Lompat ke isi utama
ilustrasi aparat penegak hukum sumber gambar dari : http://yogicahyabagus.blogspot.co.id/2013/01/tugas-tugas-aparat-penegak-hukum.html

19 Rekomendasi: Sebuah Penegasan untuk Aparat Penegak Hukum

Solider.or.id, Yogyakarta. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (Sigab) mengeluarkan hasil risetnya di acara Lokakarya Aksesibilitas peradilan bagi Difabel berhadapan Dengan Hukum. Hail riset menunjukkan, peradilan hukum belum ramah terhadap difabel.

“Mulai dari pemahaman kolot dari para aparat penegak hukum, sistem peradilan, instrumen hukum, sampai sarana dan prasarana di dalam proses persidangan,” pungkas Johanes Widijantoro, salah satu tim riset Sigab.

Wid, sapaan akrabnya, menjelaskan riset tersebut berangkat dari perlunya sebuah upaya dalam rangka mendapatkan akses peradilan yang fair untuk difabel yang berhadapan dengan hukum. Sebab, kondisi difabel masih sering mengalami perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum.

Di satu sisi, difabel masih sangat kesulitan untuk berproses di pengadilan. Kesulitan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana fisik yang sulit diakses. Namun, juga jaminan prosedur hukum dan proses peradilan yang tidak ramah.

“Maka perlu pembaharuan stategis terkait hukum di Indonesia. Mengingat juga belum memiliki kebijakan hukum dan peradilan yang berpersfektif pada pemenuhan hak-hak difabel,” jelas Wid, kepada Solider di hari kedua acara loakakrya (25/10).

Riset tersebut mengkaji dan mengungkap fakta-fakta dari berbegai aspek seperti, regulasi, putusan, terutama putusan pengadilan yang terkait dengan difabel baik sebagai korban atauapun pelaku. Selain itu, riset juga dilakukan sampai pada persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga korban, pelaku, masyarakat, aparat pemerintah desa, dusun, dan aparat penegak hukum.

Berbarengan dengan itu, adanya kajian difabel berhadapan dengan hukum juga bermaksud untuk menanggapi disahkannya UU No. 8 tahun 2016, yang memandatkan adanya Peraturan Pelaksana (PP). “Yang tentunya hasil riset ini sebagai menjadi acuan rekomendasi dalam RPP,” tambah Wid.

Dalam riset, Wid menjelaskan kendala yang dihadapi oleh difabel ketika berhadapan dengan hukum tidak hanya lahir dari persoalan yuridis, regulasi, praktik peradilan, dan hukum acara semata. Lebih detail, persoalan yang dihadapi juga perlu dilihat dari realitas atau kenyataan, dan fakta yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan difabel.

Sebab fakta dari riset, dari 22 kasus di dua provinsi yakni DIY di tiga kabupaten, Bantul, Gunung kidul, dan Sleman, serta di Jawa Tengah di Solo dan Sukoharjo yang dikaji Wid dan tim riset lainnya, menunjukkan bahwa masih banyak kasus yang berhenti di aparat penegak hukum, pemerintah desa, bahkan di keluarga.

Hal terseburt menurut Wid, karena  beberapa dari mereka menganggap perjuangan secara hukum berakhir dengan kesia-seiaan. “Hal itu yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” imbuhnya.

Kendati demikian, Wid dan tim riset tidak mengenyampingkan satu hal penting lainnya, yakni putusan pengadilan. Putusan pengadilan juga perlu dianalisis untuk melihat bagaimana pola yang berlaku seorang hakim di pengadilan. “Mulai dari pertimbangan hakim, pemeriksaan kepada difabel baik yang korban, saksi, ataupun pelaku,” tuturnya.

Temuan riset di tingkat putusan pengadilan, masih ada hakim mengambil keputusan tanpa berdasarkan profile assessment. Sedangkan profil assessment sangat dibutuhkan untuk memberkan gambaran psikologis, atau catatan psikologis baik pelaku juga difabel sebagai korban. Sebab difabel sendiri memiliki keragaman yang bermacam-macam.

Dalam pemaparan presentasi di hari pertama acara lokakarya, Wid mengatakan salah satu poin yang mendasar dari persoalan aparat penegak hukum adalah kurangnya pemahaman tentang difabilitas. Pengetahuan difabilitas yang memadai berpengaruh pada laku seorang aparat ketika berhadapan dengan difabel.

Maka Wid dalam kesempatan presentasinya, menyarankan agar di setiap lembaga hukum perlu adanya SOP yang jeals tentang difabel. Karena ia memahami, kerja-kerja aparat penegahk hukum hanya tunduk pada instrumen-instrumen yang berlaku. “Perlu ada aturan untuk mereka agar pengetahuannya bertambah, aparat jadi disiplin dalam melayani difabel,” pungkasnya.

