Pelatihan SPAK: Optimalkan Peran Perempuan Difabel dalam Pencegahan Korupsi

Solider.or.id.Yogyakarta. Perempuan memiliki peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai istri dan ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan keluarga. Tidak terkecuali perempuan difabel, mereka tetap memiliki porsi dan peran yang sama. Mereka juga termasuk aset bangsa, menjadi bagian dalam mendorong persaingan dan ikut bersama mensejahterakan bangsa.

Agar peran perempuan difabel lebih optimal dalam turut serta membangun integritas bangsa, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menggandeng organisasi perempuan difabel (disabilitas) untuk bersama-sama memberantas korupsi. Bekerja sama dengan Australian Indonesia Partneship Justice (AIPJ), Polda DIY, SIGAB dan SAPDA, menyelenggarakan pelatihan “Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK)”, bagi Perempuan Difabel, di Jogja Plaza Hotel, Rabu (15/11/2017).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan kegiatan SPAK bagi perempuan difabel.“Harus disadari bahwa upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan oleh semua kekuatan bangsa. Salah satunya, para perempuan, baik melalui perannya sebagai ibu dan sebagai istri, maupun perannya dalam organisasi wanita, atau sebagai profesional,” ujarnya.

Sultan juga menghimbau agar orang tua mendidik dan menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sedini mungkin. Untuk itu, tandasnya, peran perempuan sebagai ibu, dalam penanaman nilai-nilai kejujuran tersebut sangat dibutuhkan.

Sementara Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu yang bisa dilakukan perempuan khususnya istri, yakni dengan melakukan 'check and balance' terhadap apa yang diperbuat suami ataupun anaknya.

"Integritas sebuah bangsa itu ditentukan oleh apa yang dilakukan ibu-ibu dirumah. Contohnya remote. Kalau memang waktunya belajar, matikan televisi. Jadi juga harus tegas. Jadi membangun integritas itu tidak sekedar memenjarakan saja," ujarnya.

Kejujuran hancurkan korupsi

Lebih lanjut Saut memaparkan bahwa dasar studi (baseline study) pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga yang dilakukan KPK pada tahun 2012-2013 di Yogyakarta dan Solo, menunjukkan bahwa ibu memiliki peran dominan dalam keluarga, terutama dalam penanaman/pendidikan nilai dan pembentukan karakter keluarga. Salah satunya adalah nilai kejujuran, nilai yang bisa menghancurkan korupsi.

Hasil studi ini diperkuat fakta bahwa lebih dari 93 persen korupsi dilakukan laki-laki. Perempuan dianggap sebagai agen pencegahan korupsi yang luar biasa, karena memiliki standar perilaku etis dan kepedulian pada kepentingan umum yang lebih tinggi. Hasil ini sejalan dengan teori psikologi dan sosiologi tentang penyimpangan yang menyatakan bahwa perempuan memang memiliki kecenderungan lebih taat aturan daripada laki-laki.

KPK berkeyakinan, korupsi bisa diberantas apabila para perempuan Indonesia bersatu dalam upaya pendidikan antikorupsi dan melakukan empat poin dalam resolusi “Perempuan Lawan Korupsi”. Pertama, dengan pendidikan antikorupsi dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua, membangun dan memperkuat gerakan pengawasan (watchdog) terhadap korupsi di semua tingkatan. Ketiga, memperkuat gerakan perempuan di tingkat organisasi akar rumput dan gerakan komunitas sebagai kelompok strategis dalam melawan korupsi. Serta keempat, mendorong dan berperan aktif dalam perubahan struktur di semua tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, lembaga publik, lembaga swasta/korporasi dan pemerintahan demi terwujudnya sharing kekuasaan, keterbukaan dan kebebasan informasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. (harta nining wijaya).