Lompat ke isi utama
oto bersama teman-teman tuli di Kab. Malang dalam rangka sosialisasi SIM D. Setelah polres tahu bahwa tuli ada sisa pendengaran dan pake alat bantu, mengarahkan untuk melampirkan keterangan dokter THT di proposal pengajuan sim kolektif.

Harapan Baru SIM D untuk Tuli di Malang

solider.or.id, Malang - Surat Izin Mengemudi khusus difabel atau SIM D dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi diatur dalam Pasal 27 bahwa SIM D berlaku untuk mengemudi Ranmor (kendaraan bermotor) Khusus bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini merupakan ruang kesetaraan bagi difabel untuk mendapatkan hak yang sama di bidang transportasi tanpa mengabaikan unsur keselamatan dalam berkendara.

Di Kabupaten Malang khususnya pelayanan difabel untuk memperoleh SIM D sudah berjalan baik. Secara kolektif mereka dikoordinasi melalui organisasi difabel untuk melalukan tes/ uji pembuatan maupun perpanjangan SIM khusus tersebut. Namun dilematisnya kemudahan ini belum dinikmati difabel tuli karena alasan hambatan  pendengaran. Bahkan tak hanya di Malang, hampir di semua tempat tuli mengalami kesulitan.

Kasat Lantas Polres Malang melalui anggota Unit SIM Pokja Foto, Bripka Nova Hanta Putra, S.H. terkait hal ini mengatakan bahwa kewajiban kepolisian untuk melayani pembuatan SIM bagi siapapun yang memenuhi syarat sesuai perundangan tak terkecuali bagi difabel.

"Dalam peraturan disebutkan SIM D untuk penyandang disabilitas, namun dalam hal ini aspek keselamatan dalam berkendara tetap menjadi prioritas," tegas Nova dalam diskusi santai, Jumat (3/11) di lapangan uji Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Malang.

Pada kesempatan itu hadir Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Kab. Malang, Sudarmaji didampingi Koordinator Forum Malang Inklusi (FOMI) Kertaning Tyas. Hadir pula Ketua Federasi Otomotif Malang (FOM), Joni Bambang Sucahyono dan Ketua Difabel Motorcycle Indonesia (DMI) Malang, Abdul Wachid yang mendampingi proses uji pembuatan SIM D beberapa difabel.

Untuk itu kami menyarankan kepada teman-teman tuli untuk memastikan kesiapannya melalui surat keterangan dari dokter spesialis THT bahwa yang bersangkutan masih memiliki sisa pendengaran dan layak untuk berkendara, papar Nova.

"Sebaiknya secara kolektif oleh organisasi tuli yang menaungi, langkahnya mengajukan permohonan pembuatan SIM D kolektif untuk tuli kepada Kapolres Malang dan ditembuskan ke Kasat Lantas Polres Malang, " ujar Nova memberikan pengarahan.

Penting dilampirkan surat keterangan dokter spesialis THT dari salah satu calon peserta tuli yang dinyatakan layak memperoleh SIM, imbuh Nova. Hal ini untuk memperjelas bahwa tuli secara medis benar-benar siap.

Ketua Gerkatin Kab. Malang, Sudarmaji menanggapi baik dan berharap proses SIM D bagi tuli dapat berjalan lancar.

"Selain masih memiliki sisa pendengaran, kami juga memiliki kewaspadaan lebih karena kebiasaan fokus pada setiap hal dengan segenap indera yang ada," kata Sudarmaji optimis.

Pria yang akrab dipanggil Aji ini mengatakan bahwa saat ini terdapat sekitar 40 anggotanya yang siap membuat SIM D, belum termasuk tuli yang ada diluar organisasi.

Perlunya Kebijakan yang Sama antar Wilayah

Koordinator Forum Malang Inklusi, Kertaning Tyas berharap adanya kebijakan yang sama tentang SIM D bagi tuli, mengingat beberapa wilayah sudah ada yang memberlakukan, misalnya Denpasar dan Balikpapan.

"Yang penting dilakukan adalah sosialisasi dan koordinasi antar pihak karena terkait layanan SIM D ini menyangkut kewajiban bersama untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, "kata Kerta.

Koordinasi antar pihak seperti telah dilakukan Polres Malang dengan organisasi pemerhati seperti Federasi Otomotif Malang (FOM) dan DMI Malang untuk pelayanan SIM D adalah contoh yang baik. Juga Forum Malang Inklusi yang memberi masukan terkait kesiapan tuli untuk menjalani ujian SIM D.

Masih menurut Kerta, bagi tuli dengan sisa pendengaran berpegang perundangan yang berlaku berharap ada kebijakan yang mendorong kemudahan memperoleh SIM D. Apalagi ada alat bantu dengar (ABD) yang telah direkomendasikan medis, papar Kerta, tuli juga siap mematuhi persyaratan kesehatan baik fisik maupun rohani.

Kesehatan jasmani dan rohani yang dimaksud sesuai pasal 34 Peraturan Kapolri tahun 2012 tentang SIM. Kesehatan jasmani meliputi penglihatan, pendengaran dan fisik atau perawakan, sedangkan kesehatan rohani meliputi kemampuan konsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, kemampuan penyesuaian diri, stabilitas emosi dan

ketahanan kerja.

Diakhir diskusi, Bripka Nova Hanta Putra SH berharap kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik. (Ken)

The subscriber's email address.