Lompat ke isi utama
Workshop Penyusunan RPP Perlindungan Sosial dan Layanan Publik yang diinisiasi oleh Koalisai Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia.

Workshop Penyusunan RPP Perlindungan Sosial dan Layanan Publik

Solider.or.id.Yogyakarta. Koalisi organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, yang terdiri dari YAKKUM, SAPDA, ASB, SIGAB, CIQAL, MAHKOTA, dengan dukungan DRF, AIPJ, TAF, DFAT  dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), menyelenggarakan “Workshop Penyusunan RPP Perlindungan Sosial dan Layanan Publik.”Kegiatan dilaksanakan di Jogjakarta Plaza Hotel, Senin-Selasa (30-31/10/2017).

Kegiatan dilatarbelakangioleh telah diundangkannya UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada 15 April 2016. Di mana terdapat pasal-pasal yang mengamanahkan pengaturan lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) berdasarkan kewenangan kementrian dan lembaga (K/L) terkait.

Sebanyak 15 mandat atau 15 RPP sebagaimana ketentuan pasal 43 ayat 2 dan ayat 4, pasal 54 ayat 2, pasal 55 ayat 4, pasal 86 ayat 2, pasal 96, pasal 104 ayat 4, pasal 108, pasal 109 ayat 4, pasal 113, pasal 114 ayat 2 dan pasal 116 ayat 2 yang mesti diatur dalam RPP. Dari 15 RPP yang dimandatkan, melalui berbagai dinamika dan kontroversi dirangkum menjadi 7 RPP oleh pemerintah pusat yang dipimpin Bappenas. Melalui Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2017 pemerintah menunjuk Kementrian Sosial sebagai leading sektor penyusunan 15 RPP tersebut.

Latar belakang lain yakni, mandat UU No. 8 tahun 2016 sangat tegas mengatur bahwa setelah 2 (dua) tahun pasca disyahkannya UU Penyandang Disabilitas, peraturan pelaksanaan atau PP sudah harus disyahkan. Artinya, pada pertengahan April 2018, peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Penyandang Disabilitas sudah harus disyahkan.

Tiga kementerian berproses susun RPP

Tidak semua kementerian yang berwenang, berproses dalam menyelesaikan penyusunan ke tujuh draft RPP sebagai amanah UU No.8 Tahun 2016. Namun demikian terdapat tiga kementerian yang tengah berproses dalam menyelesaikan penyusunan draft RPP. Ketiganya yakni, Bappenas telah mengiinisiasi dan menyelesaikan Draft RPP tentang Perencanaan Pembangunan. Adapun Kementerian  Pendidikan dalam proses penyusunandraft RPP Pendidikan, demikian pula dengan draft RPP Hukum dan Peradilan dalam proses penyusunan kementrian Kemenhumkan. Sementara empat RPP lain di bawah kewenangan kementerian sosial, ketenagakerjaan, pekerjaan umum dan keuangan belum juga disusun.

Untuk itu Koalisi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengambil peran dalam penyusunan 3 (tiga) Draft RPP lain, yakni RPP Kesejahteraan Sosial (Rehabilitasi, Habilitasi dan Bencana) dan layanan publik dalam proses penyusunan; dan RPP Ketenagakerjaan yang dijadwalkan pada Rabu (1/11/2017) di Kantor CIQAL, Jalan Jambon, Sleman, Yogyakarta.

Pada kegiatan yang dipandu oleh Nurul Saadah Andriani Direktur SAPDA dan Miko,  workshop dimaksudkan untuk memastikan substansi dan redaksi dari regulasi, nantinya benar-benar dapat memberikan perlindungan, pemenuhan serta penghormatan hak bagi difabel di Indonesia, sebagaimana tertuang pada UNCRPD dan UU Penyandang Disabilitas.

Dalam diskusi yang dibagi dalam dua kelompok, output kegiatan hari itu diharapkan mendapatkan masukan terkait RPP yang implementatif. Yang merupakan jawaban atas rasionalitas akomodasi yang layak tentang perlindungan sosial dan layanan publik. Di mana memuat partisipasi dan peningkatan kapasitas berdasarkan pada data pilah difabel, sehingga dapat merepresentasikan kebutuhan seluruh warga negara Republik Indonesia, khususnya penyandang disabilitas. (harta nining wijaya).

The subscriber's email address.