Lompat ke isi utama
 Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi

Tantangan Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi di Daerah

Solider.or.id. Yogyakarta. Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi bukan menjadi hal baru di Indonesia. Legalitas  hukum untuk memayunginya sudah ada. Tonggak penting dari beberapa payung hukum tersebut diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak EKOSOB), UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak SIPOL, UU No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD, UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Komitmen SDGs, dan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Inklusif kepada Penyandang Disabilitas oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015.

Beberapa daerah di Indonesia memang belum terlalu mengaplikasikan perencanaan-penganggaran pembangunan yang inklusi ini. Untuk itulah SIGAB yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, YAKKUM dan Program Peduli yang didukung oleh The Asia Foundation mengadakan Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi di Hotel Cavinton dari tanggal 24 sampai 26 Oktober 2017.

Beberapa daerah mengaku bahwa salah satu tantangan terbesar dari perencanaan-peganggaran pembangunan inklusi tersebut adalah masih kurangnya sosialisasi penganggaran yang inklusi.

Ratna Juita dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo mengakui tantangan itu.

“Bagi saya yang ada di BKAD, sosialisasi dari pusat tentang penganggaran yang inklusi masih terbatas,” ujar Ratna.

Menurutnya, sosialisasi dari pemerintah pusat tentang penganggaran inklusi masih sedikit meski sudah ada Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Inklusi kepada Penyandang Disabilitas oleh Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015. Minimnya sosialisasi membuat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum memiliki standar untuk penganggaran Inklusi.

Ratna juga menyerukan bahwa sosialisasi dan pemahaman akan penganggaran yang inklusi harus diberikan kepada para penentu kebijakan di tingkat daerah.

“Jika para pemimpin atau penentu kebijakan di dearah sudah tersosialisasi dengan baik, hal itu akan menjadi modal yang baik untuk merancang penganggaran yang inklusi,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa jika para penentu kebijakan sudah tersosialisasi dengan pengganggaran yang inklusi, Bappeda dan SKPD teknis yang menangani isu difabel juga akan lebih mudah dalam merancang penganggaran yang inklusi.

Selain persoalan sosialisasi penganggaran yang inklusi, Ratna mengatakan bahwa tantangan lain yang dihadapi adalah permasalahan data.

“Kadang kami di dinas sangat kesulitan merancang anggaran untuk masyarakat marjinal karena belum ada data difabel yang cukup lengkap. Selama ini kami masih menggunakan data umum dari BPS,” ujarnya.

Permasalahan kurangnya data yang lengkap juga berpotensi membuat penganggaran inklusi menjadi tidak tepat sasaran. Untuk itu, ia menghimbau agar ada sistem data difabel yang lengkap.

Dalam kesempatan lain, srekretaris Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sleman, Puji Lestari, menyadari pentingnya pengarusutamaan isu difabel dalam perencanaan penganggaran yang inklusi.

“Pengarusutamaan isu difabel itu kami anggap penting. Untuk itu, kami sedang mencoba memperbesar formasi anggaran untuk isu ini,” ujarnya.

Senada dengan Ratna Juita, menurut Puji, pemerintah pusat sebetulnya sudah cukup berkomitmen dalam menghadirkan penganggaran yang inklusi. Meskipun begitu, menurutnya, pemerintah daerah belum terlalu mendapatkan sosialisasi mengenai penganggaran inklusi maupun standar indikator dari penganggaran yang inklusi.

“Karena kebetulan dinas saya banyak membawahi isu anak termasuk yang difabel, kami sangat membutuhkan standar dari pusat tentang penganggaran inklusi maupun perlengkapannya, misal standar tempat bermain anak yang aksesibel untuk difabel,” terangnya.

Ia lalu menjelaskan tantangan yang dihadapi setelah dan sebelum ada program RINDI (Rintisan Desa Inklusi).

“Sebelum ada program RINDI di dua desa di Sleman, jelas kami merasa bahwa keterliabatan difabel dalam berbagai akses kehidupan memang belum maksimal,” ungkap Puji.

Ia menambahkan, setelah ada program RINDI, empat indikator dari perencanaan yang inklusi seperti aksesibilitas, partisipasi, kontrol dan manfaat bisa ditingkatkan agar tidak ada difabel yang tertinggal dalam perencanaan ini.

Adanya program RINDI ini ia juga berharap desa-desa lainnya bisa terinspirasi dan menjadi desa yang inklusi. Tidak hanya itu, ia juga berharap agar tidak hanya desanya saja, namun SKPD dan UPT juga bisa menjadi inklusi.

“Kami juga ingin SKPD dan UPT bisa menjadi inklusi dan berpihak kepada difabel karena Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) kami memang banyak berinteraksi dengan difabel,” ungkapnya.

Ia lalu bercerita bahwa pada tahun ini dinasnya sedang mencoba untuk menyempurnakan sistem, SOP (Standart Operational Procedure) dan pendampingan agar lebih inklusi. Selain itu, ia mengaku akan ada peningkatkan kapasitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di dinasnya untuk bisa mengerti dan memahami inklusifitas dan isu difabel dengan lebih tepat.

“Harapannya, ketika ada aduan tentang permasalah yang menimpa difabel, penanganan yang kami berikan bisa lebih inklusi dan tepat,” ungkapnya.

Puji juga menambahkan bahwa Dinas P3AP2KB punya modal yang penting mewujudkan penganggaran yang inkusi. Modal tersebut adalah jejaring dengan beberapa lembaga yang ada di desa termasuk puskesmas.

“Dinas kami memiliki Forum Komunikasi Jejaring Puskesmas yang akan semakin membantu kami dalam mewujudkan penganggaran yang inklusi,” ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa dinasnya sedang membangun SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang ia harapkan bisa semakin memudahkan difabel anak saat berhadapan dengan hukum. (Yuhda)

The subscriber's email address.