Lompat ke isi utama
Valentina Sri Wijiyati saat mengisi sesi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Kebijakan Publik Perencanaan-Penganggaran

Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi yang Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Solider.or.id. Yogyakarta. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, proses perencanaan penganggaran sudah seharusnya beralaskan pada pedoman hak asasi manusia. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi kewajiban negara sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berisi norma-norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Valentina Sri Wijiyati dari Yayasan SATUNAMA saat menjadi fasilitator Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi yang diadakan oleh SIGAB di Hotel Cavinton Yogyakarta mengatakan bahwa kewajiban negara akan hak asasi manusia bisa berupa tiga poin.

“Pertama itu non diskriminasi lalu kedua ada kewajiban generic yang harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Kemudian, yang ketiga itu kewajiban atas proses dan kewajiban atas hasil, “ jelas perempuan yang akrab disapa Wiji ini.

Perencanaan-penganggaran yang berbasis model-model hak asasi manusia ini menjadi jalan hadirnya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan yang Inklusi atau PPP Inklusi. Pembangunan inklusi artinya memastikan semua kelompok masyarakat marjinal dan tereksklusi bisa terlibat dalam proses pembangunan.

“Pembangunan inklusi mencakup siklus perencanaan dan penganggaran baik di pemerintah pusat maupun daerah,” tegasnya.

Menurutnya, untuk mencapai pembangunan inklusi, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi: partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel.

Wiji lalu menjelaskan bahwa pembangunan yang inklusi ini juga harus direncanakan secara inklusi. Artinya, perencanaan yang disusun harus menjamin keadilan bagi semua orang dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.

Ia menyampaikan bahwa akses berarti ada peluang untuk mendapatkan atau menggunakan sumber daya tertentu. Kemudian, pertisipasi artinya keikutsertaan atau peran seseorang kelompok dalam kegiatan tertentu.

“Kalau kontrol berarti ada kendali, penguasaan atau wewenang dalam pengambilan keputusan. Terakhir, ada manfaat yang artinya kegunaan sumber daya bisa dinikmati secara optimal.

Berlanjut ke penganggaran inklusi, Wiji menekankan bahwa penganggaran ini harus menjamin keadilan dan kesetaraan bagi difabel dan nondifabel.

“Perlu ditekankan bahwa anggaran inklusi ini bukan anggaran yang terpisah antara anggaran difabel dan anggaran nondifabel,” ingatnya.

Anggaran inklusi juga menambahkan satu ciri atau watak dari anggaran responsif gender: adil gender, selain prinsip atau watak anggaran berbasis kinerja: ekonomis, efektif dan efisien.

“Adil dimasukkan karena efektif efisien biasanya identik dengan cepat dan irit yang bisa mengabaikan kelompok rentan,” ungkapnya.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Wiji, M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB, mengatakan bahwa masyarakat secara tak sadar menjauhkan realitas difabel dari perencanaan anggaran yang irit. Bagi pemerintah, perencanaan anggaran untuk difabel biasanya menghabiskan banyak biaya karena butuh tambahan dana untuk asistensi sosial.

Joni, sapaan akrabnya, langsung menyebutkan realitas difabel yang menjadi kebalikan dari hal itu. Menurutnya, jika pemerintah mau benar-benar memahami realitas difabel, kecenderungan di atas sebetulnya menjadi tidak relevan lagi.

“Contoh terdekat adalah kegiatan lokakarya ini. Materi lokakarya dalam bentuk fotokopian yang dibagikan ke peserta awas tentu akan berbeda dengan materi lokakarya ke difabel netra yang lebih aksesibel dengan materi softcopy. Artinya, kehadiran difabel tak serta merta menambah biaya. Justru mengurangi biaya yang dibutuhkan karena tak perlu ada biaya fotokopi,” ungkapnya.

