Lompat ke isi utama
 Rancangan Perda Difabel Banjarnegara

Keterlibatan Difabel dalam Penyusunan Perda Difabel Banjarnegara

Solider.or.id. Banjarnegara. Sebagai kota yang belum memiliki peraturan daerah tentang difabel, Banjarnegara punya pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan keinginan sebagai kota yang ramah difabel. Payung hukum berupa perda akan bisa menjadikan landasan legal bagi difabel dalam memperjuangkan hak-haknya. Menghadirkan peraturan daerah tentang difabel tersebut tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Meskipun begitu, upaya untuk mendorong adanya peraturan daerah tentang difabel di Banjarnegara terus digaungkan oleh difabel beserta pegiat isu difabel  setempat.

 

Salah satu yang ikut mendorong adanya peraturan daerah dari awal adalah Samad. Ia adalah wakil ketua dari NPC (National Paralympic Commite Banjarnegara) sekaligus anggota aktif dari Pertuni Banjarnegara. Samad juga aktif sebagai anggota dari Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara.

 

Samad bercerita bahwa salah satu awal mula dari digulirkannya upaya untuk mendorong adanya peraturan daerah tentang difabel Banjarnegara dimulai ketika dirinya bertemu dengan Bambang Prawoto Sutikno, Wakil Ketua DPRD Banjarnegara.

 

“Tahun lalu saya bertemu dengan Pak Bambang Prawoto Sutikno, Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, yang juga adalah Ketua DPP PAN Banjarnegara. Saya meminta kepada beliau, agar Banjarnegara punya peraturan daerah tentang difabel supaya hak-hak kami bisa terjamin,” cerita Samad.

 

Menurutnya, Bambang langsung merespon positif aspirasi tersebut dan berjanji akan mendorong adanya peraturan daerah tentang difabel. Langkah konkrit dari itikad baik tersebut adalah dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Difabel sebagai satu dari tujuh Perda Inisiatif Dewan tahun 2017. 

 

Hal itu langsung disambut dengan berbagai rencana yang dilakukan oleh beberapa organisasi difabel yang tergabung dalam Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara untuk membuat acara Sarasehan Difabel se Banjarnegara. Menurut Samad, kegiatan itu bertujuan untuk menginventarisir usulan-usulan difabel terkait poin-poin yang harus ada di peraturan daerah. Usulan tersebut dibukukan dan dibawa untuk audiensi dengan DPRD Banjarnegara.  

 

Samad mengakui bahwa DPRD Banjarnegara cukup cepat dalam menghadirkan adanya peraturan daerah untuk difabel ini.

 

“Saya akui DPRD Banjarnegara cukup cepat dalam merealisasi aspirasi difabel di Banjarnegara. Usulan teman-teman difabel diberikan akhir tahun 2016 dan info yang saya dengar sekarang sudah akan disahkan,” ungkap Samad.

 

Saat ditanya tentang keterlibatan difabel dalam penyusunan tersebut, Samad mengaku bahwa ada keterlibatan difabel, namun porsinya sangat sedikit.

 

“Kami sempat satu kali diundang untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan dewan. Namun, karena hal yang dibahas saat itu tak hanya peraturan daerah tentang difabel, jadi diskusinya tidak terlalu menyeluruh,” ucap Samad.

 

Dari Rapat Dengar Pendapat tersebut, Samad mengakui bahwa sebagian besar isi dari rancangan peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan usulan dari difabel meski belum semuanya dimasukkan.

 

“Saat kami dengar rancangannya di RDP kemarin, saya rasa sudah sebagian besar terakomodasi, meski ada yang tidak dimasukkan karena faktor peraturan dan Undang-undang,” ujarnya. 

 

Menurut Samad, setelah Rapat Dengar Pendapat itu tidak ada lagi keterlibatan difabel dalam penyusunan peraturan daerah tersebut. Ia cukup kaget saat mengetahui bahwa laporan dari Pansus untuk peraturan difabel ini sudah selesai.

 

“Saya diberi tahu bahwa dalam waktu dekat ini akan ada pandangan umum dari fraksi di DPRD yang artinya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Difabel akan segera disahkan,” ucapnya.

 

Sementara itu Riza Azzumarridha Azra, koordinator difabel Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banjarnegara mengakui hal yang sama.

 

“Rancangan perda difabel Banjarnegara sudah sampai panitia khusus. Artinya tinggal diketok untuk pengesahan,” ujar Riza.

 

Menurutnya, saat penyelarasan di tingkat provinsi, difabel juga tidak dilibatkan. Ia sangat menyayangkan hal itu dan berinisiatif untuk membawa rancangan perda tersebut ke MPM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Banjarnegara.

 

“MPM PDM Banjarnegara memang diminta Forum Komunikasi Difabel Banjarnegara untuk sama-sama mengawal perda ini. Jadi, ketika rancangan perda akan disahkan tanpa adanya keterlibatan maksimal dari difabel, kami langsung berkonsultasi dengan MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jogja,” terangnya.

 

Ia menambahkan bahwa MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah punya pengalaman dalam mengawal perda di lima kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapannya, rancangan perda difabel Banjarnegara yang akan diserahkan ke MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini akan bisa dikoreksi dan dijadikan perbandingan.

 

“Harapannya, sebelum diketok, akan ada penyelarasan lagi,” ujarnya.

 

Tim Solider sudah berupaya untuk menghubungi Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Bambang Prawoto Sutikno. Namun, sampai saat ini, Bambang belum memberikan jawaban. (Yuhda)

The subscriber's email address.