Lompat ke isi utama
Para peserta kegiatan sedang mendengarkan pemateri yang menyampaikan tentang perlunya mendesak pengesahan RUU PKS.

CIQAL Tuntut Pengesahan Segera UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Solider.or.id, Bantul. Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities (CIQAL) Yogyakarta, desak Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS ) agar segera disahkan menjadi Undang-undang. Sebagaimana dikemukakan Ibnu Sukoco, manajer Program MAMPU CIQAL, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya.

“Di samping hanya segelintir kasus yang dapat berhasil ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Ibnu “ini yang melatarbelakangi gerakan pengesahan UU PKS yang mulai masuk Prolegnas sejak setahun silam.” Sebelumnya, upaya tersebut juga pernah dilakukan pada perayaan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2016 dan Kampanye 16 hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP).

Kegiatan diadakan kembali dengan tema Perlindungan Korban Melalui Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan CIQAL, bekerjasama dengan Pemerintah desa Baturetno dan RBM Melati Bhakti Baturetno di Balai Desa Baturetno, Banguntapan, Bantul, Sabtu (9/12). Dihadiri oleh perwakilan Dinas Sosial kabupaten Bantul, kepala desa Baturetno dan jajarannya, para kepala dusun Baturetno, pengurus dan anggota RBM Melati Bhakti Baturetno.

Selama tiga tahun terakhir, CIQAL telah menemukan 96 kasus kekerasan. Dari jumlah itu, hanya lima kasus yang sampai ke ranah hukum dan pelakunya mendapatkan hukuman. Meski demikian, Ibnu menegaskan bukan hanya perkara jumlah saja yang perlu mendapatkan perhatian. Setiap pelanggaran seyogyanya ditindak sebagaimana hukum yang berlaku.

“Terlebih pelanggaran yang menyangkut masa depan anak bangsa, dalam hal ini perempuan difabel,” tandas Ibnu.

Menurut Ibnu, pemerintah-dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) hingga saat ini belum mampu berbuat banyak dalam menangani kasus ataupun memberikan layanan pendampingan secara menyeluruh dan berkesinambungan kepada perempuan difabel korban kekerasan seksual.

Dukungan pengesahan UU PKS datang dari berbagai lembaga lainnya. Salah satunya Pemerintah desa Baturetno. Sarjoko, kepala desa Baturetno mengatakan, meski di wilayahnya tidak ada difabel yang mengalami kasus kekerasan seksual, upaya perlindungan terhadap perempuan difabel harus ada. “Tidak harus menunggu terjadinya kasus kekerasan seksual baru Undang-undang dibuat, disahkan dan ditegakkan.”

Menurut Sarjoko, seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali perlu mendapatkan edukasi tentang kesetaraan hak bagi mereka yang memiliki hambatan. Untuk itu, kegiatan kali itu juga dijadikannya sebagai bagian dari ajang sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan dan pemenuhan serta penghormatan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan difabel. Ia turut menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendukung pengesahan UU PKS.

“Bersama saya, mendukung segera disahkannya undang-undang anti kekerasan seksual terhadap perempuan,” ajaknya. [Harta Nining Wijaya]

The subscriber's email address.