Lompat ke isi utama
Talkshow terkait Pemilu sebagai Pembelajaran Dekokrasi yang meibatkan Kelompok Marjinal, Difabel dan Waria yang digelar oleh KPPD DIY, di Gedung DPD RI, Jumat (10/11/2017).

Pemilu sebagai Pembelajaran Demokrasi, Talkshow KPPD DIY

Solider.or.id.Yogyakarta. Partisipasi setiap warga negara dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Namun, pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat menggunakan hak berpolitiknya karena adanya hambatan. Salah satunya kelompok warga negara difabel. Hambatan informasi, mobilitas dan aksesibilitas, sering kali menjadi hambatan bagi kelompok ini dalam menyalurkan haknya.

Kondisi tersebut melatarbelakangi diselenggarakannya talkshow yang dimotori oleh Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPPD DIY), dengan menghadirkan masyarakat difabel dengan berbagai hambatan. Mengambil tema “Pemilu sebagai Pembelajaran Demokrasi,” talkhow dilaksanakan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Jalan Kusumanegara 133 Yogyakarta, Jumat (10/11/2017).

Berbagai cara atau strategi dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang inklusif, paparan Abdullah Fikri, pembicara dalam talkshow. Salah satunya adalah dengan memahami dan memenuhi setiap kebutuhan kelompok difabel, baik informasi, mobilitas, aksesibilitas fisik dan nonfisik. Karena pemilu merupakan satu bentuk perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan berpolitik sebuah negara yang demokratis. Melalui pemilu, seharusnya setiap warga negara secara langsung dan bebas dapat mengekspresikan sikap dan pilihan politiknya terhadap Pemimpin dan Pemerintahan yang mereka kehendaki.

Kesempatan harus direbut

Adapun pembicara kedua Nuning Suryatiningsih lebih banyak menghimbau difabel untuk berperan serta dalam pembelajaran demokrasi. Sebagai salah satu syarat terpenuhinya demokrasi, maka Pemilu yang diselenggarakan seharusnya inklusif. Artinya tidak boleh ada orang atau kelompok orang atas dasar pengelompokan apapun, seperti: ras, suku, agama, maupun kondisi fisik, yang boleh diabaikan haknya sebagai pemilih atau haknya sebagai yang dipilih.

Jika petugas tidak paham kebutuhan kita (difabel), maka kita yang harus menyuarakan siapa kita, apa kebutuhan kita, kata dia.  “Kesempatan itu harus direbut, jika tidak maka akan dimanfaatkan oleh orang lain,” Nuning menyemangati kelompok difabel terkait pentingnya partisipasi pada pemilu.

Hal senada disampaikan Farid Bambang Siswantoro KPU Kota Yogyakarta. Dia memaparkan bahwa hak pilih merupakan sesuatu yang langka, seharusnya disambut dengan baik. Hak itu sebaiknya digunakan untuk memilih sendiri wakil rakyat dalam pemerintahan. Jika tidak, maka kita akan dipilihkan oleh orang lain, yang belum tentu dapat menyuarakan kepentingan kita sebagai rakyat, lanjutnya.

Pada kesempatan itu Farid Bambang juga menyoroti rendahnya partisipasi difabel pada beberapa wilayah dalam pemilu. Hal tersebut ternyata terkait juga dengan perpsektif petugas dalam memberikan layanan saat pemilu.

Pengalaman memperihatinkan, bahkan kesedihan mendalam bagi Farid Bambang saat Pemilu 2014, di mana tidak seorangpun difabel yang tinggal di BRTPD Pundong dapat menyalurkan hak pilihnya, karena petugas panti meninggalkan tempat untuk mencoblos di domisi asalnya. “Nol persen, tidak satupun memberikan suara karena hambatan layanan.   Padahal saat sosialisasi terdapat dua ratusan pemilih yang antusias dapat menyalurkan hak pilihnya,” Suara berat Farid menang kegagalan pemilu kali itu.

Di sisi lain, Sigit Nurcahyo sebagai Ketua Penyelenggara mengungkapkan tindak lanjut atas kegiatan yang berlangsung. Dia mengatakan akan melakukan pendidikan politik pemilu tidak hanya melalui talkshow yang menghadirkan kelompok rentan. Melainkan, KPPD DIY akan mendatangi kelompok-kelompok rentan terkait edukasi kepemiluan,” ujarnya. (harta nining wijaya).

The subscriber's email address.