Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi Selesai Dilaksanakan

Solider.or.id. Yogyakarta. Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi yang digelar oleh SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) sejak Selasa (24/10) di Hotel Cavinton Yogyakarta resmi berakhir Kamis (26/10). Lokakarya yang merupakan kerjasama antara SIGAB, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Program Peduli, YAKKUM dengan dukungan dari The Asia Foundation ini melibatkan dua puluh empat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.

Dua kabupaten yang menjadi peserta dari lokakarya ini adalah kabupaten yang bekerjasama dengan SIGAB dalam program RINDI (Rintisan Desa Inklusi). Enam RINDI ada di Kabupaten Kulon Progo dan dua RINDI ada di Kabupaten Sleman.

“Lokakarya ini kita buat sebagai rangkaian dari program RINDI,” terang M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB, dalam paparannya.

Selama tiga hari tersebut, para peserta lokakarya belajar mengenai proses perencanaan-penganggaran inklusi yang berpihak pada difabel dengan segala haknya tanpa ada diskriminasi.

Materi lokakarya yang menggunakan pendekatan andragogi (orang dewasa) ini dimulai dengan hakikat, struktur, serta proses perencanaan-penganggaran inklusi yang diisi oleh Marthaleta Rivera Roidatua dari Bappenas di hari pertama. Setelah itu, di hari kedua, peserta diajak untuk menelaah perencanaan anggaran yang berbasis pada hak asasi manusia sebagai model pembelaan yang dipilih.

“Perencanaan-penganggaran pembangunan inklusi itu harus bersifat adil dan melibatkan semua kalangan, termasuk difabel. Karena itulah, hak asasi manusia menjadi dasar dari menyusun kebijakan publik,” terang Valentina Sri Wijiyati yang menjadi fasilitator dari lokakarya ini.

Di hari ketiga, peserta mempelajari peta jalan perencanaan-penganggaran inklusi dan melakukan praktik penyusunan program-kegiatan inklusi untuk APBD 2018.

Puji Lestari, Sekertaris Dinas P3AP2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB) Kabupaten Sleman menyatakan bahwa lokakarya seperti ini semakin membuka pemahamannya akan pengarusutamaan isu difabel sebagai dasar pijakan dalam menyusun anggaran yang inklusi.

“Saya menjadi semakin tertantang untuk bisa berkontribusi lebih dalam dinas saya untuk merancang penganggaran yang inklusi,” terang Puji.

Selain itu, ia menyarankan agar peserta dari lokakarya seperti ini bisa merambah ke para penentu kebijakan untuk hasil yang lebih maksimal.

“Jika penentu kebijakan yang dihadirkan untuk menelaah perencanaan anggaran seperti dalam lokakarya ini, saya yakin proses perencanaan anggaran yang inklusi akan semakin mudah dan cepat untuk dihadirkan,” ujarnya. (Yuhda)