Lompat ke isi utama
suasana evaluasi perda

Evaluasi Perubahan Perda Pemberdayaan Difabel Kabupaten Sukoharjo Lahirkan Rekomendasi

Solider.or.id, Sukoharjo-Kabupaten Sukoharjo saat ini tengah menyusun perubahan perda kesetaraan difabel yang bersifat charity menjadi perda yang memiliki paradigma sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang berprinsip pemenuhan hak, kesetaraan dan kemandirian. Ke depan Sukoharjo membutukan lembaga ad-hoc untuk difabel. Selain Perda, di tahun 2017 ini dinas sosial juga tengah bekerja untuk penyusunan draft perbup.

Perbup tersebut penting sebab terkait penganggaran, jika model langsung (afirmatif) ataukah cukup dengan peraturan yang menyangkut aksesibilitas : membangun halte dan trotoar tetapi didalamnya ada ramp dan pengadaan guiding block. Sedangkan untuk pendidikan inklusi apakah yang bisa menerima ABK hanya sekolah berlabel inklusi ataukah semua reguler. Dan apakah ada anggaran pelatihan pendidikan untuk guru.

Demikian paparan Edy Supriyanto, Ketua Sehati sekaligus manajer program Disability Right Fund (DRF) membahas tentang evaluasi program terkait perubahan perda  No.7 Tahun 2009 bersama  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, organisasi difabel diwakili oleh Gerkatin dan ITMI serta NPC di Hotel Aziza, Kamis (9/11).

Lebih lanjut, Edy mengatakan bahwa Di Sukoharjo perlu dibangun sistem sebab memiliki komunitas Sukoharjo Mengajar, Sukoharjo Kelas Inspirasi . Apakah mereka bisa diundang untuk mengajar anak-anak sanggar? Sebab saat ini kenyataanya SD inklusi sudah angkat tangan karena tidak ada GPK karena guru yang bersangkutan ditarik ke SLB.

“Kita rekomendasikan ke pemerintah, GPK tidak harus berlatarbelakang PLB. TIdak semua ABK butuh layanan khusus dari guru dengan latar bekakang PLB. Kalau ditenagakerjaan kita masih sulit Dinas tenaga kerja sudah mengadvokasi perusahaan tetapi difabel sendiri belum siap, Teman-teman difabel jika ada di unit produksi masih sangat kesulitan,” terang Edy Supriyanto.

 

Terkait aksesibilitas, setelah berdiskusi dengan Widodo, asisten II Kabupaten Sukoharjo maka akan ada wacana di perbup dibangun mekanisme pengawasan sehingga dalam pelaksanaannya, OPDIs bisa melakukan monitoring. Kenapa bangunan yang sudah dibangun akses tetapi tidak aksesibel? Karena tidak melibatkan difabel. Bagaimana sejak perencanaan, difabel dilibatkan. Seperti penyediaan pelican brief (penanda penyeberangan) untuk netra. Itu sangat dibutuhkan, dan di Sukoharjo sudah ada di depan Pasar IR. Soekarno Sukoharjo.

 

“Musrenbang tematik sebenarnya bukan anggaran kami, tetapi kami menyelenggarakan. Bappeda/ Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelbangda) tidak mempunyai kekuatan. Di Sukoharjo Bapeldabang tidak memiliki power untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Untuk apa Bapelbangda jika ternyata ada Pak Sekda, karena ada,” gurau Edy Supriyanto dalam penjelasannya.

 

Diskusi Lahirkan Rekomendasi

 

 

Hambatan secara umum di Sukoharjo selain anggaran adalah Kurang fahamnya pemangku kebijkan terhadap SDGs. Dalam hal ini, SDGs dianggap tidak penting. Kami telah berkomunikasi dengan tim Tin Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di pusat dan mereka saat ini bergerak di soal sanitasi. “Inilah yang saat ini sedang digalakkan, termasuk melalui PHBS,” ujar Edy Supriyanto.

 

Sampai sesi diskusi berakhir, beberapa rekomendasi dilahirkan oleh para peserta untuk kemudian akan dibuatkan berita acara dan dikirim ke OPD-OPD serta ke pansus sebelum Desember nanti. Rekomendasi -rekomendasi yakni : Perda dapat diimplementasikan, pembangunan aksesibilitas di setiap layanan publik, gedung umum dan fasilitas umum, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pemberdayaan difabei, adanya roadmap pemberdayaan difabel, adanya kesepahaman antara OPD terkait dengan bagian hukum, adanya kesetaraan hak difabel, adanya anggaran bagi pemberdayaan difabel, mengarusutamakan Hak Difabel pada setiap renacana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan setiap OPD untuk mengakses dan memahami difabel. (Puji Astuti)

The subscriber's email address.