Lompat ke isi utama
ilustrasi difabel akses pendidikan. gambar: google

ABK yang Tidak Memiliki Hambatan Kecerdasan dan Perilaku Harus Akses Kurikulum Reguler

Solider.or.id, Surakarta-Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak memiliki hambatan kecerdasan dan perilaku harus mengakses kurikulum reguler. Hal ini supaya diinformasikan kepada sekolah-sekolah reguler yang hendak menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tidak harus menunggu izin atau SK turun, karena sistem sekarang mudah. Data anak tersebut disetor ke dapodik yang sudah disediakan fitur untuk mendanai. Data itu menjadi data resmi bahwa sekolah tersebut mengakomodasi ABK untuk mengurus ke dinas dan proses saat ujian. Mengapa dulu harus ada izin dan SK, karena perlu perlindungan. Demikian dikatakan oleh Dr. Praptono, M.Ed, Kasubdit Bina Program dan Evaluasi Direktorat PKLK Kemendikbud pada seminar implementasi pendidikan inklusif di Universitas Sebelas Maret, Sabtu (18/11). 

Menurut Praptono, saat ini ada 1,5 juta ABK di Indonesia dan yang bersekolah baru 258 ribu. Ini sangat rendah , karena hanya 18,6 persen yang baru tersentuh. Sisanya mereka berada di luar sekolahnya. Mungkin di “simpan” di rumah oleh orangtuanya. “Ini tantangan Kemendikbud. Seharusnya sekolah-sekolah kita terbuka untuk ABK. 122 Kabupaten tidak ada SLB-nya, 80 Kota pun demikian. Saat ini sekolah reguler memberi inklusi. Apakah sudah baik memberi layanan? Sasaran pendidikan adalah difabel dan nondifabel. Kondisi difabel dan nondifabel saat ini inklusif. Kita tetap membutuhkan inovasi kebijakan dan program,”terang Praptono.

Praptono menyatakan bahwa ada 32 hak bagi difabel yang harus disediakan oleh pemerintah. Hal pendidikan, tenaga kerja, dan lainnya. Landasan hukum sudah kuat dan negara ini sudah mempunyai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. UU 4 tahun 97 belum ada satu kalimat pun yang berbicara tentang pendidikan inklusi baru pada UU no.8 pasal 32 ada pendidikan khusus dan layanan khusus. Lalu UU nomor 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dikhawatirkan ABK sekolah ditolak supaya peringkat sekolah tidak turun. ABK bukan urusannya.

“Kita menghadapi orang tua. Mereka khawatir jika anaknya belajar bersama ABK maka dia ketularan. Ini diskriminatif dan merugikan. Permen 70 tahun 2009 Pasal 10 hak pendidikan hal yang sejajar,”imbuh Praptono.

Wajib bagi para pelaku pendidikan khusus memberikan orientasi dan mobilitas untuk anak yang mengalami hambatan penglihatan, misalnya. Praptono kembali menjelaskan, ”Tetapi kita tidak mempertahankan anak-anak tersebut untuk sekolah di SLB. Permendikbud 157 tentang kurikulum pendidikan khusus, ABK berhak belajar dengan kurikulum reguler. Artinya jangan hanya berpegang permendibud 157 tentang pendidikan khusus tetapi laksanakan juga buku pedoman implementasi pendidikan khusus.”

Menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta seminar, Erna, guru SLB Sunan Muria Kudus, yang mempertanyakan tentang Permendiknas pasal 9 yang diatur secara rigit tentang siapa yang dilayani oleh sekolah reguler dan yang dimodifikasi. Kementerian belum mengeluarkan kurikulum pendidikan khusus untuk itu, Praptono menjawab Kemendikbud saat ini sedang menyiapkan permen tentang GPK. “Persoalan yang dimiliki GPK dan masih bisa ditangani semoga segera bisa ditetapkan. Menjawab tentang kebutuhan kerja pascasekolah, informasi saja bahwa saat ini di UI ada D3 manajemen bisnis terbuka untuk difabel. Tahun lalu kita ada 250 GPK. Tidak lebih 20 persen baru bisa dipenuhi,”pungkasnya. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.