Lompat ke isi utama
Seorang guru sedang mendampingiu salah satu murid yang sedang mengerjakan tugas di dalam kelas, (Kredit foto: solopos.com)

Penghargaan bagi Guru Difabel belum Sebanding dengan Akses

Solider.co.id, Cimahi. Penghargaan bagi guru difabel bukan hanya naiknya honor, lebih penting bagaimana pemerintah membuka akses selebar-lebarnya bagi calon guru difabel.

Pahlawan Tanpa Tanda Jasa merupakan sebuah sebutan penghargaan bagi profesi bagi kalangan pendidik, termasuk sosok guru difabel. Peringatan Hari Guru Nasional ditetapkan pada 25 November yang satu pekan berlalu itu menyisakkan sebuah pertanyaan.

“Di mana para sosok guru difabel mengajar? Adakah sosok guru difabel?”

Tokoh-tokoh difabel yang berprofesi sebagai tenaga pendidik masih sangat langka dipublikasikan kepada masyarakat. Meski dalam lingkup Sekolah Luar Biasa (SLB) sekali pun, sosok-sosok guru difabel masing sangat jarang ditemui. Sosok mereka sebagai subyek turut berperan dalam mencetak generasi muda yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kehadiran para guru difabel dan persoalan-persoalannya memang jarang diangkat, katakanlah oleh Media. Padahal peran media sangat membantu memperkenalkan keberadaan dan pengabdian mereka. Bukan hanya sebagai subyek yang menginspirasi, lebih dari itu bagaimana membidik prinsip hidup dalam mengajar serta hambatan-hambatan yang dihadapinya.

Semisal sesperti kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seiring masa pengabdian dan rangkaian tes yang disyaratkan dapat menjadi sebuah tolak ukur untuk mendapatkan kursi sebagai guru PNS. Apakah hal tersebut sudah disediakan pemerintah?

Menengok pada kisah pengabdian dua orang guru difabel dari daerah Sumenep, Madura. Untung dan Sujiman dianugerahi sebagai sosok guru inspiratif. Keduanya merupakan guru difabel yang mengajar di Sekolah Miftahul Ulum, tepatnya di kecamatan Batang-batang, Madura, Jawa Timur.

Mereka tenaga pengajar honorer yang berada di bawah naungan Yayasan  Miftahul Ulum. Jabatannya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau setingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka hanya mendapatkan penghasilan 300 ribu rupiah.

Penganugerahan guru inspiratif diberikan Kepala Kantor Departemen Agama Jawa Timur, Mahfudh Shodar pada 2016 silam. Masa pengabdian sebagai guru honorer selama 24 tahun pun, berbuah manis dengan diangkatnya menjadi guru tetap.

Tentu saja, pengangkatan tersebut menjadi hal yang istimewa bagi Untung dan Sujiman setelah hampir seperempat abad mengabdikan dirinya di ranah pendidikan. Meski, dari pihak DePag tidak bisa menjanjikan kepada mereka untuk diangkat menjadi guru PNS.

Namun, bagi Untung dan Sujiman lebih memilih untuk tetap berada di ranah pendidikan sebagai guru tetap yang baru disandangnya bukanlah solusi pokok dari inti persoalan yang dihadapi. Bagi mereka akses kesempatan yang sama perlu diberikan kepada guru-guru lain.

Dari sekian banyak pendidik yang berlomba menduduki kursi PNS dengan melakukan berbagai cara. Tentu bukan dengan tanpa harap imbalan, materi berupa tunjangan, pensiunan, hingga kemudahan fasilitas yang diberikan oleh negara.

Jaminan untuk hari tua berupa pensiunan mestinya dapat mereka miliki. Sebagai hak dari masa pengabdian serta dedikasi yang telah diberikan. Masih langka, tenaga kerja yang dapat bertahan dengan setia pada satu tempat atau satu profesi bila untuk mengaksesnya saja tidak bisa.

Mungkin saja, sosok-sosok guru difabel seperti Untung dan Sujiman masih banyak yang tersembunyi. Sementara itu bila dilihat dari kacamata kebijakan, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil dan Negara atau lebih dikenal dengan UU-ASN. Manajemen PNS dan Manajemen PPPK-Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Guru Tidak Tetap (GTT), tenaga honorer, termasuk dalam PPPK. Pada sistem PPPK tidak mengenal kenaikan pangkat, pengembangan karir, atau promosi.

Undang-undang yang digodog di awal tahun 2017 lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menyempurnakan dengan memberikan masa kerja dan tingkatan. Rumusan masa kerja 3 tahun bagi para Guru Tidak Tetap yang secara terus menerus bekerja pada instansi pemerintahan, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa melewati jalur ujian lagi. Seleksi yang diikuti hanya berupa administrasi yaitu verifikasi dan validasi oleh pejabat pembina kepegawaian.

Harapannya tentu bisa ditinjaung ulang untuk bagaimana kemudian kebijakan tersebut mengakomodir guru difabel. Agar mendapatkan kesempatan yang sama, yang setara dengan para tenaga didik lainnya. [Srikandi Syamsi]

The subscriber's email address.