Wid menyangsikan, jika persoalan tersebut dipelihara, akan menjadi kesenjangan dalam penegakkan hukum.

Rekomendasi, upaya untuk mengubah hukum yang ramah difabel

Sebelum sesi hari pertama berakhir,  peserta acara lokakarya duduk melingkar dibagi kedalam tiga kelompok. Mereka berdiskusi, berbagi informasi untuk menghasilkan rekomendasi sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan.

Rekomendasi disusun setelah pemaparan dari tiga pemateri sebelumnya. Khususnya menindaklanjuti temuan-temuan, fakta-fakta dari riset yang dipelopori Sigab. Rekomendari tersebut meghasilkan 19 poin tentang bagaimana hukum semestinya dapat berlaku adil terhadap difabel. Mulai dari hal yang praksis sampai teoritis.

Berikut 19 poin rekominasinya:

  1. Mempercepat pemahaman semua aparat penegak hukum, bahwa melayani penyandang difabel bukan berdasar pada charity atau belas kasihan. Tapi adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Lebih spesifik peningkatan kapasitas terhadap APH, pendamping, penasihat hukum, P2TP2A, dan lembaga yang berkaitan.
  2. Memperluas bantuan hukum. Tidak hanya kepada masyarakat miskin, tetapi juga kepada masyarakat marginal dan rentan dilecehkan atau diabaikan.
  3. Negara mengalokasikan anggaran bantuan hukum lebih besar lagi dan meningkatkan nilai paket bantuan hukum itu sendiri. Lebih rincinya anggaran untuk, hak mendapatkan pendamping sesuai dengan kebutuhan difabilitas, pengadaan sarana prasarana termasuk tahanan, dan peningkatan kemampuan APH.
  4. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan difabel harus ada di Polsek, dan SOP penanganan revisi perkap SOTK POLRI 23/2010 penanganan PPA.
  5. Mendorong tanggung jawab pemerintah daerah, dalam memberikan dukungan pada korban (termasuk daya dukung anggaran).
  6. Peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat.
  7. Mengisi kekosongan hukum terkait penanganan difabel berhadapan dengan hukum. 
  8. Hasil riset, sebagai acuan APH dalam penanganan difabel berhadapan dengan hukum.
  9. Mendorong negara (APH dan institusi) menghadirkan penerjemah untuk aksesibilitas peradilan (penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum).
  10. Sinkronisasi penganggaran oleh negara dikaitkan dengan PP 43/2017 (restitusi untuk korban).
  11. Sinkronisasi penganggaran dikaitkan dengan regulasi baru, terkait perlindungan dan pemenuhan hak terhadap difabel berhadapan dengan hukum.
  12. Payung hukum, terutama kaitannya dengan usia kalender dan usia mental.
  13. Koordinasi penyediaan layanan difabel berhadapan dengan hukum, dikoordinir P2TP2A dan difabel.
  14. Penyeragaman SOP penanganan kasus difabel berhadapan dengan hukum mulai dari pusat sampai dengan daerah.
  15. Pendampingan oleh keluarga.
  16. Mendorong upaya pencegahan kasus-kasus difabel berhadapan dengan hukum, termasuk di panti-panti. Contoh kasus kekerasan seksual, pendidikan kesehatan reproduksi. Dan juga dikaitkan dengan UU desa (desa inklusi), Perdes Kespro. Juga perlu edukasi ke masyarakat terkait inklusi, serta perlu adanya SOP panti tentang penanganan kasus.
  17. Memperberat ancaman pelaku yang korbannya difabel, dimana pelaku merupakan tokoh masyarakat (ditambah 1/3 ancaman hukuman).
  18. Negara menyediakan tempat rehab yang terpisah antara pelaku dan korban.

Tri Wahyu selaku fasilitator, menagtakan 19 rekomendasi merupakan respon atas fakta riset yang keluar. Rekomendasi diharapkan dapat mengubah dan menjawab persoalan-persoalan yang menjadi hambatan difabel ketika berhadapan dengan hukum. Rekomendaswi yang dihasilkan menjadi penegasan bagi aparat penegak hukum untuk lebih maksimal melayani difabel. “Selain itu, rekomendasi juga dapat menjadi bahan bagi RPP,” tuturnya.

Fajri Nursyamsi salah satu bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) RPP, mengapresiasi adanya 19 rekomendasi yang menurtnya sangat membantu dalam mengakomodir masukan RPP. “Rekomendasi ini tentu akan kami pilah, karena semuanya tidak bisa masuk. Kami akan memilah mana yang memiliki muatan norma-norma,” terangnya.[Robandi]

The subscriber's email address.