Contoh kedua yang ia lontarkan adalah pengalamannya saat berada di masa SMA kelas 1. Di sekolah itu, ia mendapatkan guru pendamping khusus yang datang ke sekolah tiga kali dalam seminggu. Kehadiran guru pendamping khusus itu tentu menambah anggaran sekolah. Namun, ada satu guru IPA di sekolahnya yang akhirnya berinisiatif untuk belajar Braille dan menggunakan metode pembelajaran yang aksesibel bagi Joni. Hal itu memantik beberapa guru IPA yang lain untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, inisiatif itu akhirnya menggeser peran guru pendamping khusus Joni.

“Anggaran yang dikeluarkan jadi lebih kecil, efektif dan efisien karena tak perlu digunakan untuk membiayai guru pendamping khusus. Aksesibilitas tidak harus selalu mahal, malah bisa jadi lebih murah,” ujarnya.

Kunci dari Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi yang berdasarkan hak asasi manusia menurutnya kembali lagi pada pandangan pemerintah dan masyarakat tentang difabel. Menurutnya, masih ada persepsi dari pemerintah dan masyarakat bahwa difabel harus dikenakan dngan penanganan khusus.

“Pengarusutamaan isu difabel itu sangat penting karena berdasarkan hak asasi manusia, difabel itu bukan kalangan yang seharusnya tereksklusi,” tambahnya.

Pandangan penanganan khusus bagi difabel rentan menghadirkan pembedaan anggaran difabel dan anggaran nondifabel. Padahal, menurut Marthaleta dari Bappenas, istilah difabel memang tidak  secara langsung ditemukan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) karena isu difabel adalah isu multi sektor sehingga isu difabel secara otomatis langsung masuk ke dalam RKP tanpa perlu disebutkan.

Joni menganjurkan sebuah pendekatan melihat difabel dalam perencanaan-penganggaran pembangunan inklusi. Pendekatan tersebut ia sebut sebagai twin track approach.

“Pendekatan dengan track pertama berarti tidak menghalangi keterbukaan,” ungkapnya.

Pendekatan track pertama ini mempunyai pengertian bahwa ketika merencanakan suatu kegiatan, harus dipastikan bahwa kelompok yang tereksklusi tidak terhalangi untuk berpartisipasi. Salah satu contoh yang paling sering ditemukan adalah persyaratan sehat jasmani dan rohani untuk mendaftar sesuatu.

Selanjutnya, pendekatan track kedua berarti bahwa hambatan untuk berpartisipasi harus dihilangkan. Contoh yang Joni berikan adalah keterlibatan difabel dalam Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

“Difabel netra bisa terlibat dalam Musrembang berarti kita sudah menggunakan pendekatan track pertama. Lalu, saat panitia Musrembang memberikan undangan hanya diselipkan di bawah pintu, difabel netra pasti akan sulit mengetahui. Berarti kita absen dalam melengkapi track pertama dengan pendekatan track kedua,” ujarnya.

Perencanaan-penganggaran pembangunan inklusi bisa dimulai dengan menggunakan twin track approach tersebut sehingga eksklusifitas akan bisa teridentifikasi.

Sementara itu, Ratna Juita dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo sepakat bahwa pengarusutamaan isu difabel menjadi penting dalam perencanaan-penganggaran pembangunan yang inklusi. Ia mengakui bahwa selama ini pemahamannya tentang isu difabel masih belum mencukupi

Selain itu, ia merasakan bahwa tantangan yang selama ini terjadi adalah masih kurangnya sosialisasi terkait perencanaan-penganggaran pembangunan inklusi kepada lembaga-lembaga di daerah.

“SKPD banyak yang belum memahami. Bappeda sebagai leading sector pembangunan masih belum tersosialisasi dengan baik tentang penganggaran yang inklusi,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa penganggaran inklusi memang harus disosialisasikan dari pusat secara jelas dan detail. Inklusi itu menjadi kewajiban bersama sehingga sosialisasi tentang isu difabel dan penganggaran yang inklusi menjadi kerja dari pusat dan daerah.

Sekali lagi, isu difabel adalah isu multi sektor. Penganggaran yang inklusi untuk difabel akhirnya menjadi kerja bersama dari semua pihak. Tapi, langkah pertama yang harus dimulai adalah pemahaman yang tepat terhadap difabel tanpa adanya diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia. (Yuhda)   

The subscriber's email address.