Lompat ke isi utama
suasana sosialisasi RAD di Solo

Bappeda Solo Gelar Sosialisasi Konsep Awal RAD Kesetaraan Difabel

Solider.or.id, Surakarta-Bappeda Solo sebagai koordinator bersama OPD terkait, akademisi dan berbagai komunitas difabel melakukan sosialisasi tahan awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetraaan Difabel di Balai Kota, Kamis (9/11). RAD kesetaraan difabel disusun dalam rangka memastikan Perda Nomor 2 Tahun 2008 terdapat roadmap-nya.

Isu strategis  pertama yang dibahas adalah penataan data difabel. Dalam hal ini, data difabel selma ini masih simpang siur dan terdapat perbedaan angka. Pergerakan angka yang  terlalu jauh misalnya data pada tahun 2012 dan 2013 yakni terjadi perbedaan yang besar  bahkan sampai ratusan. “Apakah itu memang ada atau tidak karena masih nggak jelas, karena data pilah pun tidak ada. Sebenarnya sampai saat ini kita punya tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Yang terjadi adalah misalnya ketika konsultan datang ke dinas tenaga kerja, apakah mereka memiliki data difabel yang bekerja di perusahaan, mereka tidak memiliki,” terang Sunarman, Direktur PPRBM Solo saat diwawancarai oleh Solider.

Sampai saat ini tidak ada tupoksi yang secara spesifik mengerjakan tentang pendataan difabel. Tidak ada sistem informasi yang terus terawat. Ketika datang ke dinas yang lain pun, mereka juga tidak punya. “Ini berbeda dengan data kita yang hampir ada 4000 difabel. Tahun 2014 data terbaru tempat kita ada 1000, bagaimana pendataan itu valid, tadi strateginya dalam diskusi adalah lewat sistem pemutakhiran data terpadu dengan kantor dukcapil atau PKK atau komunitas. Baseline data yang PPRBM Solo kembangkan, seperti survey kesehatan diadopsi supaya partisipasi ikut terdata, hanya saja formatnya belum siap,” inbuh Sunarman.

Isu yang lain adalah tentang koordinasi, sinergitas antar sektor, saat terjadi perganitian pejabat, tidak ada transfer pengetahuan. Koordinasi, sinkronisasi, isu itu banyak sekali di program-program yang seharusnya mainstream difabel. Transformasi dan disposisi tidak berjala. Sebenarnya difabel menjadi bagian dari kerja-kerja mainstream.

RAD kemudian menjadi isu kemiskinan melalui TKPKD. Saat ini di Solo ada 656 keluarga difabel yang miskin yang butuh intervensi dari kesehatannya, pendidikannya, dan perumahan yang tidak layak huni. Sebenarnya program ini sudah ada namun, keluarga difabel tidak terakomodir.

Salah satu indikator untuk RAD adalah memastikan partisipasi difabel dari perencanaan, pelaksanaan sampai menikmati hasil-hasil di tingkat kelurahan.

Isu selanjutnya yang diangkat dalam sosialisasi RAD adalah harmonisasi Perda 2 tahun 2008 dengan UU No. 8. 2016. Sebab konsep RAD masih makro, belum detail sehingga oleh konsultan dari Pusat Studi Kajian Gender Universitas Sebelas Maret harmonisasi ini disinggung namun tidak diuraikan satu per satu. Dalam laporan awal mereka juga memuat persoalan aksesibilitas yang belum optimal. “Aksesibilitas sudah ada tetapi belum optimal dalam penggunaannya. Pemahaman masyarakat dan partisipasi difabel belum signifikan. Masih ada ramp yang digunakan untuk memarkir sepeda motor, itu salah satu contoh,” jelas Sri Sudarti, salah seorang fasilitator PPRBM Solo. .

Kepada Solider, Sunarman menjelaskan bahwa untuk sosialisasi RAD ini peran Bappeda bagus sekali karena  mengkoordinir, konsep perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Memalui Kabidnya  Sumilir, perspektif yang sudah bagus ini harus terus kita bangun terutama juga di OPD seperti dinsos, disdikpora dan lainnya. “Bu Sumilir yang perspektifnya bagus. Tadi juga ada masukan dari orangtua anak difabel Kita ingin mendorong pemerintah Surakarta  mengakui dan mendorong pendidikan yang berbasis masyarakat, sanggar, PAUD, RBM. Solo RAD mempercepat masyarakat dan pemerintah sebagai pusat sumber,”pungkas Sunarman. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.