Lompat ke isi utama
   Marthella dari Bappenas saat mengisi sesi pertama Foto Yuhda Wahyu Pradana. SukaTunjukkan lebih banyak tanggapan

Sesi Pembuka di Hari Pertama Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi

Solider.or.id. Yogyakarta. Marthella Rivera Roidatua, Staf Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat BAPPENAS, membuka sesi di hari pertama Lokakarya Perencanaan-Penganggaran Pembangunan Inklusi, Selasa (24/10), di Hotel Cavinton Yogyakarta dengan bahasan tentang Hakikat dan Struktur Anggaran serta Proses Perencanaan-Penganggaran Inklusi.

Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga prinsip dalam rencana pembangunan nasional untuk difabel.

“Ada tiga prinsip, yakni aksesibilitas, partisipasi, dan nondiskriminasi,” terangnya.

Menurutnya, ketiga prinsip tersebut sangat penting dalam memastikan difabel dalam rencana pembangunan nasional.

Selain itu, ia menambahkan bahwa dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2018 memang tidak ada penyebutan isu difabel secara langsung. Meskipun begitu, hal tersebut bukan berarti isu difabel tidak menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan nasional.

“Difabel itu isu multisektor. Makanya susah jika dicari secara detail ke dalam RKP. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah memasukkan isu tersebut secara tematik ke masing-masing program prioritas. Misal, isu pendidikan inklusi meski tak disebutkan secara detail, itu bisa dikaitkan di program pendidikan,” jelasnya.

Lalu bagaimana untuk mengetahui persis kebutuhan difabel di lapangan yang berhubungan dengan pembangunan nasional? Menurut perempuan lulusan University of Birmingham ini, mengetahui kebutuhan difabel bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil, yakni melalui Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

“Musrembang sangat penting karena di situ semua aktor terlibat. Dari Musrembang, pemerintah daerah bisa mengetahui kebutuhan difabel,” tegasnya.

Namun, usulan kebutuhan difabel melalui Musrembang juga menghadapi tantangan. Menurutnya, ada kecenderungan bahwa usulan dari Musrembang tidak sampai ke level atas.

“Perlu adanya Musrembang yang interaktif dengan maksud untuk mensinkronkan pendanaan dan kebutuhan difabel,” ucapnya.

Selain tantangan terkait Musrembang, ia lalu menyebutkan setidaknya tantangan tambahan dari difabel sebagai isu pembangunan nasional.

“Pemetaan jumlah difabel juga masih belum jelas. Efeknya bisa ke anggaran yang tidak cukup dan salah sasaran dari anggaran tersebut. Selain itu, belum ada kaidah formal dalam perencanaan penganggaran inklusif,” imbuhnya.

Sementara itu Valentina Sri Wijiyati yang menjadi fasilitator dari lokakarya ini mengatakan bahwa stigma terhadap difabel masih menjadi tantangan utama dalam perancangan pembangunan-penganggaran yang inklusi.

Oleh karena itu, ia lalu mengajak seluruh peserta untuk mulai mengikis stigma itu dengan dimulai dari istilah-istilah sederhana.

“Saya tadi banyak mendengar masih ada istilah-istilah yang sebetulnya masih menjadi stigma bagi difabel seperti istilah normal-tidak normal yang masih terdengar. Lalu ada profesi pemijat bagi difabel netra. Keluar dari ruangan ini, saya mengajak semua peserta untuk mulai meninggalkan istilah itu,” ungkap perempuan dari Yayasan Satunama ini.

Hari pertama ini lalu ditutup dengan sesi dari M. Joni Yulianto tentang Model-model Pembelaan Hak Asasi Manusia bagi Difabel dalam Perencanaan-Penganggaran dan sesi Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Kebijakan Publik Perencanaan-Penganggaran yang difasilitasi oleh Valentina Sri Wijiyati.  Lokakarya ini sendiri adalah kerjasama antara SIGAB, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Program Peduli, YAKKUM yang didukung oleh The Asia Foundation. (Yuhda

The subscriber's email address.