Lompat ke isi utama
eko riyadi

Eko Riyadi: RPP Baiknya Menggunakan Pendekatan Hambatan

Solider.or.id, Yogyakarta. Eko Riyadi, direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII, merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) difabel akan lebih baik jika menggunakan pendekatan hambatan. “Dengan pendekatan ini, kita tidak lagi memandang difabel sebagai orang yang abnormal. Melainkan sistem sosialnya yang harus diperbaiki,” tutur Eko, di acara lokakarya bertema Aksesibilitas peradilan bagi Difabel Berhadapan Dengan Hukum, pada Selasa pagi (24/10).

Eko sapaan akrabnya, mengatakan rekomendasi tersebut berangkat dari hasil riset yang dilakukan oleh PUSHAM UII. Hasil riset dengan pendekatan hambatan tentang difabel berhadapan dengan hukum tersebut, telah menghasilkan lima hambatan secara umum. Lima hambatan tersebut yakni, hambatan sarana-prasarana, perilaku, hukum dan prosedur, tekhnologi, dan sumber daya.

Pendekatan hambatan bertujuan untuk mengidentifikasi sistem sosial yang tidak sesuai dengan kebutuhan difabel. Hambatan-hambatan yang dihasilkan kemudian menjadi catatan bagi pemerintah untuk mengubah kondisi sosial tersebut.

Menurut Eko, pendekatan hambatan memiliki sisi produktif yang sangat berpengaruh, bukan hanya untuk difabel, tetapi masyarakat secara luas. Dalam RPP, hasil rekomendasi dari penguraian hambatan-hambatan yang ada akan berpengaruh pula pada kebijakan-kebijakan serta pengaplikasian di lapangan.

Eko mencontohkan jika sebelumnya bentuk bantuan dari pemerintah, serta program-program yang dicanangkan untuk difabel bersifat belas kasih. Namun dengan pendekatan hambatan memungkinkan untuk adanya pemberdayaan yang lebih terasa dampaknya, tidak hanya difabel, melaikan bagi semua masyarakat.

“RPP memiliki potensi menjadi titik balik bagi kaum difabel, untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pemahaman difabel,” pungkas Eko

“Saya berharap RPP, selain harus lebih rijid, detail, dan lebih mengkerucut pada aspek-aspek kebutuhan difabel, RPP juga berisi demikian,” harapnya.

RPP yang nantinya akan menjadi PP, merupakan turunan dari UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. UU tersebut mengamanatkan pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pelaksana, dalam jangka waktu maksimal sampai 15 April 2018 mendatang. PP tersebut terdiri dari 15 PP, dua Peraturan Presiden (Perpres) dan satu Peraturan menteri (Permen).

Fajri Nur Syamsi selaku bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) RPP menanggapi baik usulan. Ia sepakat dengan pendekatan hambatan. Menurutnya rekomendasi tersebut sudah beberapa kali muncul di dalam proses RPP. Saat ini sudah ada tiga hambatan, yakni sarana dan prasarana, pelayanan, dan hambatan hukum acara. Dua hambatan lain, tekhnologi dan sumber daya, ia berencana kedepan untuk memasukkan hambatan di draf RPP.

“Tapi yang tekhnologi itu akan kita masukkan di sarana-prasarana, dan sumber daya kita masukkan ke pelayanan. Jadi kemungkinan klasifikasi tetap jadi tiga hambatan,” tutur Fajri, usai sesi.

Selain itu Fajri juga berencana untuk meresum, mimilih dan memilah 19 rekomendasi dari hasil diskusi di acara lokakarya. Hasil pemilahan tersebut akan dimasukkan kedalam sub-sub di dalam draf RPP. “Karena semuanya enggak masuk, seperti beberapa rekomendasi ada yang engga harus masuk RPP,” terangnya.

Membuka kesempatan untuk berpartisipasi

Lebih lanjut Fajri menjelaskan proses RPP baru sampai pada pengkoordinasian aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah. Ia menghimbau tidak hanya difabel, masyarakat luas dapat mengirimkan aspirasi untuk membantu menyusun RPP.

Sebagaimana kesepakatan workshop terakhir yang diadakan pada 13-15 Oktober kemarin di Jakarta, Pokja RPP membuka ruang bagi masyarakat. “Disepakati ada beberapa pintu yang bisa diakses. Basisnya beragam, ada via website, via outline SMS atau Televon atau via email. Sementara ini Pokja baru bisa buka via email,” tuturnya..

Selain melalui tiga jalan tadi, aspirasi bisa dikirim langsung ke anggota Pokja, atau di grup-grup WhatsApp yang yang terdapat anggota Pokja di dalamnya. “Yang pasti semua masukan akan bermuara di Pokja. Nanti di Pokja akan membelah diri, ada tujuh orang yang masing-masing mengolah aspirasi,” imbuhnya.

RPP terus diproses melalui pertemuan-pertemuan sebelum sampai 10 November mendatang, untuk kemudian hasil dari setiap pertemuan akan dimasukan dalam draft. Setelah itu akan ada tujuh draft RPP yang tentunya lebih matang dari sebelumnya.

Tujuh draft tersebut kemudian akan diajukan kepada pemerintah terkait. Fajri berharap draf tersebut  sudah direspon kementrian terkait untuk menjadi PP. “Untuk kemudian agenda berikutnya di tiga Desember, kita akan ada peluncuran draft yang paling matang,” tutupnya. [Robandi]

The subscriber's email address.