Lompat ke isi utama
Lokakarya Perempuan DIY Mendorong Layanan Publik Berkualitas, diinisiasi oleh ORI perwakilan DIY di UC UGM, Kamis (23/11/2017).

Ombudstman RI Libatkan Perempuan Difabel Dorong Layanan Publik Berkualitas

Solider.or.id.Yogyakarta. Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur tentang tata kelola layanan publik yang baik, dengan tujuan agar warga DIY mendapatkan kenyamanan dalam mengakses setiap layanan publik. Di antaranya Perda No 26 tahun 2002 tentang Penataan PKL, Perda Nomer 4 Tahun 2012 tentang Penyandang Disabilitas, Perda Nomer 5 Tahun 2014 tentang Layanan Publik  itu sendiri, Perda DIY No.4 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir, dan perda-perda lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya pengelolaan layanan publik tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsinya, sehingga warga DIY belum mendapatkan kenyamanan sebagaimana harapan.

Melihat fenomena yang terjadi, Ombudstman Republik Indonesia (ORI) Perwaklan DIY melibatkan perempuan, tanpa kecuali perempuan difabel, mendorong terwujudnya layanan publik yang berkualitas. Yakni, layanan publik yang betul-betul berfungsi baik sehingga mendukung pemenuhan kesejahteraan dan kenyamanan, dapat diakses oleh semua warga DIY, tanpa kecuali.

Dikemas dalam sebuah Lokakarya  dengan tema “Kontribusi Perempuan Mendorong Layanan Publik yang Lebih Baik”, ORI perwakilan DIY bekerja sama dengan Organisasi Perempuan Narasita melakukan konsolidasi terbentuknya komunitas perempuan guna mendorong layanan publik yang baik di DIY. Difasilitasi oleh dua orang narasumber Budi Masthuri Kepala ORI perwakilan DIY dan Ida dari Narasita, memberikan pemahaman terkait hak dan tanggung jawab warga negara, peran Ombudstman RI dalam gerakan layanan pengawasan publik di DIY, serta melakukan asessment isu layanan publik. Kegiatan dilaksanakan di Gadjah Mada University Club (UC-UGM) Yogyakarta, Kamis (23/11/2017).

Rendahnya partisipasi perempuan dalam turut serta melakukan pengawasan terhadap berbagai peraturan kebijakan yang ada melatarbelakangi ORI perwakilan DIY menginisiasi kegiatan. Namun demikian pelaporan atas berbagai kasus pelanggaran yang diterima ORI Perwakilan DIY, banyak dilakukan oleh perempuan. Dengan demikian, Budi Masthuri menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi aktor penting dalam mengawal kualitas pelayanan publik melalui berbagai aktivitas pengawasan berbasis warga.

“Perempuan memiliki peran signifikan dalam melakukan pengawasan terhadap layanan publik, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena pelaporan kasus-kasus kepada ORI didominasi oleh perempuan. Baik ibu rumah tangga, maupun perempuan pelajar,” ujar Budi.

Di akhir kegiatan disepakati oleh 42 perempuan peserta lokakarya membuat tindak lanjut sebagai bentuk aksi nyata mendukung terciptanya layanan publik yang berkualitas di DIY. Yakni dengan mengaktualisasikan gerakan dengan nama Sahabat Ombudstman KP4 (Komunitas Perempuan Peduli Pelayanan Publik) DIY. Selanjutnya dilakukan deklarasi dan penandatanganan dukungan oleh 42 perempuan yang tergabung dalam Sahabat Ombudstman KP4 DIY. (harta nining wijaya).

The subscriber's email address.