di sini atau di bawah ini.

The subscriber's email address.