Lompat ke isi utama
santri difabel dan nondifabel sedang berkumpul mendengarkan kajian di sebuah ruangan

Membaca Peluang Pondok Pesantren Inklusi

Solider.or.id, Yogyakarta. Berbicara tentang penyebaran isu-isu difabel di masyarakat, khususnya dalam aspek agama islam, rasanya kurang afdol kalau tidak juga mengurai pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu basis atau mode of production pengetahuan tentang keislaman, selain dari lembaga pendidikan pada umumnya.

Pondok pesantren sebagai ruang berjalannya sirkulasi pengetahuan, dimana ilmu serta praktik diserap, diamalkan dan diaplikasikan oleh para santri kelak di dalam kehidupan masyarakat. Baik melalui jalan dakwah maupun kelembagaan, akademik yang terus menerus disebar luaskan. Di titik ini pula pendidikan di pondok pesantren memungkinkan terjadi asimilasi (pembaharuan), dengan bentuk pemahaman baru yakni tentang difabilitas.

Pendidikan keislaman di dalam pondok pesantren bisa menjadi salah satu peluang untuk mendorong perubahan dalam setiap konsep keislaman. Dari sanalah islam memungkinkan untuk terus dikontekstualisasi dengan kondisi zamannya. Memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru terkait solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia hari ini. Membenturkannya dengan pemahaman baru tentang difabilitas yang berangkat dari realitas.

Pondok pesantren merupakan salah satu dari moda pendidikan yang turut serta bercokol dalam lingkup pendidikan di Indonesia, selain sekolah umum dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Kemunculan pondok pesantren sebagai ruang menimba ilmu hampir sama tua dengan pendidikan pada umumnya.

Sebagaimana catatan penelitian Howard M. Federspiel seorang peneliti dari kota New York, Amerika Serikat, tentang ke-Islaman Nusantara. Dalam catatan tersbut ia menulis bahwa lembaga pendidikan pondok pesantren telah ada di Aceh, Palembang, Gresik, dan Gowa, menjelang abad ke 12.

Jauh kedepan, keislaman di Indonesia terus dikembangkan oleh banyak kalangan, baik individu ataupun keoganisasian. Sejalan dengan itu, produksi kajian yang terkait agama dengan difabilitas juga terus berjalan. Hasil riset tersebut tentu tidak berasal dari ruang yang kosong. Melainkan suatu pembacaan terhadap kondisi realitas yang terjadi hari ini.

Maka akan sangat disayangkan jika hasil riset hanya mangkrak di rak-rak perpustakaan pribadi, lembaga kajian ataupun kampus. Hasil riset merupakan sebuah rekomendasi baik untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Maka dari itu alangkah lebih baik jika hasil riset ditindaklanjuti oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Dari sana, hasil riset diakomodir dan dirumuskan memungkinkan untuk menjadi bahan referensi para tokoh agama. Salah satunya para tokoh yang berkecimpung di dalam lembaga pendidikan keislaman, terutama pondok pesantren.

Namun yang menarik perhatian adalah pendidikan keislaman melalui pondok pesantren yang kini terus bertambah dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuka peluang untuk menanamkan isu-isu difabilitas.

Sebagai data, di DIY sendiri Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari rentang waktu pada 2000-2007 terdapat di kulonprogo 43 pondok pesantren dengan 43 kiyai dengan total jumlah santri sebanyak 5.924. Sedangkan Bantul, 73 ponpes dengan 194 kiyai dan jumlah santri 11.311. Wilayah Gunungkidul ada 32 ponpes, dengan jumlah 32 kiyai dan jumlah santri sebanyak 3.432. Sleman terdapat 109 ponpes, dengan jumlah 109 kiyai, dan jumlah santri yang mencapai 12.763. Sedangkan untuk kota Yogyakarta sendiri, itu ada 22 dengan jumlah kiyai 22 dan 5.000 santri.

