Lompat ke isi utama
sudut kota Pati yang belum terdapat aksesibilitasnya

Sarana Umum Belum Akses, Difabel Pati Harapkan Perbaikan

Solider.or.id, Pati -  Kota sebagai salah satu tempat beraktivitas banyak orang harusnya memperhatikan aspek aksesibilitas. Segala sarana dan prasarananya harus dapat diakses oleh semua orang entah itu ibu hamil, lansia, dan difabel. Namun pada kenyataanya, saat ini pemerintah masih mengabaikan aspek kemudahan akses agar semua orang dapat menikmati fasilitas dan sarana umum yang disediakan. Akibatnya, beberapa kalangan masih tereksklusi, dan terabaikan. Dalam hal ini, masih banyak kalangan, termasuk difabel menjadi enggan untuk keluar rumah dan turut menikmati sarana dan prasarana yang ada. Baik itu di jalan, maupun di beberapa sarana publik lain seperti gedung.

Dari aspek payung hukum, sebenarnya negara  ini sudah memiliki beberapa peraturan yang mengharuskan bahwa segala bentuk sarana dan prasarana tersebut mudah diakses oleh semua kalangan.  Berdasarkan fakta tersebut, hendaknya pemerintah dapat lebih aktif lagi untuk mengimplementasikan berbagai peraturan tersebut agar semua orang dapat terakomodasi hak-hak bermobilitasnya.

Aksesibilitas sarana umum  di sebuah kota itu mutlak dipenuhi. Namun hal ini biasanya di beberapa kota masih terabaikan. Salah satunya di Pati. Beberapa aktiffis difabel yang tergabung dalam berbagai organisasi difabel seperti Komunitas Difabel Pati (Kodipa), serta Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Pati melihat sarana dan prasarana umum yang ada di Pati masih jauh belum ramah untuk difabel. Hal itu bisa dilihat mulai dari  akses trotoar, traffich light, penyeberangan jalan, dan beberapa aspek dalam bangunan yaitu tidak adanya ramp atau plengsengan, toilet untuk difabel, dan alat  alat bantu untuk difabel.

 Melihat  kenyataan tersebut, beberapa difabel memiliki sejumlah harapan untuk perbaikan sarana dan prasarana kota Pati agar lebih ramah terhadap difabel. Tahar, salah satu anggota KODIPA menerangkan bahwa akses  masuk di bangunan-bangunan kota Pati masih belum layak untuk difabel.

“Ingin masuk ke swalayan Pati yaitu luwes sulit untuk dijangkau karena ramp terlalu tinggi” ucap Tahar.

Memang sangat disayangkan di kotanya saja akses-akses dalam bangunannya masih belum ramah untuk difabel, apalagi di desa-desa terpencil yang jarang terekspose publik. Padahal masih banyak  difabel di desa yang membutuhkan akses agar mereka dapat melakukan aktivitas di luar. Hal Ini membuktikan jika pemerintah daerah masih kurang memperhatikan kaum difabel.

Jika hal ini terus menerus berlanjut,  maka ruang gerak difabel di luar sangat terbatas. Bshksn bisa dikatakan tidak ada.

Pada waktu yang sama, Tugiran selaku ketua Kodipa juga pernah melihat hal yang sama yaitu akses masuk untuk difabel yang masih kurang layak dan bahkan tidak ada akses masuk untuk kaum difabel berkursi roda. Hal ini cukup memberi dampak buruk pada difabel karena mereka merasa di diskriminasi.

“Pada kantor Dinas Sosial harusnya ada ramp untuk akses masuk difabel berkursi roda. Pada akses masuk Dinsos ada seperti dua tangga yang tidak mungkin difabel berkursi roda untuk melaluinya tanpa ramp”. Ujar Tugiran

Untuk menangani semua itu harusnya Pemda setempat wajib ikut serta dalam penanganan akses sarana dan prasarana yang ramah untuk difabel, Karena itu merupakan tugas dari Pemda setempat. Ironis memang apabila  para difabel tidak menuntut hak-haknya, pemerintah setempat belum mempunyai kesadaran akan merealisasikan hak-hak kaum difabel.

Saat ada kesempatan untuk audiensi dengan Bupati Pati, perwakilan organisasi difabel menyampaikan keluh kesahnya kepada Bupati Pati Haryanto pada hari Senin (02/10). Mereka sangat antusias untuk menyampaikan saran dan kritiknya, salah satunya yaitu terhadap tata kota Pati yang belum ramah terhadap difabel.

Para difabel di Pati berharap agar Pemkab Pati segera merombak atau memberikan tambahan di fasilitas umum supaya ramah untuk difabel, tidak dipungkiri difabel juga ingin menikmati keindahan kota Pati. Salah satu contoh di alun-alun Pati sebagai pusat keramaian  belum ada guiding block yang memudahkan difabel netra menyusuri jalan.

Sementrara itu, fasilitas lain seperti pasar tradisional serta pasar modern sangat belum ramah terhadap difabel. tempat-tempat tersebut belum ramah terhadap difabel. Ramp atau bidang miring yang nantinya akan mempermudah pengguna kursi roda untuk bergerak, guiding block sebagai jalur pemandu untuk difabel netra, hingga toilet aksesibel masih absen di tempat-tempat tersebut.

Menganggapi berbagai usulan komunitas difabel, Haryanto selaku bupati Pati mengungkapkan bahwa tahun 2018 kita akan merelokasi PKL dan merenovasi simpang lima Pati agar ramah terhadap difabel”.  

Ia juga menambahkan jika PKL akan dibuatkan tempat khusus  agar semua bisa sama-sama menikmati kota dengan adil. Trotoar jalan juga akan dirombak ulang dan diberi guiding block agar difabel netra bisa melewatinya.

Selepas komunitas difabel audiensi dengan Bupati Pati, dengan cepat tanggap permintaan difabel tentang tata kota Pati tahap demi tahap direalisasikan.  Saat ini trotoar di kota Pati mulai dirombak ulang dan ada yang sudah diberi guiding block.  Selain realisasi jalur pemandu tersebut, Bupati berjanji akan terus meningkatkan aksesibbilitas sarana umum di Pati.

Para difabel berharap agar hak-hak yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2016 akan segera terealisasi. Jika hak-hak difabel telah terpenuhi, stigma negatif , serta anggapan bahwa difabel hanya bisa menjadi objek, sedikit demi sedikit akan hilang. (Oby Achmad)

The subscriber's email address.