Dari rentang waktu 2000-2007 pembangunan pondok pesantren terus mengalami peningkatan, dari jumlah 127 ponpes di tahun 2000, bertambah menjadi 279. Berbeda sedikit dengan data dari Pendis Kementerian Agama yang mencatat sebanyak 294 pondok pesantren.  Jumlah tersebut didominasi oleh dua organisasi islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

NU sebagai organisasi yang memiliki banyak Pondok, khususnya di Jogja sendiri. Tercatat dalam data tahun 2006 yang bisa diakses di farid-doypelangi.blogspot.co.id ada sebanyak 196 pontren yang bernaung di bawah NU.

Dalam catatan resmi Ittihadul Ma’ahid Muhammadiyah (ITMAM) pada 2017, persyarikatan telah memiliki kurang-lebih 130 pondok pesantren. Meski begitu, Muhammadiyah lebih fokus pada jenis pendidikan keislaman formal berbentuk sekolah-sekolah.

Geliat pembangunan terus dioptimalkan oleh kedua organisasi tersebut, NU akan merambah di banyak pendidikan formal, dan Muhammadiyah sebaliknya. Hal tersebut tentunya kabar baik dengan adanya peluang-peluang yang diciptakan. Meski dengan catatan, bahwa pembangunan pondok pesantren juga mesti diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kelompok rentan.

Ada beberapa peluang yang bisa di dapat dari pembacaan pembangunan pondok pesantren inklusi. Pertama, tentunya pembahasan hasil riset tentang kajian-kajian difabilitas dalam keislaman di atas dapat menjadi rujukan bagi kedua organisasi tersebut. Pengetahuan tentang kedifabelan mulai diaplikasikan dalam pendidikan di pondok pesantren untuk memberikan sudut pandang baru tentang keislaman kepada para santrinya.

Kedua, di dalam pesantren kiyai memeiliki otoritas penuh sebagai pemuka agama yang menjadi patokan utama berjalannya pendidikan di sebuah pesantren. Dimana sang kiyai, sebagai figur di dalamnya, mampu mentransformasikan nilai-nilai dalam ajaran agama. Minimal masing-masing pemangku agama yang berpengaruh mulai memperhatikan isu-isu difabel khususnya di bidang pendidikan keagamaan.

Tentu misi utamanya adalah membenahi pendidikan keagamaan di pondok-pondok pesantren dengan mulai menerima peserta didik difabel, mengubah dan menerapkan kurikulum inklusif, serta aksesibilitas  yang memadai untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik difabel di pondok pesantren inklusif nantinya. Tentu proses tersebut membutuhkan langkah dan waktu panjang.

Ketiga, pendidikan sekolah memang bukan barang langka yang sulit didapat. Hampir di setiap daerah memiliki lembaga pendidikan masing-masing, mulai dari yang negeri ataupun swasta. Namun tidak demikian bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), selain dari mereka yang berangkat dari latar belakang keluarga tidak mampu.

Maka kehadiran pondok pesantren inklusi di berbagai wilayah kedepannya membuka peluang baru bagi ABK untuk dapat mengakses pendidikan. Mengingat geliat implementasi konsep pendidikan inklusi nampaknya belum merata di setiap sekolah. Beberapa ABK masih mendapat diskriminasi, berupa penolakan dari beberapa sekolah serta perlakuan yang  tidak semestinya.

Pada awal masa-masa pendaftaran siswa baru 2017 semisal, Solider pernah menulis tentang kasus Muhammad Faiz Mubarak, ABK asal Kebumen yang ditolak oleh sekolah yang ia datangi. Meski akhirnya Faiz harus memilih SLB di Yogyakarta, sebagai jalan terakhir.

Fakta tersebut tentu tidak sesuai dengan kebijakan yang mengamanatkan di dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada pasal 40 angka (1) menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Meski begitu penyebaran isu-isu difabilitas tidak berakhir pada kebijakan yang belum maksimal. Mindstreaming isu-isu difabel harus terus diperluas di dalam aspek-aspek kehidupan lainnya, salah satunya keislaman. Rekonstruksi paradigma keislaman dalam pendidikan kemudian menjadi penting, terutama dalam keberlanjutan wacana difabilitas dalam jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.[Robandi]

The subscriber's email address.